PERAN VITAL SPBRS DALAM MENYELAMATKAN NASIB BURUH DI TENGAH LIBERALISASI BUMN

Aminudin Syuhadak

     LANSKAP

Saya rasa belum terlambat untuk menyajikan kesan dan apresiasi saya saat mengikuti diskusi publik yang diadakan Silaturahim Pekerja-Buruh Rindu Surga (SPBRS) Jawa Timur pada Ahad, 18 Agustus 2019 lalu, di Surabaya. Ini forum FPBRS keempat yang saya hadiri. Untuk kali ini lebih spesial karena dihadiri pengamat kaliber nasional seperti Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar, ilmuwan sekaligus pengamat sosial, ada juga Dr. Loekman Nurrochim, ilmuwan dan pengamat energi dari ITS. Kehadiran analis dari PKAD yang lagi naik daun pun, Fajar Kurniawan, menambah bobot kualitas forum kali ini. Tampak pula pengamat perburuhan nasional, Umar Syarifudin.

Tema yang diangkat menurut saya sangat krusial yaitu PHK massal PT. Krakatau Steel (KS) di tengah ancaman bencana perburuhan akibat liberalisasi BUMN. Dari segi tema saja saya menangkap daya kritis yang luar biasa dari SPBRS pimpinan saudara Suro Kunto ini. "Apa yang terjadi pada PT KS ini adalah bukti nyata pemerintah tidak cukup memiliki peran dalam melindungi nasib buruh, padahal buruh adalah urat nadi perindustrian yang sangat berperan dalam menopang perekonomian negara, tentu ini ancaman nyata," tegas Suro Kunto. Pernyataan yang kritis dan cerdas. Dalam pernyataan sikapnya SPBRS menekankan bahwa terancamnya nasib buruh di tengah kebijakan liberalisasi BUMN ini akibat sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan oleh negara. Untuk itu SPBRS menyeru segenap elemen buruh untuk bersatu berjuang melawan kebijakan zalim tersebut. Sekali lagi ini sikap yang tegas, rasional dan strategis dari SPBRS.

Saya amati SPBRS ini memang khas dan unik, spesial kalau dalam pandangan saya. Tidak seperti komunitas maupun serikat buruh pada umumnya, SPBRS tampak lebih sigap dalam merespon setiap peristiwa terkait perburuhan. Tak kurang saat ramai BPJS ketenagakerjaan, lalu saat heboh ancaman proyek OBOR/ BRI dari China kemarin SPBRS konsisten hadir di tengah publik untuk memberi perspektif khasnya sekaligus menawarkan solusi yang praktis dan strategis.

Ini seperti oase di tengah lembeknya berbagai elemen serikat buruh dalam menyikapi policy rezim yang tak ramah terhadap nasib buruh. Karena memang sebagai stakeholder industri dan ekonomi negara buruh memiliki peran sentral. Maka di tengah transformasi era industri 4.0 yang cenderung mengurangi porsi peran SDM, negara mutlak harus hadir dalam melahirkan regulasi yang protektif terhadap nasib buruh. Ini tidak bisa ditawar. Saya kutip kritik dari Prof. Fahmi Amhar bahwa mencari kerja (menjadi buruh) adalah hak individu tapi menyediakan lapangan pekerjaan adalah kewajiban negara, sehingga negara tak bisa begitu saja melepas nasib buruh ke tengah era industri global yang semakin liberal.

Dari perspektif itulah kemudian saya bisa menilai bahwa SPBRS telah berani mengambil peran vital dalam dua aspek: Pertama, SPBRS mampu mengadvokasi kaum buruh melalu transfer informasi dan upgrade wawasan kaum buruh terkait fenomena kekinian dunia buruh. Kedua, sekaligus SPBRS dengan serius, obyektif dan rasional menyuarakan kritik membangun kepada pemerintah atas berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang belum memihak secara adil kepad kaum buruh.

Salut buat SPBRS, sebuah gerakan yang menurut saya patut menjadi aset sekaligus rujukan bagi publik dan pemerintah dalam memahami dan memanusiakan kaum buruh. Salam Buruh Rindu Surga!