Silent Killer, Karhutla dan Korporasi-Korporasi Itu... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, September 12, 2019

Silent Killer, Karhutla dan Korporasi-Korporasi Itu...




Yuli Sarwanto - direktur FAKTA

Bencana yang berulang, silent killer di hadapan mata.  Karena kabut asap yang menyelimuti langit Riau hingga mengakibatkan udara yang merupakan paru-paru kehidupan minim oksigen serta mengandung berbagai zat beracun dengan kadar puluhan kali di atas daya netralisir tubuh. 

Pintu Kejahatan

Pada tata kelola hutan dan gambut, hak konsesi dan semisalnya hakekatnya adalah  pemberian hak-hak istimewa oleh pemerintah kepada entitas bisnis dalam pemanfaatan gambut yang sejatinya adalah milik publik.  Yang bagi entitas bisnis,  profit (keuntungan) merupakan orientasi utama,  menjaga dan melestarikan karakter alamiah gambut adalah urusan ke sekian.  Sehingga tidak heran mengapa terus terjadi bertahun-tahun pengrusakan secara massive karakter alamiah gambut di tangan pemilik konsesi dan hutan tanaman industri.  Gambut dikeringkan dengan membuat kanal-kanal,  agar bisa ditanami tanaman yang saat ini produknya menjadi komoditas andalan di pasar global, yaitu sawit dan akasia.

di saat bersamaan dengan pemberian hak konsesi terjadi pemandulan peran dan wewenang pemerintah sebagai entitas publik yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pengelola harta publik dalam hal ini hutan dan lahan gambut. Tidak saja menghalangi individu lain memanfaatkan lahan yang berada dalam kawasan konsesi, namun juga mencegah negara melakukan intervensi apapun sekalipun demi kemashlahatan publik, kecuali bila hak konsesi dicabut.

Akibatnya, sungguh pahit, pemerintah tidak mampu mencegah pengrusakan hutan lahan gambut.  Bahkan dari tahun ke tahun pengrusakannya kian massive dan meluas.   Berbagai aksi pencegahan baik berupa perundang-undangan maupun program teknis tidak membawa kebaikan apapun.  Pada hal sudah berlangsung 18 tahun bahkan lebih, waktu yang tidak dapat dikatakan singkat untuk urusan puluhan juta jiwa kehidupan manusia. Tidak hanya itu, negara juga gagal melakukan aksi pemadaman.

Bila dicermati, sebagaimana rezim sebelumnya, juga minim terobosan baru dalam aksi pencegahan oleh rezim saat ini. Masih saja dalam bingkai neoliberal, yang membenarkan dan mengekalkan konsep konsesi.  Karenanya juga akan berujung kegagalan.  Seperti program pembentukan 100 blocking  kanal, yang merupakan program andalan rezim Jokowi-Jk.  Berkaca pada program gambut sejuta hektar, tampa kekonsistenan dan disiplin pengawasan kanal sekat hanyalah bom waktu (Kompas, 17 Oktober 2015.“Bom Waktu" Bernama Kanal Sekat").  Terbukti kedisiplinan dan kekonsistenan yang tinggi sulit diharapkan ada pada entitas bisnis yang berorientasi profit.

di samping itu, pada program penyelamatan ekonomi jilid II yang pernah dilakukan rezim skatang berupa perampingan perizinan dan birokrasi justru semakin memudahkan swasta mendapatkan hak konsesi.  Tambahan lagi, pemerintah konsisten merujuk pada paradigma REDD (Reducing of Emission Deforestation and Degradation)  yang diaruskan rezim pasar bebas untuk melanggengkan tata kelola gambut neoliberal.  Ini terlihat antara lain dari hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan PM Malaysia Najib Razak tentang rencana membuat standar baru produksi minyak sawit berkelanjutan (Kompas.com, 12 OKtober 2015, "Pertemuan Jokowi-PM Malaysia Hasilkan Kesepakatan Soal Minyak Sawit").  Gagasan yang merupakan gagasan turunan dari REDD.

Aksi berupa sanksi hukum tidak membuat para korporasi ini jera. dengan demikian pentingnya pencegahan kebakaran gambut tidak saja karena sangat sulit, namun juga karena mengancam kelestarian dan kesejahateraan kehidupan di bumi ini.

Alhasil...

Pada akhirnya, dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa induk kejahatan dan kesalahan serta kelalaian pada bencana kabut asap ini adalah pada konsep konsesi itu sendiri  serta adanya kewenangan yang dimiliki negara dalam memberikan hak konsesi.  Konsep batil yang mendapatkan ruang implementasinya dalam sistem politik kufur demokrasi.  Jadi bukan pada aspek mudah tidaknya pra syarat administrasi yang harus dipenuhi calon pemilik hak konsesi.  Adapun kejahatan pengrusakan karakter alamiah dan pembakaran gambut hanyalah kesalahan turunan, yang hanya akan terjadi setelah negara membuka pintu kesalahannya.

Sehingga solusi satu-satunya bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan ini adalah mencampakan model batil tatakelola gambut neoliberal dan melakuan terobosan baru dengan menerapkan tata kelola gambut yang selaras dengan karakter alamiah gambut.  Yaitu tata kelola gambut khilafah, yang berdiri diatas prinsip-prinsip sohih yang berasal dari Allah swt, Zat Pencipta gambut.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here