Negara Harus Hadir Atasi Pemberontak Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 6, 2019

Negara Harus Hadir Atasi Pemberontak Papua




Posisi tawar pemerintah Indonesia di mata AS - China sangat lemah, hal itu setidaknya tampak pada isu energi dan separatisme. "AS dan negara-negara kapitalis raksasa sudah melakukan dominasi ekonomi Indonesia melalui liberalisasi SDA termasuk migas, sekarang disinyalir mereka mendukung separatisme, sementara reaksi penguasa masih dinilai lemah."  tegas Direktur el Harokah Research Center (HRC) pada Jum'at (6/9/2019).

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran, bangsa yang mayoritas berpenduduk Muslim ini tidak menjadikan syariah Islam sebagai aturan dalam berbangsa dan bernegara, tetapi malah menerapkan sistem demokrasi kapitalistik yang jelas-jelas merupakan jebakan penjajah.

Sehingga yang sudah jelas digariskan syariah, seperti sumber daya alam (SDA) yang jumlahnya melimpah itu merupakan milik umat (milkiyah 'ammah) yang wajib dikelola negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat, malah diserahkan pengelolaannya kepada asing.

"Begitu juga dengan keamanan, sudah jelas-jelas upaya separatisme seperti yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka ini telah memakan korban baik di kalangan militer maupun sipil negeri ini, namun pemerintah nampak tidak tegas menindak. Bahkan dengan menerapkan sistem demokrasi, separatisme dianggap legal dengan alasan referendum, seperti separatisme Timor Timur yang menjadi negara Timor Leste. Padahal dalam syariah, jelas-jelas itu merupakan tindak bughat yang hukumnya haram, pelakunya wajib diperangi sampai tidak mampu lagi untuk melakukan upaya separatisme." Ujar Fathoni.

"Walhasil, hanya dengan menerapkan syariah dalam bingkai Khilafah lah yang bisa menjaga SDA dan kedaulatan negeri ini," pungkasnya. (Yusa)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here