Bahaya Nafas Liberalisme dalam Pengelolaan Berjuta Ton Tambang Emas Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 16, 2019

Bahaya Nafas Liberalisme dalam Pengelolaan Berjuta Ton Tambang Emas Indonesia



Lukman Noerochim (Staf Khusus FORKEI)

Bicara kelimpahan SDA, Indonesia tiada tandingan. Misalnya saja bicara emas, produksi emas Indonesia merupakan salah satu sumber daya mineral yang memiliki kadar kemurnian yang cukup tinggi. Selain itu, Indonesia juga tercatat memiliki beberapa tambang emas raksasa yang mayoritas dikelola oleh perusahaan publik. Dikutip dari www.cnbcindonesia.com (9/10/19) menunjukkan data sebagai berikut:

Perusahaan
Kode Emiten
Cadangan Emas
Sumber Daya Emas
PT Aneka Tambang Tbk
ANTM
19
42
PT Bumi Resurces Mineral Tbk                                  

BRMS
17
31
PT J Resources Asia Pasifik Tbk                                  

PSAB
136
Data Tidak Tersedia
PT Merderka Copper Gold Tbk
MDKA
32
866
PT Renuka Coalindo Tbk*
SQMI
3,260,000
3,415,000
PT United Tractors Tbk
UNTR
128
230
*Informasi didadapat dari annual report 2018. Asumsi 1 ons setara degan 0,0283495 kg. Data SQMI merupakan bijih ton

Berdasarkan tabel di atas tercatat jumlah cadangan logam emas PSAB mencapai 136,08 ton atau setara 4,8 juta ons per akhir tahun lalu.
Sedangkan UNTR membukukan total cadangan logam emas sebesar 127,57 ton atau setara 4,5 juta ons, di mana jumlah sumber daya emas yang dimiliki anak usaha Grup Astra tersebut mencapai 229,63 ton.

Di lain pihak, meski pada tabel di atas terlihat bahw PT Renuka Coalindo (SQMI) Tbk menorehkan capaian cadangan hingga 3,26 juta ton, tapi cadangan emas Renuka tercatat dalam bentuk bijih logam.
Merujuk laporan tahunan perusahaan 1 ton bijih emas mengandung nilai rerata kadar emas sebesar 7,7 gram. Perlu dicatat bahwa perolehan tersebut hanya berasal dari Proyek tambang emas Ciemas.
Sementara itu, perusahaan penambang emas milik pemerintah, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), tercatat hanya memiliki cadangan logam emas sebanyak 19 ton dengan total sumber daya logam emas sebesar Rp 42 ton. Nilai tersebut berasal dari tambang yang berada di Pongkor, Jawa Barat.

Dalam materi rilis public expose laporan tahunan 2018, perusahaan menyebutkan bahwa cadangan dan sumber daya logam emas yang dimiliki ANTM memang hanya sekitar 1% dari perolehan nasional.
Diluar cadangan tambang yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tersebut, candangan emas lainnya dimiliki oleh perusahaan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral.

Tambang paling besar sampai saat ini adalah milik PT Freeport Indonesia. Berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari.Jika dikonversikan, dalam sehari Freeport menambang 240 kilogram emas.
Tambang bawah tanah Freeport bisa menghasilkan 3 juta ton konsentrat per tahun. Dari sisi cadangan, ini akan terus ada hingga kontrak Freeport berakhir di 2041.

Lala Amman Mineral yang dulu namanya Newmont, kini telah berganti nama menjadi Amman Mineral. Produksi emas dari tambang batu hijau yang berada di Nusa Tenggara Barat ini bisa mencapai hingga 100 kilo Oz emas dan 197 juta pound tembaga setahun.
Saat ini, Amman sedang melakukan fase tujuh atau tahap terakhir untuk menambang di batu hijau.
Berdasarkan laporan PT Medco Energi Internasional Tbk, induk usaha Amman Minineral Nusat Tenggara, fase tujuh bisa menggenjot produksi 4,47 miliar pon tembaga dan 4,12 juta ounce emas pada akhir 2020 atau awal 2021.

Dimana Milik Indonesia?
Kata kuncinya pada investasi. Dari sisi investasi, Pemerintah terus menggelar karpet merah untuk investor asing. Terakhir, Pemerintah membuka keran investasi dengan memperbesar kepemilikan asing pada sejumlah sektor ekonomi. Kebijakan itu adalah Paket  Ekonomi ke-16 yang memperbolehkan kepemilikan 100 persen kepemilikan asing pada 54 sektor usaha. Belakangan, kemudahan investasi untuk sector UMKM direvisi setelah mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat. Pemerintah seakan tak pernah berefleksi bahwa liberalisasi investasi ini telah membuat industri domestik megap-megap. Salah satu contohnya adalah industri semen, khususnya BUMN, yang berdarah-darah akibat harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan semen asing seperti Cina dan Vietnam yang diberi keleluasaan mendirikan pabrik dan menjual produknya di dalam negeri.

