Antara KH. Heru Ilyasa dan Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, September 2, 2019

Antara KH. Heru Ilyasa dan Papua



Aminudin S - Dir. LANSKAP

Pekan lalu saya berkesempatan masuk ke Lapas Mojokerto untuk mengunjungi Al-Mukarrom KH. Heru Ilyasa yang sedang dalam masa penahanan atas kasus pelanggaran UU ITE. Kunjungan ini merupakan bagian upaya saya untuk bersimpati dan berempati terhadap perjuangan seorang pendakwah yang dipaksa menghirup udara tahanan akibat aktivitas dakwahnya. Dan sejak semula berniat berkunjung saya sudah membayangkan ketegaran seorang ulama atas ujian dakwahnya, alhamdulillah bayangan itu menemui kenyataan saat saya bertemu KH Heru Ilyasa dan mencium tangan beliau, ketegarannya menyetrum sanubari saya.

Sebagai pengamat politik saya - sejak awal kasus ini berkembang- sudah melihat gelagat politis lebih dominan daripada sisi hukumnya. Terlebih sebelum beliau sudah banyak deretan ulama dan tokoh masyarakat yang jadi 'tumbal' rezim menggunakan UU pukat harimau ini. Tercatat KH Alfian Tanjung, Gus Nur, HRS, Buni Yani bahkan Ahmad Dhani berhasil diganjal dengan UU ini. Bukan rahasia lagi jika publik mafhum bahwa apa yang menimpa mereka lebih karena faktor politis alih-alih murni pelanggaran hukum.

Di sisi yang berbeda hari ini kita melihat paradoks pada cara pemerintah termasuk polri menyikapi gejolak disintegrasi di Papua yang cenderung terkesan begitu permisif. Terkait pengibaran bendera bintang kejora pada demo di depan istana tempo hari pun menjadi ironis karena dibiarkan begitu saja oleh aparat, sesuatu yang berkesebalikan dengan sikap atas bendera tauhid dan isu khalifah yang begitu keras bahkan overreact. Tetiba rezim berubah jinak saat berhadapan dengan isu papua merdeka, padahal disintegrasi sangat berlawanan dengan slogan 'NKRI Harga Mati' yang dipropagandakan rezim selama ini.

Lagi-lagi bisa diduga bahwa faktor politis lebih dimainkan rezim dalam kasus papua ini, sama sebangun dengan sikap mereka terhadap isu Islam radikal yang ditembakkan kepada ormas maupun ulama yang menyerukan dakwah syariah kaffah dan khilafah. Apa yang menimpa HTI, FPI dan termasuk KH Heru Ilyasa mensahihkan dugaan tersebut. Kuat sekali kesan bahwa pemerintah bersedia toleran terhadap isu disintegrasi papua dan sebaliknya begitu intoleran dengan isu perjuangan penerapan syariah oleh kaum muslimin di negeri ini.

Ini masalah besar menurut saya, karena rezim telah mempertontonkan ketidakadilan secara masif kepada publik, dan ini preseden yang sangat buruk dalam law enforcement dan good governance di negara ini. Hal itu akan menimbulkan distrust yang kuat dari publik terhadap eksistensi rezim ini. Sulit dibayangkan rezim ini bisa bertahan jika publik sudah mencabut kepercayaannya, pembangkangan sosial bisa saja mengakhiri kekuasaan rezim lebih cepat. Dan itu sangat besar kemungkinannya bisa terjadi jika rezim tetap menzalimi ulama-ulama seperti KH Heru Ilyasa ini, secara umat Islam adalah pewaris sah negeri ini.yang tentu saja tak akan pernah rela ulama panutannya dizalimi rezim sekular liberalis ini.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here