Hak Milik Pertanahan dalam Ancaman ? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 2, 2019

Hak Milik Pertanahan dalam Ancaman ?


Abu Farhana
Analis Senior LANSKAP

Kembali kita soroti draft RUU khususnya RUU Pertanahan Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak milik yang tidak dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik dapat mengakibatkan hak milik dihapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Lebih detail, hak milik seseorang bakal hilang jika tanahnya sudah dikuasai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain selama 20 tahun. (CNN Indonesia, 24/09/2019)

Sekilas bagi  yang masih “awam” dengan aturan seperti itu akan merasa aneh, bahkan jauh dari rasa keadilan. Bagaimana boleh tanah milik sah seseorang diambil/ dirampas pihak lain bahkan oleh negara, terlepas tanah tersebut dibiarkan dan tidak dimanfaatkan. Bukankah investasi yang sangat prospektif dan tren hari ini adalah di bidang properti dan pertanahan. Akan tetapi bagi seorang muslim yang tidak “awam” bisa melihat dengan sudut pandang lebih luas karena Islam memang mengatur konsep kepemilikan (al-milkiyah).

Dalam syari’at Islam jenis status tanah meliputi 2 jenis. Pertama adalah tanah الْعُشْرِيَةُ   yaitu tanah yang penduduknya telah masuk Islam, termasuk jazirah Arab. Sifat tanah ini menjadi hak milik individu baik tanahnya maupun manfaatnya. Kedua adalah tanah  الْخَرَاجِيَةُ yaitu tanah yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian kecuali jazirah Arab. Sifatnya tanah ini menjadi milik negara sedangkan pemanfaatannya milik individu. (Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani; Kitab Nidhomul Islam; Sistem Ekonomi pasal 129  hal:116). 

Selain kedua jenis tanah tersebut ada juga istilah tanah  الْمَوَاتُ yaitu tanah terlantar yang dapat dimiliki dengan jalan menghidupkan lahan tersebut dan memberinya batas/pagar. Tanah terlantar tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan syara’ seperti waris, jual beli, atau hibah. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana halnya bagi warga yang menelantarkan tanahnya kemudian dicabut hak miliknya oleh negara.

Memang dalam konsep Islam negara berhak mengambil alih atau mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut tanpa mengolahnya untuk diserahkan kepada yang lain untuk diolah agar kembali produktif. Jadi Islam juga melarang siapapun menjadikan tanah sebagai aset investasi non-produktif sebagaimana terjadi saat ini dalam sistem Kapitalisme. Lalu bagaimana dengan RUU Pertanahan tersebut, bukankah sepertinya sesuai syari’at Islam ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas tidak bisa langsung dengan mengidentikkan “persamaan” dengan konsep kepemilikan tanah dalam Islam. Pertama, apakah sistem pemerintahan yang berlaku dibangun berdasarkan azas Islam ? Kedua, apakah UU yang dirancang memang diambil secara utuh sebagai penerapan syari’at Islam atau hanya mengadopsi sebagian atau justru ada kepentingan terselubung yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu?

Sehingga apabila UU Pertanahan tidak disusun dalam azas sistem pemerintahan Islam dan dalam koridor penerapan syari’at Islam secara kaaffah maka penerapan pasal 22 ayat 1 RUU Pertanahan ini tentu berbeda dengan yang dikehendaki oleh sistem Islam. Dan ketika disahkan sebagai UU nanti pun pastinya tidak akan bisa bisa mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh syari’at itu sendiri yaitu  menjaga harta (hifdzul maal) dan justru akan berpeluang menjadi alat kedholiman para kapitalis culas untuk menguasai tanah rakyat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here