Membedah Paradigma Koalisi Pragmatis vs Koalisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 16, 2019

Membedah Paradigma Koalisi Pragmatis vs Koalisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar


Mahfud Abdullah - Direktur Indonesia Change

Koalisi antarparpol pasca pilpres 2019 sedang mencari bentuknya. Tentu koalisi terbagi menjadi dua poros: Poros pemerintah dan poros oposisi.

Adanya koalisi dan 'poros-porosan' memang bukan hal baru di jagat politik demokrasi di negeri ini. Itu merupakan konsekuensi dari banyaknya partai peserta Pemilu dan tidak adanya partai yang meraih suara mayoritas dalam Pemilu. Yang menarik, sebelum Pemilu banyak partai yang tadinya menjadi lawan, kini berubah menjadi kawan pasca Pemilu.

Partai Islam pun tak ketinggalan. Sebelum Pemilu, banyak tokoh partai Islam mendorong bahkan menekan umat Islam agar tidak golput. Alasannya, jika umat golput, Parlemen bisa dikuasai oleh orang-orang sekular bahkan kafir. Namun, setelah Pemilu, justru partai-partai Islam itulah yang paling bersemangat untuk bergabung dan berkoalisi dengan partai-partai sekular. Desakan para tokoh Islam terhadap partai-partai Islam untuk membentuk koalisi sendiri malah tak digubris sama sekali.

Jika demikian, dalam koalisi, ideologi partai sudah tidak penting lagi. Kini, tak perlu lagi bicara partai nasionalis (sekular) dan partai Islam. Pasalnya, semua partai sudah sama-sama menjadi sekular. Tak ada lagi partai yang benar-benar tegak di atas ideologi Islam serta berjuang untuk kepentingan Islam dan umatnya. Yang ada, semua partai berjuang untuk kepentingan para elitnya. Ideologi tak lagi jadi landasan. Rakyat tak lagi jadi fokus perhatian.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Itulah demokrasi. Demokrasi meniscayakan partai-partai yang ada berorientasi kekuasaan semata. Karena itu, koalisi adalah hal yang niscaya meski antarparpol yang beda ideologi. Saat kekuasaan sudah di tangan, rakyat hanya dijadikan korban. Suaranya diperlukan, tetapi nasibnya sering tergadaikan. Maka dari itu, bisa dikatakan, demokrasi justru mengkhianati dirinya sendiri.

Menurut analisis penulis, koalisi pragmatis partai Islam dengan partai sekular nantinya juga akan menghancurkan partai Islam itu sendiri. Partai Islam hancur keteguhannya dalam memperjuangkan tegaknya akidah dan syariah Islam. Kepercayaan umat kepada partai Islam juga hancur karena partai Islam ternyata sangat tipis 'izzah-nya; mereka bersimpuh dan tunduk di bawah naungan koalisi partai-partai sekular dan liberal. Koalisi tersebut nantinya akan membelenggu partai Islam untuk ikut mendukung kebijakan sekular dan liberal yang bertentangan dengan Islam. Kalaupun tidak mendukung, mereka akan diam terhadap kebijakan sekular tersebut sebagai wujud toleransi terhadap mitra koalisi.

Padahal Allah SWT telah memerintahkan setiap Muslim, termasuk para elit di partai Islam, untuk tolong-menolong dan bekerjasama dalam ketakwaan dan tidak di dalam dosa dan kemungkaran. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya (QS al-Maidah [5]: 2).

Imam Ibn Katsir di dalam Tafsir al-Quran al- 'Azhim menjelaskan, "Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk tolong-menolong atas perbuatan baik (al-birr) dan meninggalkan berbagai kemungkaran, dan itu merupakan takwa; serta melarang mereka dari tolong-menolong atas kebatilan dan melarang mereka bekerjasama di atas dosa dan keharaman."

Jadi seharusnya partai Islam berpegang teguh pada akidah Islam dan syariah Islam. Mereka harus berjuang bersama umat agar syariah Islam tersebut dapat diterapkan secara kaffah, bukan malah 'berjuang'  bersama partai sekular mewujudkan berbagai keharaman dan kemungkaran. Target utama perjuangan partai Islam tentu bukan mengantarkan para caleg Muslim dan capres-cawapres Muslim ke singgasana kekuasaan.

Yang jauh lebih utama adalah memperjuangkan tegaknya syariah Islam hingga bisa diterapkan secara paripurna. Sesungguhnya sama sekali tidak berguna bagi umat jika para pemimpin Muslim itu berhasil berkuasa, tetapi ternyata mereka sekadar berfungsi sebagai penjaga sistem sekular dan liberal.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here