Papua Membara, Khilafah Solusi Tuntasnya!

Oleh : Achmad Fathoni

 (Direktur el-Harokah Research Center)

     Sebagaimana diberitakan di laman www.kontenislam.com pada 23/8/2019, bahwa Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menyebutkan bahwa Free West Papua Movement telah mengagendakan pembahasan tentang refrendum di Papua di Majelis Umum PBB. “Jadi, pesan saya kepada Pak Jokowi, lihat United Liberation Movement for West Papua, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, sudah mengagendakan agar referendum disidangkan untuk Majelis Umum yang akan datang, Desember tahun ini. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh,” kata Amien Rais dalam sambutannya di Milad ke-21 PAN di Kolong Tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum’at (23/8). Amin meminta pemerintah agar tidak menyepelekan persoalan Papua demi menjaga keutuhan NKRI. Terlebih dengan kondisi saat ini yang menurutnya, warga Papua sedang marah akibat mendapat perlakuan rasialis (http://www.kontenislam.com/2019/08/amien-rais-referendum-papua-diagendakan.html).

     Tentu saja semua pihak ikut prihatin terhadap krisis Papua yang terjadi untuk kesekian ratus atau ribu kali bahkan mungkin tak terhiting lagi. Apalagi diduga kuat krisis yang menerpa wilayah Indonesia yang paling timur ini, bukan lah semata-mata dari internal Indonesia, tetapi diduga kuat ada peran kekuatan eksternal yang sangat kuat untuk membuat Papua memanas bahkan sampai lepas dari Indonesia. Untuk itu maka semua pihak, terutama penguasa di negeri ini harus menentukan sikap dan melakukan kebijakan serta tindakan yang tepat, cepat, dan komprehensif terhadap krisis Papua. Maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius oleh pemegang kebijakan di negeri ini, antara lain.

     Pertama, tolak setiap intervensi asing. Negeri ini telah merdeka selama lebih dari 74 tahun, berarti kedaulatan sepenuhnya ada di tangan negeri ini sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Maka tidak boleh ada negara dan pihak manapun melakukan intervensi terhadap urusan internal Indonesia. Untuk itu maka, sudah seharusnya penguasa negeri ini  menolak tegas setiap upaya intervensi dari pihak manapun terhadap krisis Papua. Sebagaimana diingatkan oleh Mantan Ketua MPR, Amin Rais, bahwa Pemerintah harus mewaspadai upaya dari beberapa pihak yang akan mengadendakan agar referendum di Papua disidangkan di Majelis Umum PBB pada Desember 2019 mendatang. Oleh karena itu, pihak Indonesia harus menolak tegas hal itu, karena jika itu terjadi maka akan membuka peluang intervensi asing terhadap krisis di Papua, baik dari negara-negara imperealis Barat maupun lembaga internasional. Semua upaya megangkat krisis Papua ke dunia internasional bisa menjadi dalih bagi pihak-pihak yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia.   

     Kedua, tolak opsi referendum di Papua. Sejarah kelam lepasnya Provoinsi Timor-Timur dari pangkuan Indonesia tahun 1999 silam, sudah cukup membuktikan bahwa langkah dan kebijakan pemberian opsi referendum merupakan sangat tidak tepat, berbahaya, dan merupakan “bunuh diri politik”. Pasalnya, justru jika kebijakan opsi referendum diberikan akan bisa mengakibatkan Papua lepas dari Indonesia, sebagaimana pegalaman buruk yang menimpa provinsi Timor-timur tahun 1999 yang lalu. Oleh karena itu, Penguasa negeri ini harus menolak tegas segala upaya referendum di Papua.

     Ketiga, Khilafah adalah solusi tuntasnya. Akar masalah krisis Papua adalah rapuhnya integrasi itu sendiri. Ini menunjukkan semua faktor yang selama ini dianggap cukup ampuh untuk mengintegrasikan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia, seperti peningkatan kesejahteraan, pemberian otonomi khusus, hingga pendekatan keamanan, termasuk soal nasionalisme ternyata tidaklah cukup memuaskan warga Papua.

     Jika semua faktor itu tidak membuat integrasi yang kokoh, lantas faktor apa lagi?. Menurut penulis, dari semua faktor tersebut, yang paling ampuh tetaplah agama. Tuntutan referendum memang bergema nyaring akhir-akhir ini, publik bisa perhatikan, itu tidak dilakukan oleh umat Islam di sana. Artinya, dengan Islam itu, integrasi akan menjadi lebih mantap, kuat, dan kokoh. Dan itu bukanlah isapan jempol, tetapi telah terbukti dalam sejarah panjang selama 13 abad lamanya agama Islam, dengan sistem Khilafah, bisa mengintegrasikan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia dengan ikatan Islam. Bahkan dua pertiga wilayah dunia pernah terintegrasi dalam satu penmerintahan yaitu pemerintahan khilafah Islam. Di antara bangsa-bangsa yang pernah diintegrasikan oleh Khilafah Islam adalah bangsa Romawi, Persia, Mesir, Eropa, Afrika, bahkan sebagian wilayah Nusantara juga pernah dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah.

     Oleh karenanya, semua elemen bangsa ini harus bisa berpikir jernih, terbuka, dan objektif bahwa satu-satunya jalan untuk solusi yang komprehensif atas krisis Papua adalah dengan menegakkan sistem Islam, Khilafah Islamiyah. Jangan paranoid!. Wallahu a’lam.