Upaya Pemerintah untuk mengambil sebagian PT Freeport juga setengah hati. Meskipun Pemerintah sudah mengumumkan telah mengambil-alih saham PT Freeport sebanyak 51 persen melalui PT Inalum, prosesnya harus mendapatkan izin dari lembaga anti trust Cina. Selain itu, dana pembelian saham itu, sebanyak US$38,5 miliar, semuanya berasal dari sindikasi bank-bank swasta yang kebanyakan adalah bank asing. Tidak ada bank BUMN. Padahal, merujuk pada sistem Islam, biayanya akan sangat murah. Pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak dengan PT Freeport sehingga sahamnya secara otomatis jatuh ke tangan Pemerintah. Pemerintah cukup membayar nilai asset yang telah diinvestasikan Freeport. Nilai bukunya hanya $6 miliar. Sangat rendah dibandingkan dengan harga yang harus ditebus Pemerintah di atas. Persoalan produksi dan manajemen tentu bukan persoalan besar. Pasalnya, sebagian besar pekerja dan pihak manajemen di pertambangan tersebut adalah orang-orang Indonesia juga.

Memprihatinkan
Pengelolaan SDA Indonesia saat ini amat memperihatinkan. Kita menyaksikan bagaimana tambang emas di Grasberg Papua dikeruk oleh perusahaan raksasa Amerika tanpa mempedulikan aspek lingkungan maupun lahan. Pasalnya asas yang dipakai oleh sistem Kapitalisme adalah kemaslahatan besar (benefit profit). Studi kasus PT Freeport di Papua menunjukkan fakta bahwa pengelolaan SDA dalam sistem Kapitalisme sangat merusak lingkungan. Hampir seluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan dan penggerusan batuan bijih.

Pemerintah Indonesia banyak membuat berbagai kebijakan yang bisa dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisasi. Pemerintah mengundang para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Liberalisasi investasi jelas membuka masuknya investor asing di Indonesia. Keran investasi sampai saat ini makin dibuka lebar di era reformasi. Mirisnya, kondisi rakyat negeri ini tak banyak berubah meski rezim senantiasa berganti. Kondisi rakyat Indonesia kebanyakan hidup dalam bayang-bayang disintegrasi, kemiskinan, dan kriminalitas yang kian tajam dan meningkat. Padahal potensi SDA Indonesia yang luar biasa itu seharusnya berdampak positif bagi bangsa Indonesia.

Sayang, meski rezim terus berganti, sistem yang ada masih sistem lama, hanya ‘dipermak’ dengan berbagai kepalsuan. Itulah demokrasi. SDA Indonesia sudah dikuasai oleh perusahaaan-perusahaan asing. Penguasaan asing atas SDA rakyat justru memperoleh ‘pembenaran’, legalitas dan perlindungan dari berbagai payung hukum, yakni UU yang bernafas liberal. Akibatnya, banyak kebijakan yang dihasilkan bukan menguntungkan rakyat, tetapi justru membuntungkan rakyat.

Indonesia memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Secara geopoltik berada pada pertarungan pengaruh ideologi kapitalisme dan sosialisme. Dilihat dari geoekonomi, yaitu telaah faktor-faktor spasial permukaan bumi sebagai pertimbangan ekonomi, kekayaanan alam Indonesia sangat luar biasa. Hutan, minyak bumi, batubara, gas alam, sumberdaya laut, dan tambang emas menjadi gambaran kekayaan yang ada di bumi Indonesia. Keadaan seperti ini tentu menjadikan Indonesia dilirik oleh banyak negara.

Adanya sumberdaya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat masih menjerit ketika BBM naik. Akses lapangan kerja semakin sulit. Pendidikan semakin mahal. Ini terjadi karena yang diterapkan adalah neoliberalisme yang membebaskan pihak swasta asing maupun dalam negeri mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dengan dalih penanaman modal, pihak swasta bisa memiliki keluasan dalam mengelola kekayaan alam hingga pada kebijakan penentuan harga dan distribusi. Akhirnya, peran Pemerintah tidak lebih hanya sebagai penjual dan rakyatnya sebagai pembeli.

Sebagian pihak mendorong Pemerintah agar Kontrak Karya itu stop sampai di sini. Inilah kesempatan untuk mengelola sendiri. Untuk memutus Kontrak Karya ini relatif mudah. Namun, tentu kita harus siapkan agar segala dampak buruknya tidak terjadi. Yang dibutuhkan ada tiga: (1) sistem pengelolaan yang adil – dan itu tersedia dalam syariat Islam, tinggal memerlukan tangan-tangan para mujtahid untuk mendetilkan; (2) para penguasa yang berani menantang segenap ancaman; (3) para teknolog yang siap mengambil-alih operasional perusahaan, termasuk mengembangkan teknologi yang perlu bila sewaktu-waktu Indonesia diembargo secara teknologi.


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here