RUNNING TEXT BERITA SATU TV : "Menteri Rini targetkan BUMN masuk 10 besar dunia pada 10 tahun mendatang"

Ditulis oleh : Ahmad Daryoko

COMMENT :

BUMN yang mana Bu Rini ?

Kalau macam Waskita Karya, Hutama Karya, PP atau BNI, Mandiri, atau Kimia Farma dll bolehlah ditargetkan spt itu. Karena pernah dicontohkan adanya ICCI ( International Consurcium Contractor of Indonesia ) yg beranggotakan antara lain spt Elnusa, HK, WK, PP dll yg mengerjakan proyek2 di Timteng khususnya Saudi Arabia sekitar 1980 an.

Tetapi untk BUMN semacam PLN tidak perlu muluk2 spt itu. Bisa bebas dari cengkeraman Asing seperti adanya Independent Power Producer (IPP) saja sudah bagus. Kemudian token dikembalikan seperti semula saja dng kWh meter biasa. Karena IPP dan TOKEN hakekatnya menuju "Unbundling Vertikal", padahal pasal2 UU Ketenagalistrikan yg mengatur Liberalisasi Kelistrikan sudah dibatalkan MK. Kalau kemudian ada PERPRES No 44/2016 yg mengatur itu semua, berarti inkonstitusional ! Dan anehnya lagi , ada Proyek 35.000 MW yg mayoritas adalah listrik swasta asing ( IPP ).

Mengapa MK melarang "Unbundling Vertikal" seperti adanya IPP dan TOKEN ? Karena Unbundling Vertikal berdampak adanya " Multy Transfer Pricing ", yg saat ini  hal semacam ini menjadi beban PLN !