PERGURUAN TINGGI BUKAN INSTITUSI POLITIK - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, September 2, 2019

PERGURUAN TINGGI BUKAN INSTITUSI POLITIK


Aminudin S - Dir. LANSKAP

Terkirim kabar ke meja kerja saya tentang di-DO nya seorang mahasiswa di UIN Kendari konon gegara aktivitasnya di dunia dakwah kampus. Hikma Sanggala, demikian namanya, kabarnya di-DO karena tuduhan yang sama sekali tak berkaitan dengan pelanggaran administratif akademis maupun kriminal. Terus terang saya tidak kenal dengan mahasiswa ini, tetapi saya merasakan ketidakadilan atas perkara yang menimpanya.

"Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan" adalah salah satu alasan DO tersebut. Saya bertanya kenapa sedangkal itu interpretasi dan pertimbangan UIN hingga secara zalim men-DO Hikma? Ini respon yang berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Bukankah kampus adalah habitat yang sehat untuk mengasah jiwa peduli dan kemampuan menyuarakan aspirasi dari kalangan mahasiswa. Apalagi menurut info yang saya terima yang bersangkutan adalah mahasiswa berprestasi dan sedang proses menyusun skripsi. Sungguh tak wajar.

Maka mudah bagi saya membaca bahwa kasus ini tak lebih dari motif politis dari pihak kampus. Ini murni bukan karena alasan ilmiah maupun prosedur akademis. Patut diduga kuat ada 'invicible hand" di balik akrobat rektor UIN Kendari ini. Tentu ini masalah super serius ketika lembaga pendidikan telah terkontaminasi intrik politik. Kampus sebagai pabrik ilmiah penghasil generasi yang 'well educated' harus steril dari campur tangan penguasa. Logikanya sederhana saja, bahwa program pendidikan hakikatnya bersifat universal dan long term yang artinya tidak boleh di-blur oleh agenda politik rezim yang subyektif dan berjangka pendek. Jika itu terjadi maka hilanglah substansi maupun esensi pendidikan itu sendiri.

UIN Kendari, khususnya si rektor, harus fair dan independent dalam mengambil keputusan, tidak boleh subyektif-tendensius. Keputusan absurd seperti men-DO mahasiswa dengan hanya berbekal tuduhan yang tak memiliki dasar hukum yang kuat alias karena faktor politis semata akan menghancurkan nilai-nilai pendidikan perguruan tinggi yang artinya juga menghancurkan kualitas generasi negeri ini.

Jadi menurut saya dalam kasus ini si rektor harus segera menganulir keputusannya, bahkan lebih baik rektor tak kompeten seperti ini yang justru harus dicopot dan diganti dengan figur rektor yang loyal terhadap nilai-nilai pendidikan Islami yang universal. Dan ingat, kampus itu lembaga pendidikan, bukan lembaga politik. Oknum pendidik yang terkooptasi political interest tak layak mendapat tempat di dunia pendidikan karena kontra-produktif dengan semangat berkeadilan dan berkemajuan. Silakan mundur Pak Rektor!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here