Ekonomi Kapitalis VS Ekonomi Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, October 28, 2019

Ekonomi Kapitalis VS Ekonomi Islam

Aji Salam (Forum Ekonomi Strategis)

Kemajuan ekonomi dan bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis gagal mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan menghasilkan ketimpangan serta kemiskinan bagi mayoritas penduduk dunia. Sebaliknya, saat sistem ekonomi islam diterapkan selama 13 abad lamanya masyarakat dan negaranya dalam kondisi makmur.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, petugas yang diutus Khalifah untuk membagikan harta zakat tidak menemukan mustahik lagi.

Posisi keuangan dari kas negara pada masa itu senantiasa dalam keadaan melimpah-ruah. Fenomena itu memang hanya dapat dijumpai di negeri yang "super makmur" ketika syariah Islam diterapkan secara kâffah.

Dalam pandangan Islam, problem ekonomi lebih bertumpu pada distribusi barang dan jasa. Produksi dan pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu di dalam masyarakat. Jika individu - individu ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara wajib memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Caranya di antaranya dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam milik umum dan milik negara maupun melalui kebijakan secara langsung dengan memberikan subsidi dari baitul mal.

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah adanya liberalisasi pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada individu atau swasta. Sebaliknya, peran negara dalam ekonomi minim. Negara hanya sebatas sebagai regulator.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, harta kekayaan yang ada di bumi ini tidaklah bebas untuk dimiliki oleh individu, sebagaimana yang ada dalam pemahaman sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ekonomi Islam, status kepemilikan seluruh harta kekayaan atau sumberdaya alam yang ada di bumi ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: Pertama, kepemilikan individu, yaitu terkait harta yang memungkinkan dimiliki dan dimanfaatkan oleh pribadi secara langsung.

Kedua: Kepemilikan umum, yaitu terkait harta yang dimiliki bersama dan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT untuk seluruh kaum Muslim. Allah SWT membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya, tetapi tidak untuk memiliki zatnya. Harta milik umum dikelompokkan menjadi tiga: (1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum Muslimin dalam kehidupan sehari-hari seperti air, padang rumput atau hutan dan api atau sumber energi; (2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang untuk dimiliki oleh individu; (3) Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas seperti tambang migas, emas dan perak tambang batu bara dan lain-lain.

Ketiga: Kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum maupun milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum Muslim secara umum.

Pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara wajib diserahkan kepada negara dan haram diserahkan kepada swasta baik lokal apalagi swasta asing. Pengelolaan oleh negara bisa dilakukan secara langsung atau melalui Badan Usaha Milik Umum (BUMU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi negara dalam sistem ekonomi Islam akan terjun langsung sebagai aktor ekonomi, bukan hanya sebagai regulator.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sektor ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor riil, tetapi juga muncul sektor ekonomi non-riil. Perkembangan sektor non-riil ini merupakan pelebaran fungsi uang yang tadinya hanya sebagai alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangakan. Sektor non-riil ini dikembangkan oleh negara-negara kapitalis untuk melakukan investasi secara tidak langsung, yaitu melalui pasar modal dengan membeli saham-saham yang ada di pasar modal.

Faktanya, nilai ekonomi non-riil seperti transaksi di lantai bursa saham melebihi nilai transaksi barang dan jasa. Transaksi di lantai bursa dunia nilainya dapat mencapai ratusan triliun dolar AS dalam satu tahun. Padahal hanya sekitar 7 triliun dolar AS saja nilai arus barang dan jasa yang diperdagangkan atau hanya seperseratusnya. Inilah yang sering menjadi sumber krisis dan ketimpangan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, pengembangan bisnis hanya bertumpu pada sektor riil. Haram pemerintah maupun swasta mengembangkan sektor non-rill. Pengembangan ekonomi dan bisnis dalam sistem ekonomi Islam bertumpu pada pengembangan industri pertanian, perdagangan barang dan jasa (baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri), pengembangan industri non-pertanian, ataupun kerjasama bisnis dalam bentuk berbagai syirkah atau kerjasama usaha untuk memfasilitasi para pemilik modal yang tidak memilik skill bisnis dengan para pengusaha yang membutuhkan modalnya untuk pengembangan usaha.

Akan tetapi, sektor riil yang dikembangkan dalam ekonomi dan bisnis Islam juga tidak dibolehkan pada sektor-sektor yang merusak individu maupun masyarakat seperti industri khamar atau minuman keras, industri pornografi dan pornoaksi dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here