KHILAFAH DILARANG, REZIM GAGAL PAHAMI PROBLEMATIKA BANGSA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, September 16, 2019

KHILAFAH DILARANG, REZIM GAGAL PAHAMI PROBLEMATIKA BANGSA




Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Gembar-gembor isu pelarangan ide Khilafah oleh rezim Jokowi menjadi isu hangat di tengah maraknya neoimperialisme dan gerakan separatisme yang nyata mengancam negeri ini. Entah darimana datangnya 'pikiran jahat' itu. Yang jelas isu pelarangan Khilafah ini tidak relevan dengan problematika yang dihadapi bangsa ini.

Setelah sebelumnya heboh dengan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 466 Triliun dengan berbagai macam analisis dengan kesimpulan yang sangat membingungkan atas motivasi pemindahan otak dan jantung negara tersebut. Belum lagi adanya analisis keterkaitan pemindahan ibukota dengan proyek BRI (Belt and Road Initiative) China yang merupakan negara berideologi komunis yang notabene ideologi terlarang di Indonesia. Justru pemerintah bekerjasama dengan negara komunis itu.

Rencana pemindahan ibukota negara itu pun disambut 'panas' masyarakat Papua. Isu disintegrasi mencuat ke permukaan. Menjadi perbincangan nasional. Berhari-hari demonstrasi berujung bentrok dan menewaskan korban sipil ataupun aparat negara juga membumihanguskan beberapa kantor pemerintahan. Berbagai analisis dominan menyatakan bahwa ada kaitan erat rusuh Papua dengan rencana pemindahan ibukota negara. Bahwa hal ini merupakan pertarungan antar penjajah. Antara China vs Amerika Serikat.

Cukup dengan fakta-fakta korban dan kerusakan yang ditimbulkannya justru tak ada satupun pernyataan dari pemangku kewenangan negeri ini yang melarang masuknya 'tangan cina dan amerika' untuk intervensi kedaulatan bangsa ini. Padahal akibat pertarungan keduanya nyata-nyata merusak dan memakan korban putra-putri bangsa.

Itu hanya sekelumit peristiwa terbaru. Belum lagi bicara penjarahan Sumber Daya Alam, Energi, utang luar negeri, merosotnya ekonomi, intervensi asing dalam pembuatan UU, maraknya kaum intelektual liberal yang menghina agama, yang keseluruhannya merupakan akibat dari cengkeraman kapitalisme di negeri ini. Belum lagi dengan cara sewenang-wenang rezim melakukan penangkapan ulama, ustadz, aktivis, dan politisi yang berseberangan pandangan dengan rezim. Tiba-tiba rezim bicara soal pelarangan Khilafah. Ini sangat memuakkan! Apakah layak orang-orang seperti ini memimpin bangsa ini??!! []

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here