Sistem Politik yang Ada Membuka Celah Bagi Terus Berlangsungnya Kontrak Freeport! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, October 27, 2019

Sistem Politik yang Ada Membuka Celah Bagi Terus Berlangsungnya Kontrak Freeport!


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Kita semua menyadari, kekayaan alam yang ada di Papua (dari migas, mineral, emas, tembaga, uranium dll), menjadi motivasi penguasaan asing atas dua wilayah tersebut. Namun tentu saja bukan sekadar itu. Di samping sumber daya alam, Papua sudah menjadi simbol dan representasi dari Indonesia.

Kuatnya peran Pemerintah AS dalam investasi Freeport diakui banyak pihak. Kontrak Freeport dilakukan bukan hanya karena pertimbangan ekonomi, namun juga pertimbangan politik, yakni untuk mendapatkan dukungan militer dan jaminan politik dari AS yang memiliki ekonomi terbesar dan kekuatan paling berpengaruh di dunia. Kehadiran Freeport di Indonesia menjadi penting bagi AS. Semakin besar keuntungan Freeport McMoran, pajak yang didapatkan Pemerintah AS akan semakin besar.

Persoalannya bukan pada berapa persen royalti akan diberikan Freeport kepada kita, atau berapa persen saham Pemerintah setelah program divestasi nanti dilakukan, tetapi pada kenyataan bahwa barang tambang di sana, yang sangat banyak itu, adalah milik rakyat. Tambang itu wajib dikelola negara demi bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, ini hari harus kita ambil-alih. Kalau itu tidak bisa dilakukan, saat kontrak habis itulah kesempatan untuk ambil-alih. Nah, ini aneh, alih-alih mau ambil alih, yang ada malah bicara tentang perpanjangan kontrak sambil meminta ini dan itu, termasuk royalti yang 7 persen.

Yang paling penting, bahwa tambang emas di Papua itu milik kita, milik rakyat, bukan milik mereka (Freeport). Islam menetapkan tambang adalah milik umum seluruh rakyat. Tambang itu harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Hanya dengan pengelolaan sesuai aturan syariah seperti itulah, kekayaan alam itu akan benar-benar menjadi berkah buat negeri ini dan penduduknya. Karena itu, pemberian ijin ataupun perpanjangan ijin kepada swasta/asing untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk Freeport, jelas menyalahi Islam.

Kalau mereka (PT Freeport) marah itu wajar, karena mereka sudah puluhan tahun menikmati harta kita. Sumber daya mineral dari jumlah dan lokasinya merupakan karunia yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain, karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan dan mengambil kesempatan pengelolaan cadangan emas yang (mungkin) tidak ada lagi, guna mewujudkan tujuan bangsa dan tidak ada kesempatan lain kecuali sekarang.

Bagaimana caranya? Pertama, harus ada sikap dasar. Pemerintah, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, berkehendak untuk mengelola barang tambang yang ada di Papua. Sikap dasar ini harus disampaikan secara tegas dan terbuka, disertai dengan seruan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat di Papua, polisi dan tentara, anggota Parlemen, dunia usaha, tokoh masyarakat dan birokrat untuk mendukung keputusan ini.

Kepada rakyat juga harus dijelaskan bahwa barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola Freeport adalah milik rakyat. Dengan penjelasan itu, insya Allah rakyat pasti mendukung perjuangan untuk mewujudkan pengelolaan barang tambang itu dan kekayaan alam lain secara benar. Dengan dikelola secara benar, kekayaan alam negeri ini yang begitu melimpah akan mampu menyejahterakan rakyatnya.

Selanjutnya, dilakukan persiapan-persiapan secara teknis, ekonomi, yuridis dan politis untuk pengambilalihan itu agar operasi di sana tetap bisa berjalan meski di awal pengambilalihan agak tersendat. Secara yuridis harus dikaji agar tidak mudah bagi siapapun untuk mempersoalkan secara hukum. Secara ekonomis harus diperhitungkan biaya yang diperlukan dan berapa lama keadaan bisa normal kembali. Lalu secara politis harus siap menghadapi setiap tekanan baik dari dalam maupun luar negeri atas keputusan ini.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here