Jika Kebocoran Anggaran Negara Terjadi Secara Sistemik, Kenapa Masih Mempertahankan Demokrasi Itu Sendiri? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 11, 2019

Jika Kebocoran Anggaran Negara Terjadi Secara Sistemik, Kenapa Masih Mempertahankan Demokrasi Itu Sendiri?


Yuli Sarwanto - Direktur FAKTA

Dikabarkan Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Mei lalu pada tahun ini mencapai US$368,1 miliar atau sekitar Rp5.153 triliun (Kurs Jisdor akhir Mei Rp14.313 ribu per dolar AS). Posisi utang tersebut tumbuh 7,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Alasan pemerintah untuk menarik pinjaman luar negeri untuk menambal defisit APBN, menunjukkan jika pemerintah saat ini, tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Perbedaannya hanya dalam tataran retorika.

Padahal semestinya pemerintah mampu mengusahakan pembiayaan APBN secara mandiri dan melepaskan ketergantungan pada utang. Banyak sumber-sumber dana yang dapat diusahakan dari dalam negeri terutama melalui pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam.

Sayangnya, pemerintah tidak berdaya dihadapan investor-investor asing khususnya yang kakap. Sebagai contoh pemerintah telah bernegosiasi secara alot dengan puluhan perusahaan Kontrak Karya (KK) untuk mengimplementasikan UU Minerba yang sudah ditetapkan tahun 2009. Pemerintah misalnya, susah payah menaikkan royalti emas PT Freeport dari 1% menjadi 3,75%. Pemerintah juga kesulitan mencari dana untuk mengambil saham PT Freeport hingga 30% karena divestasi itu harus dibeli. Padahal jika mengaku berdaulat, tentu tidak susah mengatur keberadaan investor asing di negara ini.

Di samping itu, masalah lain adalah kebocoran anggaran. Padahal hakikatnya adalah perampokan terhadap harta negara bukan kebocoran anggaran. Para koruptor sejatinya 'menghaluskan' bahasa saja agar istilahnya tidak seram. Padahal sejatinya aktivitasnya sama, yakni mengambil harta negara dengan cara yang bathil dan haram,

Perampokan terhadap uang negara terjadi karena partai sendiri tidak punya anggaran, sehingga sejumlah anggapan dari  sebagian masyarakat -- terpaksa merampok atau mengambil dari APBN melalui orang-orang mereka, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menutupi biaya politik yang ada.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah demokrasi dan pemerintahan yang ada telah melegalkan dan melahirkan 'biaya politik'. Padahal justru dengan adanya biaya politik inilah, terjadi pragmatisme dan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan 'modal' biaya politik tersebut. Jadi, perampokan uang negara sejatinya muncul karena sistem demokrasi itu sendiri.

Demokrasilah yang mendorong para politisi dan pejabat pemerintahan untuk korup. Ujungnya rakyat menjadi tumbal. Jika kebocoran anggaran negara terjadi secara sistemik, kenapa masih mempertahankan demokrasi itu sendiri?

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here