Bahaya Sekulerisasi Pendidikan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 18, 2019

Bahaya Sekulerisasi Pendidikan


H. Indarto Imam - Ketua ForPeace (Forum Pendidikan Cemerlang) 

"Sebenarnya jika dunia modern begitu peduli dengan pendidikan, itu bukan karena fakta bahwa ia telah membuat penemuan-penemuan luar biasa di bidang tersebut. Itu seperti yang dikatakan Chesterton karena manusia modern telah kehilangan arahnya; dia tidak tahu di mana dia atau kemana ia akan pergi." (D dan I. Gallagher (eds), 'Filsafat dan Pendidikan’' dalam The Education of Man, hal. 41).

Di bawah dalih kontra - radikalisme dan terorisme hari ini, Dunia Barat jelas sekali memiliki kepentingan serius untuk meredam kebangkitan Islam. Mereka bergerak mengubah kurikulum bukan semata karena masalah internal negara-negara Muslim, melainkan karena kepentingan mereka untuk mempertahankan hegemoninya di negeri-negeri Islam.

Banyak cara mereka lakukan untuk menekan negara-negara Muslim, termasuk melalui dialog antaragama yang secara berkala merekomendasikan perubahan kurikulum di negeri-negeri Islam untuk memberikan ruang bagi hubungan yang lebih erat antar agama-agama; atau dalam bentuk syarat untuk menerima bantuan dari badan-badan keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Bisa juga berbentuk konferensi-konferensi tingkat tinggi PBB atau lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF dan sebagainya.

Dampaknya, sistem pendidikan di negeri-negeri Muslim terinfeksi nilai-nilai kebebasan dan sekularisme. Konsekuensi lanjutnya, kaum terpelajar menjadi terpisah dari umat. Mereka sulit memahami persoalan umat karena hilangnya pemikiran politik Islam. Mereka justru mengadopsi cara berpikir ilmiah sekular dan metode ilmiah ala Barat.

Di negeri - negeri muslim, proses sekularisasi ini terus berestafet. Ideologi Kapitalisme menjadi driver utama di dalam dunia pendidikan modern hari ini. Akibatnya, berkembang pragmatisme dalam pendidikan, yang tercermin dari tujuan pendidikan yang terlampau materialistik. Tujuan ini jauh dari tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki kualitas kepribadian.

Walhasil, lahirlah era yang—walaupun disebut sebagai The Age of Abundance Knowledge (yaitu zaman keberlimpahan ilmu pengetahuan dan teknologi) oleh Profesor James Duderstadt—tidak mampu menjawab krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis moral, krisis politik dan krisis generasi. Produksi ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini terjadi  dengan luar biasa cepat, namun tidak mampu menciptakan dunia menjadi lebih baik, malah terus-menerus memproduksi krisis.

Sistem pendidikan Barat telah lama dianggap sebagai standar emas bagi semua bangsa lain mengukur diri. Namun, lembaga-lembaga Barat sesungguhnya tidak mampu menyajikan sebuah landasan pemikiran yang stabil bagi sandaran sistem pendidikan mereka. Banyak filosof telah menggambarkan kriteria berbeda-beda di balik tujuan pendidikan. Tanpa disadari, hal demikian telah mengungkapkan secara fundamental kecacatan kriteria tersebut tanpa lintasan yang jelas menuju kebenaran definitif.

Kelemahan paling serius dalam pendidikan modern adalah ketidakpastian tentang tujuannya. Sepintas sejarah mengingatkan kita bahwa sistem pendidikan yang paling penting dan efektif telah menggambarkan tujuan mereka cukup jelas dalam hal kualitas pribadi dan situasi sosial. Sebaliknya, pendidikan di negara-negara demokrasi liberal menyedihkan karena samar-samar dalam tujuannya (Galnon, 1950)

Pemahaman filosofis di balik tujuan pendidikan sangat bervariasi. Dalam bukunya The Philosophy of Education, T.W. Moore menyorot pandangan yang berkaitan erat dengan dilema membingungkan Aristoteles; di antara para filosof pendidikan, ada keragaman pendapat cukup besar tentang apa sebenarnya tugas mereka adalah atau bagaimana seharusnya.

Sekali lagi, negeri-negeri Muslim ramai-ramai melakukan privatisasi pendidikan demi tujuan komersil. Inilah kerusakan tujuan pendidikan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi liberal kapitalis berbasis riba yang merusak tujuan pendidikan di Dunia Islam. Memang, globalisasi kapitalisme mengharuskan: Pertama, semua negara harus mengadopsi sistem ekonomi liberal, dengan slogan perdagangan bebasnya. Kedua, privatisasi terhadap semua sektor publik. Ketiga, menempatkan negara sebagai penjamin bagi kelangsungan sistem ekonomi pasar. Tiga kondisi ini memberikan implikasi nyata dalam dunia pendidikan, yakni privatisasi dan otonomi pendidikan. Hal ini meniscayakan biaya pendidikan yang tinggi.  Akibatnya,  pendidikan bukan lagi milik publik/rakyat melainkan milik lapisan sosial kaya tertentu di dalam masyarakat.
Linear dengan arus globalisasi,  pendidikan dipandang sebagai industri tersier. Arus ini dipelopori oleh WTO – organisasi perdagangan dunia melalui General Agreement on Trade in Services (GATS), yang mengatur liberalisasi perdagangan, termasuk pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat.

Sungguh Kapitalisme telah merendahkan ilmu pengetahuan layaknya barang dagangan. Hubungan maupun ruang lingkup ilmu pengetahuan terus-menerus dinilai berdasar nilai ekonomi. Kapitalisme juga telah menjatuhkan para pemilik ilmu pengetahuan (ulama dan ilmuwan) pada derajat budak-budak mereka. Ilmu dan profesionalitas mereka dibajak untuk melegitimasi sepak terjang para kapitalis dalam merampok kekayaan alam dunia Islam. Sebagai contoh di Indonesia, Undang-undang (UU) Penanaman Modal, UU Migas, UU Ketenagalistrikan dan UU Sumber Daya Air adalah hasil karya para intelektual pesanan para kapitalis yang sangat menyengsarakan rakyat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here