Pasang Antivirus... Pragmatisme Politik Itulah Virus Radikal Bebas - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, October 27, 2019

Pasang Antivirus... Pragmatisme Politik Itulah Virus Radikal Bebas


Taufik S. Permana (Geopilitical Institute) 

Inilah politik demokrasi, ketatnya persaingan berebut kursi, masyarakat dipikat dengan berbagai iming-iming, bantuan bahkan uang. Masyarakat akhirnya merasa, suaranya memiliki 'nilai' dan bisa dijual.

Masyarakat merasa tidak mendapat manfaat yang semestinya dari para politisi. Masyarakat juga merasa selama ini hanya diperalat, dijadikan obyek dan komoditas politik bahkan alat tawar demi mendapat manfaat finansial yang tinggi.

Ini dampak pragmatisme politik yang mengakar dalam darah demokrasi. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenaran dalam paham pragmatisme adalah seberapa besar 'faedah'  atau 'manfaat'. Suatu ide dianggap benar apabila membawa suatu hasil, dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works.

Pragmatisme tolok ukurnya adalah asas manfaat, sejauh mana manfaat yang bisa diperoleh. Jadi yang baku dalam pragmatisme adalah manfaat. Jika ide, gagasan, konsep, sikap, atau sesuatu tidak bisa memberikan manfaat atau hanya memberikan manfaat kecil maka buat apa dipertahankan, meski hal itu bersifat ideologis dan idealis.

Faktanya, manfaat itu dalam pandangan manusia bersifat subyektif, bergantung pada individu dan kelompoknya. Manfaat itu juga bersifat situasional, bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Apa yang saat ini dipandang manfaat dan diambil, lain waktu tidak lagi dinilai manfaat dan ditinggalkan. Pragmatisme itu pada akhirnya berujung pada sikap machiavelis, menghalalkan segala cara – the end justifies the means-. Pragmatisme itu melahirkan sikap plin-plan dan membentuk manusia hipokrit.

Karena itu, pragmatisme berbahaya jika menjangkiti individu. Lebih berbahaya lagi jika pragmatisme itu menjadi laku dalam berpolitik. Pragmatisme politik itu menempatkan kepentingan politik dan kekuasaan sebagai the end (tujuan).

Pragmatisme dalam politik membuat idealisme dan ideologi menjadi sesuatu yang basi. Politisi atau parpol yang menganut pragmatisme ini menjadikan politik sebagai panggung sandiwara. Yang ada akhirnya hanya basa-basi politik. Dalam politik pun biasa dilakukan propaganda plain folk, yaitu mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang ideal, terlepas dari apakah ia memang demikian atau tidak. Di sinilah sering terdengar slogan “atas nama rakyat”, “untuk kepentingan rakyat”, “demi wong cilik”, “demi kebenaran dan keadilan”, “demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” dan slogan-slogan sejenis. Tujuannya jelas, agar diidentifikasi seperti itu sehingga memikat perhatian konstituen. Namun semuanya hanya basa-basi, tidak ada janji yang hakiki, dan kenyataannya jauh panggang dari api.

Pragmatisme juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan. Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh senyum berangkulan dan bergandengan erat. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama.

Pragmatisme dalam politik itu pada akhirnya justru menistakan politisi, parpol dan politik itu sendiri. Politik hanya dijadikan alat demi meraih kedudukan dan kekuasaan dan berikutnya mempertahankannya. Politik juga dijadikan sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan meski jangka pendek. Sementara, kepentingan rakyat hanya menjadi komoditas.

Pragmatisme termasuk pragmatisme politik, menjadi subur dan kokoh akibat sistem dan ideologi sekuler kapitalisme yang eksis saat ini. Dalam kapitalisme asas manfaat menjadi nafas sekaligus tolok ukurnya.

Pragmatisme itu juga mendapatkan justifikasi dari doktrin politik dalam kapitalisme yang memang fokus pada kekuasaan. Yaitu berfokus pada bagaimana memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, atau di sisi lain mempengaruhi kekuasaan ketika berposisi sebagai oposisi. Di atas semua itu kepentingan individu, partai dan kapitalis pemodal politik menjadi yang diutamakan. Kebijakan dan sikap oposan pada akhirnya untuk memperbesar diraihnya kepentingan itu, atau untuk menaikkan posisi tawar guna meminimalkan kehilangan.

Semua itu makin sistemik ketika dibingkai dengan sistem politik demokrasi yang di mana-mana selalu berbiaya tinggi. Politisi, parpol dan siapa pun yang masuk, terjun atau terlibat dalam proses politik itu harus mengeluarkan biaya dan tidak jarang “membeli” suara baik langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi logisnya, pragmatisme atau bahkan politik uang menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Dampak lebih buruknya, terjadilah siklus uang untuk politik dan politik untuk uang. Dalam semua itu rakyat lah yang menjadi korban.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here