Tolak Kebijakan Liberal - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 16, 2019

Tolak Kebijakan Liberal


Firdaus - Ketua FORKEI (Forum Kajian Kebijakan Energi) 

Rakyat sedang melalui tahun - tahun diterapkannya UU bernuansa liberal. Baik liberalisasi investasi maupun liberalisasi energi. Liberalisasi investasi berarti membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing.

dalam beberapa lawatan ke luar negeri, Presiden Jokowi telah mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi menawarkan proyek-proyek infrastruktur antara lain rel kereta api, jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Contohnya dalam Forum Perdagangan Investasi dan Ekonomi Indonesia-Cina di Beijing, Cina. Tawaran itu juga disampaikan Jokowi dalam forum Infrastructure Summit di Bali, dan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Sydney, Australia. "Inilah kesempatan Bapak-Ibu semuanya untuk masuk ke investasi ini," kata Jokowi. "This is your opportunity!" begitu ungkapan berulang-ulang Jokowi kepada para investor asing.

Untuk menjamin kemudahan bagi investasi asing itu, Jokowi berjanji menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi kendala investasi. "Kalau Bapak-Ibu semuanya mendapatkan kesulitan, saya akan menyelesaikan," ujarnya.

Resiko Liberalisasi

Liberalisasi akan membawa sejumlah bahaya bagi negeri ini dan penduduknya. Apalagi Indonesia dinilai belum siap menghadapi pasar bebas. Selama ini nyaris persiapan untuk itu minim sekali. Pada saat liberalisasi itu berjalan makin luas dan sempurna, maka Indonesia akan menjadi bulan-bulanan. Indonesia akan menjadi pasar, sumber bahan baku, sumber buruh murah; sementara posisi manajemen, jasa dan banyak profesi akan diserbu oleh orang asing.

Liberalisasi perdagangan akan membuat harga produk luar lebih murah dari produk dalam negeri. Akibatnya, arus impor akan makin deras, sementara arus ekspor tidak sebanding dengan peningkatan impor. Neraca perdagangan pun akan terus defisit.

Sebelumnya, asing telah menguasai pengelolaan sumberdaya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi akan membuat asing makin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini. Penguasaan asing yang besar di sektor SDA, perdagangan, industri, kehutanan, perkebunan, perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya akan makin dalam. Pembukaan ruang yang lebar bagi investor asing untuk turut membangun infrastruktur baik jaringan kereta api, jalan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya akan memperdalam penguasaan asing di negeri ini. Dengan itu, berbagai pelayanan publik akan berada di bawah penguasaan swasta (asing).

Dengan semua itu negeri ini akan makin dicengkeram oleh korporasi/perusahaan (asing). Karena itu ada risiko besar pada tahun-tahun mendatang. Korporasi-korporasi asing akan bisa semakin dalam memengaruhi kebijakan negeri ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi bahkan makin dalam.

Lalu...

Semua itu terjadi karena adanya kerangka legal melalui berbagai UU, apalagi sejak masa reformasi. Semangat dan keinginan kuat Pemerintah atas liberalisasi itu bertemu—dan dibingkai—dengan kerangka legal itu. Akibatnya, proses liberalisasi makin cepat dan sempurna.

Semua itu adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme-demokrasi. Karena itu untuk menghentikan liberalisasi dengan berbagai dampak buruk dan bahayanya secara total harus dilakukan dengan menghentikan penerapan sistem kapitalisme-demokrasi itu. Terus mempertahankan penerapan sistem kapitalisme-demokrasi sama saja dengan mempertahankan krisis yang selama ini terjadi.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here