PEMINDAHAN IBUKOTA, SIAPA DIUNTUNGKAN ? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, August 27, 2019

PEMINDAHAN IBUKOTA, SIAPA DIUNTUNGKAN ?




Presiden Jokowi kembali menegaskan ulang rencana lamanya yang sampai kini belum terealisasi. Sebuah proyek besar yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp. 466 Triliun. Proyek besar ini pernah disampaikan pada awal pemerintahannya periode pertamanya, sekitar tahun 2014 lalu. Proyek itu adalah rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Hal ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung saat pidato kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 di Gedung DPR RI. Pada kesempatan itu Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin untuk memindahkan Ibukota Negara.

Alasan pokok Presiden Joko Widodo memindahakan Ibukota adalah dikarenakan pembangunan ekonomi yang tidak seimbang atau merata antara Pulau Jawa dan pulau lain diluar jawa. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada pulau lain di Indonesia. Dan juga Pulau diluar Jawa belum terlalu padat sebagaimana di Jawa sehingga masih tersedia lahan yang luas.

Sesungguhnya perpindahan ibu kota negara merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagaimana Amerika Serikat pernah memindahkan Ibukota dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin dan lain-lainnya. Pertanyaannya, benarkah perpindahan Ibukota itu murni untuk kemaslahatan umat atau kesjahteraan rakyat ? tidakkah perpindahan itu hanya sebagai jargon sebagaimana mobil ESEMKA yang sampai saat ini tiada ujungnya ? ataukah ini merupakan proyek politis balas budi pada pemilik modal ? sudah siapkah negeri ini untuk menanggung semua implikasi yang diakibatkan ???

Pemerintah menegaskan total kebutuhan pemindahan ibukota sekitar Rp. 466 trilliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset. Ditegaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, pemindahan Ibu kota diproyeksikan akan rampung 2045 dan dikerjakan oleh swasta (Bisnis.com,16/8/2019). Artinya swasta mempunyai peluang besar dalam proyek ini. Bukankah ini bukti bahwa swasta pemilik modal yang diuntungkan ?  mengapa ?

Dalam hitungan kalkulasi bisnis, sudah dipastikan semua investasi haruslah menguntungkan. Tidak akan ada satupun pengusaha di dunia ini yang mau rugi. Artinya, jika kebutuhan dana pemindahan Ibu kota ini mencapai Rp. 466 triliun dan hanya Rp. 93,5 triliun dari anggaran pemerintah (APBN), berarti sisanya yaitu Rp. 372,5 triliun atau 79,9% dibebankan swasta. Artinya, jika swasta memegang saham hingga 79,9% niscaya Ibu kota Indonesia baru bakalan tergadaikan, disetir oleh swasta. Padahal kita semua tahu bahwa Cina siap memasok dana ini. Artinya Cina siap menjadi pengemudi Ibu kota baru. Siapa diuntungkan ???

Kalkulasi inilah yang belum tersampaikan ke umat. Jika demikian tidak mungkin perpindahan Ibu kota ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi, atau untuk kesejahteraan rakyat, yang pasti adalah bisnis yang menguntungkan. Karena tidak mungkin setelah pemindahan Ibu kota kemudian ada perbaikan birokrasi dan pengurusan kesejahteraan rakyat, yang ada justru mereka akan disibukkan dengan bagaimana modal mereka kembali dengan untung yang berlipat.

Bagaimana jika setelah pemindahan Ibu kota modal pemerintah dan swsata belum kembali ? yang mungkin akan terjadi adalah menambah hutang, jual asset-aset negara, gadaikan kekayaan alam, Tarik pajak dari rakyat, cabut semua subsidi, semua pelayanan pemerintah berbasis bisnis. Artinya perpindahan ibukota semakin bikin masalah dan semakin menjerumuskan Indonesia pada swastanisasi di semua bidang. Dan rakyatlah yang kembali dirugikan

jika diteliti secara dalam, sesungguhnya ada indikasi politik, dan ekonomi/bisnis oriented dalam ide pemindahan Ibu kota. Mengapa demikia ? karena kita sama-sama faham bahwa perhelatan Pilpres 2019 lalu cukup menguras tenaga dan dana bagi capres terpilih. Tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk memenangkannya. Banyak investor asing yang terlibat dalam kampanya pemenangan dengan modal besar, lebih-lebih beberapa pengusaha Cina. Untuk mengembalikan modal Pilpres yang sangat besar ini tentunya harus ada proyek yang jauh lebih besar. Selain itu untuk balas budi kepada para pengusaha/pemilik modal harus juga ada proyek. Jika kita menelisik kasus impor bawang putih saja, fee atau uang jasanya saja mencapai Rp. 3,6 milyar dari 20 ribu ton dari pengusaha. Maka, jika kita asumsikan 5% saja untuk proyek pemindahan Ibu kota ini berarti hampir Rp. 23,3 triliun. Artinya modal pencalonan Pilpres akan kembali. Ini belum proyek-proyek yang ditenderkan ke pengusaha-pengusaha asing. Jadi siapa yang diuntungkan ??

            Bank Indonesia (BI) telah mencatat utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2019 mencapai 361,1 milyar dollar Amerika Serikat atau setara Rp. 5.153.000.000.000.000. (5.153 triliun) jika kurs Rp.14.313 per dolar AS (CNNIndonesia,15/7/2019). Jika utang itu ditanggung seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 267 juta jiwa, maka setiap warga negara terbebani Rp. 19.300.000. jika program ini dipaksakan maka hutang negara semakin besar, ketergantungan kepada negara donor semakin kuat, dan dipastikan pajak akan naik, subsidi dihapus, dan akhirnya negara tidak peduli pada nasib rakyatnya. Kemabali siapa dirugikan ? siapa diuntungkan ?

Di bidang politik, Jakarta hampir tidak memungkinkan lagi untuk calon walikota atau capres dari partai-partai nasionalis. dalam banyak Analisa dismapaikan bahwa Jakarta kini banyak atau didominasi oleh kaum radikal/islam radikal. Sehingga tidak mungkin lagi bagi partai nasionalis untuk bisa menjadi walikota yang akan diproyeksikan menjadi Presiden lagi di Jakarta. hasil Pilkada dan Pilpres lalu telah membuktikan bahwa Jakarta telah dikuasai golongan putih dengan kalahnya partai-partai nasionalis. Untuk itu dibutuhkan tempat baru yang lebih kondusif dan masih steril dari dari kaum radikal untuk menguasi Indonesia.

Di sisi lain perpindahan ini adalah lahan basah bagi para koruptor. Setiap ada proyek di situ uang menguap. Ini adalah kesempatan bagi para kontraktor untuk menguasai proyek-proyek pembangunan. Artinya ada kapitalisme bermain dibelakang program perpindahan Ibu Kota. Hal ini juga akan menyuburkan penjajahan ekonomi oleh para kapital asing dan aseng untuk menguasai Indonesia. Artinya setelah pulau jawa dikuasai dengan mega proyek para kapital asing dan aseng lebih-lebih cina, maka harus ada sasaran baru untuk selanjutnya menguasai Indonesia seluruhnya. 

Sungguh perpindahan Ibu kota ini tidak banyak pengaruhnya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan bahkan sangat kecil sekali keuntungan yang didapat oleh rakyat. Penjajah akan senantiasa mencekeramkan kuku-kukunya guna memuluskan kepentingannya. Saatnya rakyat sadar dan berjuang melawan penjajahan ini dengan tegaknya Syariah dalam naungan Khilafah.



Ditulis oleh Abdul Latif

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here