Krisis Listrik! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 10, 2019

Krisis Listrik!


Lukman Noerochim (Stafsus FORKEI)

Liberalisasi listrik baik di sektor hulu maupun hilir telah duterapkan pemerintah. Namun semua itu sesuai dengan amanat UU Kelistrikan No. 30/2009.

Di sektor hulu, yakni sektor pembangkitan, telah dibuka untuk swasta. Swasta bisa membangun pembangkit dan listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN. Pemerintah beralasan tidak punya cukup modal dari APBN untuk membangun pembangkit yang mencukupi kebutuhan listrik nasional. Apalagi di awal kepemimpinannya dulu, rezim Jokowi-JK punya ambisi membangun pembangkit yang totalnya sebesar 35 gigawatt (GW) dalam lima tahun ke depan.

Wapres Jusuf Kalla pernah mengatakan, untuk proyek 35GW hingga 2019, PT PLN (Persero) butuh dana sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun untuk kapasitas 10GW dari 35GW. Katanya, APBN tentu tidak kuat menanggung dana sebesar itu sehingga swasta harus ikut serta. Oleh karena itu, dari proyek 35GW, PT PLN (Persero) hanya dibebani tugas sebesar 10GW, dan sebanyak 25GW ditawarkan kepada investor swasta.

Namun, ada kendala-kendala pembangunan proyek kelistrikan yang dilakukan oleh pihak swasta. Untuk memudahkan itu, Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 3 tahun 2015, yakni bahwa pembelian listrik oleh PLN dari pihak swasta bisa melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen ESDM itu, untuk memudahkan pelaksanaan perundingan antara PT PLN (Persero) dan pengembang, Menteri menetapkan harga patokan tertinggi (Kompas.com, 12/3/15)

Adapun terkait liberalisasi sektor hilir, swasta memang masih belum dibolehkan menjual listrik kepada masyarakat. Namun, liberalisasi itu dilakukan dengan mencabut subsidi dari sebagian besar golongan pelanggan. Ini adalah salah satu inti dari liberalisasi sektor hilir. Bagi Pemerintah, ini yang utama: mencabut subsidi.

Kontradiktif

Liberalisasi listrik itu melengkapi liberalisasi di sektor migas, pengelolaan SDA dan sektor ekonomi lainnya secara umum. Liberalisasi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Selama kapitalisme neoliberal terus diterapkan di negeri ini, maka liberalisasi itu akan jalan terus dan makin gencar.

Jika saat ini solar masih disubsidi, maka ke depan subsidi itu akan dicabut dan harga solar akan mengikuti harga pasar, sama seperti premium yang sudah diliberalisasi total pada awal tahun ini. Begitu juga harga gas 3 kg, tinggal tunggu waktu saja untuk diliberalisasi. Apalagi sudah ada ungkapan: agar gas 3 kg tidak langka karena pengguna gas 12 kg beralih ke gas 3 kg saat harga gas 12 kg naik, harga gas 3 kg dinaikkan saja. Hal itu dengan mengurangi atau bahkan mencabut subsidi gas 3 kg. Jika saat ini, pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA masih mendapat subsidi, maka pencabutan subsidi itu tinggal masalah waktu saja.

Sementara itu, ketidakmampuan Pemerintah membangun proyek kelistrikan terutama karena tidak punya modal sehingga diserahkan kepada swasta, hal itu juga akibat dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Doktrin kapitalisme neoliberal mengharuskan pengelolaan migas dan kekayaan alam diserahkan kepada swasta. Pemerintah cukup menjadi regulator dan pemilik sebagian saham. Dengan begitu Pemerintah akan kehilangan sebagian besar hasil dari pengelolaan migas dan kekayaan alam lainnya. Padahal semua itu adalah sumber pemasukan yang sangat besar.

Menyalahi Syariah Islam

Hal itu jelas menyalahi syariah Islam. Islam menetapkan bahwa kekayaan tambang yang depositnya besar adalah milik umum, milik seluruh rakyat. Tambang demikian tidak boleh dikuasai oleh swasta.

Diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia pernah meminta kepada Rasul saw. agar diberi sebuah tambang garam di daerah Ma'rib. Rasul saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Namun, seorang sahabat segera mengingatkan beliau, "Ya Rasulullah, tahukah engkau, apa yang telah engkau berikan kepada dia? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu (bagaikan) air yang terus mengalir (al-maa’u al-'iddu)." Ia (perawi) berkata, "Beliau pun menarik kembali tambang itu dari dia." (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Rasul saw. juga bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلاَءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini juga menetapkan bahwa sumber energi baik berupa minyak, gas, listrik dan lainnya adalah milik umum, milik seluruh rakyat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here