Sorotan: Pelantikan Rezim Baru dan Ketimpangan Dunia Hukum - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 18, 2019

Sorotan: Pelantikan Rezim Baru dan Ketimpangan Dunia Hukum


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change) 

Dilansir dari situs setkab.go.id, pemerintah menyiapkan setidaknya 18 mobil yang akan digunakan para tamu negara yang akan menghadiri Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Rinciannya adalah Mercedes-Bens S450 sebanyak 11 unit, cadangan 1. Lalu E300 sebanyak 13 unit, E250 ada 4 unit, dan E200 sebanyak 10 unit," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, seperti dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (18/10/2019).

Heru menambahkan, jumlah kendaraan tersebut di luar kendaraan yang disiapkan untuk pendukung tamu negara, seperti Alphrad 18 unit, Camry 9 unit, dan Fortuner sebanyak 27 unit.

Total ada 72 mobil yang dipersiapkan sebagai kendaraan bagi tamu negara yang akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden

Ya, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 bisa dihitung dengan jam. Pelantikan tersebut dijadwalkan terlaksana pada 20 Oktober 2019. Dikabarkan upacara pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan digelar di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta.

Catatan 1

Sebagian masyarakat, tentu juga bagi sebagian kalangan pemerhati parlemen apabila menghitung anggaran pelantikan anggota legislatif, dan eksekutif, mereka berharap bisa lebih hemat dan minim.  Dana yang dihemat itu adalah anggaran pemindahan, transportasi, dan akomodasi selama rangkaian pelantikan tersebut. Prinsip hemat dan jujur harus ditegakkan. Jangan sampai ada inisiasi pemborosan, bancakan kekayaan negara, dilembagakan melalui pelantikan. Sebagian orang berpendapat, apabila ada pemberian fasilitas berlebihan ini juga membentuk mental para anggota legislatif dan eksekutif terutama yang baru terpilih pertama kali – menjadi hedonis.

Fokus selanjutnya adalah soal indikasi penegakan hukum hari ini seperti pisau bermata satu, tumpul ke atas tajam ke bawah. Realita seperti itu akan mendatangkan bencana bagi negeri ini. Rasul saw. mengingatkan:

« إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا »

"Sungguh, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tidak lain karena jika ada orang terpandang mencuri di tengah-tengah mereka, mereka biarkan, dan jika orang lemah yang mencuri, mereka menerapkan had (sanksi). Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya." (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Dalam hadis ini, Rasul saw. menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika itu terjadi maka akan mendatangkan bencana. Rasul saw. menegaskan, penegakan hukum itu tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak dan dijatuhi sanksi. Slogan ini sering diagungkan termasuk sekarang ini. Namun, dalam sistem politik dan hukum yang buruk, slogan itu menjadi slogan-kosong.

Catatan II

Fokus ke II adalah buruknya sistem politik dan hukum. Sistem politik demokrasi di banyak negara sarat biaya. Akibatnya, penguasa dan pejabat berpotensi tersandera oleh kepentingan politik dan kepentingan modal dari para cukong politik (king maker) dan cukong modal (para kapitalis).

Sistem politik demokrasi saat ini juga meniscayakan pembagian kekuasaan dan penunjukan pejabat politik dan hukum yang melibatkan berbagai pemegang kekuasaan. Akibatnya, kepentingan politik dan modal ikut menyusup menyandera penegakan hukum.

Pada akhirnya, terjadilah pembekuan, tebang pilih dan kelambanan proses pada sebagian kasus, terutama yang melibatkan elit politik dan modal. Hal itu pula yang dalam kasus polemik Revisi UU KPK.

Catatan III

Akankah sistem politik dan sistem hukum yang buruk ini terus dipertahankan? Tentu tidak. Pasalnya, mempertahankan sistem politik dan sistem hukum yang buruk dan salah sama saja dengan mempertahankan keburukan dan kesalahan. Pada titik inilah, tepat direnungkan firman Allah SWT:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Hukum Jahiliyahkah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).

1 comment:

  1. Seremoni pengganti ligiyimasi hilangmya kepercayaan di tengah tengah umat menjadikan seorang pemimpim tidak akan efektif dan mampu bertugas dengan sepenuhnya logitymasi merupakan ikrar janji teks sosial masyarakat sebagai makluk sosial dan terpimpin pengingkaran kenyataan yang terjadi pada rakyat terhadap buah kepemimpinan seorang pemimpin cuma akan menimbulkan babak kedua pereode keresahan kecurigaan terlebih tentang stabilitas menjadi isapan jempol.

    Fakta dan kondisi Negara demoktasi terikat dangan sistim matis hegimony dunia barat yang menganut sistim kapitalisme global yang cacat dan lemah dalam menguatkan azas dasar konsep tentang kriteria hakhekat seorang pemimpin yang di harapkan dan di cintai oleh rakyatnya seremony pelantikan simbul kegagalan lemahnya pemerintah menyerap dan memahami hati rakyat yang saat ini banyak di hadapkan pada kesulitan dan minimnya lapangan kerja dan biaya hidup terlebih tentang hukhum dan peradilan rasa keadilan seperti makluk elyen makluk luar angkasa yang betapa sulit di jumpai dan di dapat.

    ReplyDelete

Post Top Ad

Responsive Ads Here