ASN, Antara Jerat UU ITE dan Income Keluarga

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

(Koordinator LENTERA)

Pengunduran diri Ustadz Abdul Somad dari status ASN cukup mengagetkan publik. Kendati alasan beliau yaitu karena sangat padatnya jadwal di luar aktivitas ke-ASN-an, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kinerja beliau selaku ASN. Meski demikian, dan apa pun alasan sang da'i, ini perlu menjadi alarm bersama. Pasalnya, arus opini tentang pecat-memecat ASN juga tengah menguat. Tak ayal, hingga turut mengiringi suasana pelantikan kepala negara periode kedua. Jangan-jangan ini kode keras bahwa model pemerintahan selanjutnya akan semakin represif.

Sebelumnya, yang tak kalah menyita perhatian, adalah peristiwa pencopotan Dandim Kendari. Meski yang dinilai melanggar UU ITE adalah istrinya, namun sang komandan tetap dianggap tidak bisa mendidik istrinya sebagai pendamping hidup seorang perwira. Entahlah. Yang pasti, publik jadi sesak nafas menyaksikan beritanya.

Kasus ini pun merembet. Tercatat, ada 7 perwira TNI lain yang juga dicopot akibat kasus serupa. Konon, terkategori ujaran kebencian. Katanya begitu. Sampai-sampai Dandim Kuningan menginstruksikan kepada para istri bawahannya, agar menggunakan ponsel jadul saja.

Tak hanya sampai di situ. Dampak “jerat” UU ITE ini sudah meluas. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan segera membentuk tim pengawas medsos ASN, sejalan dengan menguatnya dugaan banyaknya ASN radikal. Dan jika dugaan ini benar, para ASN terancam dipecat dari ke-ASN-annya. Kebijakan yang lumayan sadis memang.

Berangkat dari latar belakang kelahirannya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Parahnya, pada sejumlah kasus, UU ITE dianggap telah melenceng dari mandat sejatinya. Masalahnya, pemerintah saat ini tak ubahnya rezim suka-suka. Mereka begitu bebas memaknai aneka pasal agar menjadi pasal-pasal karet. Tak terkecuali pada UU ITE, hingga terdistorsi fungsi dan tujuan awal pemberlakuannya. Status medsos berupa sindiran tanpa menyebut nama, juga curahan hati yang kemudian bisa saja dianggap nyinyir; maka postingan itu bisa kena delik ITE. Bahkan ngerinya, kasus seperti ini langsung saja terkategorikan sebagai ujaran kebencian.

Apalagi di rezim yang anti-Islam ini. Banyak ulama dan forum pengajian dipersekusi dengan dalih radikal atau intoleran. Padahal umat hanya memposisikan, bahwa yang haq adalah haq, dan yang bathil adalah bathil. Tapi nampaknya yang model begini takkan pernah diayomi oleh sistem demokrasi. Sistem demokrasi jelas-jelas meniscayakan sekularisasi. Bagi demokrasi, standar ganda adalah solusi. Tak boleh terlalu haq, tapi tetap getol bela yang bathil. Standarnya tidak jelas.

Itu pula yang menjadi denyut nadi UU ITE. Serba tidak jelas. Seringkali, pelapor yang malah ditangkap. Pelaku tetap bebas. Apalagi jika pelaku ternyata kawan dekat rezim, posisi aman sudah pasti terjamin. Dan nampaknya, arus pergaulan dunia maya akan dibiarkan agar terus seperti ini. Media, termasuk di dalamnya sektor digital, terbukti masih ampuh menjadi pilar demokrasi. UU ITE telah bagai senjata pemusnah massal untuk membungkam kebenaran. Pihak yang benar akan dibenci dan dikucilkan, sementara yang salah justru dilindungi dan diberi keamanan. Buzzer pun ditengarai dibayar Istana demi meruntuhkan kebenaran yang coba diserukan di ruang-ruang jagad maya.

Tak terkecuali para ASN. Disebut-sebut sebagai abdi negara, ironisnya mereka dilarang kritis. Mereka dilarang protes, apalagi dakwah yang “mak jleb”, alias fundamental tepat sasaran. Tuduhan melanggar UU ITE adalah sanksi yang pasti menanti. Belum lagi ancaman pencopotan jabatan serta pemecatan dari status ASN. Inikah warna baru rezim periode kedua ke depannya? Inikah pula yang menjadi gejala bahwa rezim kedua akan makin pekat tingkat represifnya?

Wahai para pembesar rezim, jangan kalian pikir bahwa kami ciut nyali dalam menyampaikan kebenaran. Jika kalian harap kami khawatir akan terhentinya rezeki dengan pemecatan dari status ASN, maka ketahuilah bahwa hanya Allah semata yang memberikan rezeki. Bukan kalian atau siapa pun. Income bagi keluarga kami sudah dalam jaminan Allah. Firman Allah SWT: “... Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu...” (QS Al-Isra [17]: 31).

Memecat kami tidak akan membuat kami bungkam. Jika kalian membungkam kami, sungguh itu hanya akan semakin memuliakan kami di hadapan Allah, sekaligus semakin menghinakan kalian.

Allah ta'ala berfirman: “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS Muhammad [47]: 7).