Pengelolaan Migas Menurut Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, September 3, 2019

Pengelolaan Migas Menurut Islam




dr. Amin (direktur Poverty Care)

Dalam ilmu ekonomi, Migas termasuk barang yang memiliki karakateristik inelastis sempurna, artinya kenaikan harga Migas tidak akan mempengaruhi permintaan; kalaupun ada tidak signifikan. Karena itu kalau Migas ini dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau swasta akan menciptakan pasar monopoli yang berorientasi laba. Akibatnya, keuntungan dan manfaatnya hanya dinikmati oleh para investor, bukan dinikmati oleh Negara, bukan pula oleh masyarakat.

Karena itulah secara ekonomi Migas merupakan barang publik yang harus dikuasai oleh Negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh sektor perekonomian nasional dengan kuantitas yang cukup dan harga yang terjangkau. Karena itu pula, wajar di beberapa negara bahkan megara kapitalis sekalipun migas atau energi ini menjadi barang strategis yang dikendalikan oleh Negara.

Dalam pandangan Sistem Ekonomi Islam, bahan bakar minyak dan gas serta sumber energi lainnya merupakan milik umum atau milik rakyat yang wajib dikelola oleh Negara. Islam menetapkan bahwa kekayaan alam seperti gas, minyak, barang tambang, dsb sebagai milik umum; milik seluruh rakyat. Kekayaan alam itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau pihak swasta. Rasulullah saw. bersabda:

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad dan al-Baihaqi).

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Abbas ada tambahan,”Harganya haram.”

Kata api pengertiannya mencakup sumber energi, termasuk listrik. Artinya, Islam menetapkan listrik sebagai milik umum, milik seluruh rakyat.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa mengalihkan harta kepemilikan umum kepada individu atau perusahaan swasta yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses harta kepemilikan tersebut adalah tindakan haram. Karena itu, inilah pentingnya upaya mengganti UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang menjadi dasar liberalisasi/ swastanisasi migas dengan UU Migas yang sesuai dengan syariah.

Sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT pasti akan mendatangkan kemadaratan bagi umat manusia. Oleh karena itu kaum Muslim harus menghentikan liberalisasi Migas. Kebijakan liberalisasi migas, selain menyusahkan rakyat dan menyenangkan kapitalis dan asing, juga jelas menyalahi syariah. Kebijakan demikian berarti berpaling dari petunjuk Allah SWT dan itu menjadi sebab berbagai kerusakan dan kesempitan hidup menimpa masyarakat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here