SAYAP-SAYAP PATAH DEMOKRASI

Aminudin S - Direktur LANSKAP

Polemik Papua belum juga reda. Tuntutan referendum masih terus disuarakan, aksi massa di beberapa kota besar di Papua dan Jawa berakhir dengan ricuh. Tujuh tuntutan rakyat Papua kepada pemerintah menambah panas eskalasi politik terkait nasib rakyat Papua. Jelas ini kado pahit di HUT kemerdekaan negeri ini yang ke-74. Ternyata setelah 51 tahun menjadi bagian integral pun tidak membuat rakyat Papua '100% Indonesia'. Berpuluh tahun berlalu rakyat Papua terus menyuarakan keinginan untuk merdeka, hal ini terepresentasi oleh eksisnya OPM. Dan berkaca pada kasus Timor Timur maka bukan tak mungkin hal yang sama bakal terjadi. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi integrasi negara.

Fakta ini pun menjadi bantahan atas klaim rezim Jokowi bahwa mereka sudah lebih layak dalam melayani warga Papua. Bagaimana mungkin orang berontak saat terlayani dengan baik? Yang terjadi pasti sebaliknya. Justru tindakan mencitrakan diri sebagai pelayan yang baik untuk warga Papua hanya demi keuntungan politis inilah yang berpotensi semakin menyakiti warga Papua. Janji-janji politik untuk meraup suara namun kosong dari realisasi justru bisa semakin memantik tuntutan referendum. Ini sepenuhnya tanggung jawab rezim.

Yang perlu kita kritisi dari gejolak disintegrasi di Papua maupun terpisahnya Timor Timur melalui referendum adalah keduanya terjadi dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Itu mengonfirmasi bahwa demokrasi telah gagal menjaga keutuhan negeri ini. Demokrasi terbukti tak ampuh dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang salah satu eksesnya menyebabkan daerah-daerah yang merasa terabaikan menginginkan merdeka.

Pasalnya di negeri ini demokrasi tak mampu menghadirkan pemimpin yang kapabel mengelola negara dalam memberi pelayanan optimal kepada rakyatnya. Kekuasaan hanya menjadi sarana kepentingan oligarkhi elit partai yang koruptif yang terindikasi hanya bekerja untuk kekuatan kapitalis di belakang mereka sebagai pemodal politik saat pemilu maupun pilkada. Jadilah yang muncul adalah penguasa dan pejabat yang mengabdi kepada partai dan kapitalis alih-alih mengabdi untuk rakyat.

Keberadaan Freeport di Papua menjadi bukti sahih bahwa penguasa negeri ini telah gagal total mengelola kekayaan negara untuk menyejahterakan secara adil rakyat Papua. Sulit dipahami bagaimana mungkin ribuan triliun yang dihasilkan dari bumi Papua tak berimbas kepada kemakmuran dan keberadaban rakyat Papua yang hidup di atasnya? Kemana kekayaan itu mengalir? Pun divestasi 51% saham Papua oleh pemerintah tak membuat surut keinginan Papua untuk merdeka.

Sekali lagi ini membuktikan bahwa demokrasi tidak kompatibel untuk mewujudkan amanat UUD'45 yang mewajibkan negara mengelola kekayaan SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Janji-janji maupun klaim pemerintah telah berbuat banyak untuk Papua terbukti hanya lip services demi meraih suara untuk pemenangan pemilu dan pilpres 5 tahunan.

Jadi, jika selama ini demokrasi disakralkan sebagai sistem terbaik yang dengan sayap-sayapnya mampu mengangkat bumi nusantara kepada peradaban tinggi dan mulia yang berkelimpahan dengan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan maka apa yang terjadi pada rakyat Papua memperlihatkan bahwa demokrasi tak lebih dari sayap-sayap yang rapuh dan patah yang justru menjatuhkan negeri ini, khususnya Papua, ke dalam tahun-tahun panjang yang penuh penderitaan dan ketidakadilan.