Korporasi Tunduk Pada Negara, Bukan Sebaliknya! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 16, 2019

Korporasi Tunduk Pada Negara, Bukan Sebaliknya!


Aji Salam (Forum Ekonomi Strategis) 

Untuk ke sekian kalinya, sebagia masyarakat menilai bahwa negara telah diuji oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Negara dianggap telah lumpuh ketika Indonesia menuju negara korporatokrasi.

Menganut ekonomi kapitalisme, keputusan-keputusan negara tidak sungguh-sungguh dibuat untuk kepentingan rakyat. Tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing. Sudah saatnya masyarakat sadar, bahwa ada persoalan besar dalam kehidupan bernegara hari ini. Korporasi telah membuat negara mengalami kelumpuhan dan kematian. Peradaban hari ini telah membuat semua manusia kehilangan fungsi negara yang sesungguhnya.

Inilah fakta demokrasi. Demokrasi secara teoretis menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat. Karena itu demokrasi identik dengan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum untuk mengatur negaranya.

Namun, karena rakyat secara keluruhan tidak mungkin berembuk membuat hukum, maka lewat mekanisme Pemilu, mereka memilih para wakil mereka untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MPR/DPR).

Di atas kertas rakyat sepertinya bebas memilih wakil rakyat, termasuk memilih kepala negara dan kepala daerah. Namun secara faktual, pilihan mereka tetap dibatasi oleh kehendak partai yang sering ditentukan oleh elit partai. Karena itu, mau tidak mau, mereka harus memilih calon wakil rakyat, calon kepala negara atau calon kepala daerah yang telah ditentukan partai.

Faktanya, partai-partai yang ada (dengan beragam dalih) menetapkan syarat tertentu diduga yang disebut "mahar" dalam rupa sejumlah uang bagi siapapun yang ingin dicalonkan oleh partai. Karena itu hanya orang-orang yang bermodal kuat atau disokong oleh para cukong yang diduga bisa mencalonkan diri menjadi para caleg, capres/cawapres atau para calon kepala daerah dan wakilnya.

Tentu, resiko keluarnya uang dari para calon atau para cukong yang mendukung calon tertentu yang berjumlah miliaran hingga triliunan rupiah (bagi capres/cawapres) tidaklah gratis. Prinsip untung-rugi berlaku di sini. Di sinilah celah bagi para cukong berpotensi masuk untuk mengintervensi kekuasaan dan pemerintahan. Akibatnya, mudah diduga. Baik eksekutif maupun legislatif terpilih pada akhirnya mengeluarkan banyak UU, aturan dan kebijakan yang lebih mementingkan para cukong atau korporasinya yang telah menyokong mereka, ketimbang mementingkan rakyat kebanyakan.

Alhasil, rezim demokrasi di banyak negara pada akhirnya sering tunduk pada korporasi atau para cukong, ketimbang pada kehendak rakyat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here