‘Serbuan’ baja murah dari China dikhawatirkan banyak kalangan mengancam
Indonesia. Sebab, China bakal mencari pasar baru karena perang dagang dengan
Amerika Serikat (AS). AS sendiri menerapkan bea masuk untuk baja dan aluminium.
“yang pertama kita sorot adalah kekhawatiran privatisasi PT KS dengan
alasan untuk meningkatkan laba dan memajukan kinerja perusahaan. Padahal PT
Krakatau Steel merupakan perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang
‘seharusnya’ sehat dan potensial yang tidak perlu dijual sahamnya.” Ungkap Umar
Syarifudin, pengamat perburuhan nasional sikapi problem PT Krakatau Steel dalam
Workshop Buruh Jatim yang diselenggarakan SPBRS di Surabaya tanggal 18 agustus
2019.
“Kedua, problem PT KS yang terjadi saat ini tidak lain merupakan
dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis karena lemahnya struktur ekonomi
pasar yang dianut. Serbuan baja impor dinilai banyak pihak merugikan industri
baja nasional. Situasi ini tak menguntungkan PT Krakatau Steel.” Imbuhnya.
Ia meminta pemerintah selaku regulator harusnya bisa lebih aktif
menekan impor dan lebih mengedepankan pemberdayaan industri dalam negeri.
“Sudah semestinya industri baja Indonesia menjadi sehat, membuka banyak
lapangan pekerjaan, utilisasi pabrik meningkat, bukan malah isu PHK massal PT
KS yang beredar akhir-akhir ini. Jelas ini kabar yang mengkhawatirkan.”
Ujarnya.
Terkait
solusi atas problem perburuhan PT Krakatau Steel dan politik industri, Umar
menjelaskan dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara, PHK sangat
kecil sekali kemungkinannya bakal terjadi.
“Sebab,
prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat
didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya.
Ekspor bukan lagi tujuan utama hasil produksi. Sebab, sistem mata uangnya juga
sudah sangat stabil, yaitu dengan menggunakan standar emas (dinar dan dirham).”
Jelasnya.
“dengan
demikian, negara tidak membutuhkan cadangan devisa mata uang negara lain karena
semua transaksi akan menggunakan dinar/dirham atau dikaitkan dengan emas.”
Imbuhnya.
Ia memaparkan bahwa dalam konsep Islam, negara juga akan
menerapkan sistem transaksi hanya di sektor riil dan menghentikan segala bentuk
transaksi ribawi dan non riil lainnya.
“dengan begitu, perputaran barang dari sektor riil akan sangat
cepat dan tidak akan mengalami penumpukkan stok. Penawaran dan permintaan bukanlah
indikator untuk menaikkan atau menurunkan harga ataupun inflasi, karena jumlah
uang yang beredar stabil sehingga harga akan stabil.” Jelasnya.
“Negara
pun tidak perlu repot-repot mengatur jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan
suku bunga acuan seperti yang dilakukan negara yang menganut sistem ekonomi
kapitalis. Negara hanya akan memantau dan memastikan kelancaran proses
distribusi barang dan jasa agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.”
Pungkasnya.
No comments:
Post a Comment