Tuntutan Umat Sudah Jelas! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 16, 2019

Tuntutan Umat Sudah Jelas!



Hadi Sasongko – Direktur POROS
Demokrasi sarat kelemahan dan kerancuan, bahkan bisa dikatakan sistem yang gagal. Demokrasi gagal merealisasi doktrin mendasarnya yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat hanya memiliki otoritas langsung saat pemilu untuk memilih penguasa dan wakilnya di Dewan Legislatif. Itupun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada, sebab rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Setelah pemilu, kedaulatan riil tidak lagi di tangan rakyat, tetapi di tangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif, dan di belakang keduanya adalah para kapitalis. Pasca pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat akan tetapi mewakili diri sendiri dan golongannya (partai) dan para kapitalis.

Demokrasi juga gagal menghilangkan aristokrasi yang cirinya kekuasaan dikuasai oleh kaum elit. Dalam praktek demokrasi dimanapun, kekuasaan tetap saja dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai, dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara demokrasi manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi dan kelompoknya.

Demokrasi merupakan sistem yang rusak dan memproduksi banyak kerusakan. Demokrasi rusak terutama karena pilar utamanya adalah paham kebebasan. Kebebasan inilah yang melahirkan banyak kerusakan di segala bidang; moral, pemerintahan, hukum, ekonomi, dll. Dengan dalih demokrasi dan kebebasan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, zina asal suka sama suka, aborsi, peredaran miras, dll tidak bisa diberantas tuntas. Di bidang pemerintahan, korupsi juga menonjol dalam sistem demokrasi. Kebebasan kepemilikan melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang membolehkan individu menguasai dan memiliki apa saja termasuk harta milik umum. Kebebasan berpendapat melahirkan keliaran dalam berpendapat sehingga menistakan agama, mencela Rasul SAW, dan menyebarkan kecabulan dan berbagai kerusakan. Kebebasan beragama membuat agama tidak lagi prinsip, orang dengan mudah bisa menodai kesucian agama, mengaku nabi, dsb.

Karena itu penting bagi umat Islam untuk tidak terjerumus berulang-ulang. Perubahan politik yang ada selama in baru sekedar pergantian rezim/elit politik. Reformasi ditandai baru sebatas pergantian rezim Orde Baru, dengan Soeharto sebagai simbolnya. Hasilnya, pasca Reformasi, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Pasalnya,  persoalan kita bukan sekadar orang, tetapi juga sistem. Kapitalisme liberal yang dipraktikkan di Indonesia inilah yang menjadi pangkal berbagai persoalan. Meskipun mengklaim berideologi Pancasila, pada praktiknya yang diterapkan adalah kapitalisme-liberal. Pantaslah tidak menyelesaikan persoalan.

Karena itu, tidak ada pilihan lain untuk membangun kekuatan politik umat yang signifkan berpengaruh pada proses politik Indonesia, kecuali kelakukan islamisasi politik. Dalam pengertian bagaimana politik yang menghantarkan pada kekuasaan digunakan untuk menerapkan seluruh syariah Islam secara totalitas. Selama kekuatan politik Islam tidak ditujukan untuk perubahan sistem, maka tidak akan terjadi perubahan yang signifikan.

Karena itu umat Islam harus dengan tegas, berani dan percaya diri memperjelas identitas kekuatan politiknya , yang berdasarkan Ideologi  Islam. Sebab, hanya Islam-lah yang akan menyelamatkan Indonesia bahkan dunia. Komunisme telah gagal, Kapitalisme telah menghancurkan negeri ini dan dunia. Tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada Islam secara totalitas (kaffah).

Tuntutan umat Islam pun harus jelas, yaitu menerapkan syariah Islam secara totalitas. Untuk itu dibutuhkan institusi politik Khilafah Islam yang mempersatukan dan melindungi umat Islam. Umat Islam tidak boleh berkompromi dengan sistem kufur apapun, baik Kapitalisme maupun Komunisme. Umat Islam pun harus menolak cara-cara meraih kekuasaan yang bukan mengikuti manhaj Rasulullah. Menolak berkompromi dengan kekuatan politik liberal sekular yang selama ini telah menipu umat Islam.

Di samping itu, segala bentuk bantuan, intervensi negara-negara Barat baik atas nama negara, PBB, lembaga-lembaga sosial liberal, akademis, yang menawarkan sistem kapitalisme liberal, demokrasi, di Dunia Islam harus ditolak. Sebab semua bantuan itu adalah untuk menjerat dan membelenggu perjuangan Islam. Menjerat umat Islam bahkan memecah-belah umat Islam. Termasuk menolak sama sekali campur tangan para penguasa regional yang sesungguhnya merupakan boneka-boneka Barat. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan umat Islam, tetapi untuk melayani kepentingan penjajah Barat.

Demokrasi sesungguhnya khas barat dan muncul untuk menyelesaikan problem penindasan atas nama gereja di barat. Itu tidak dialami oleh umat Islam sehingga umat Islam tidak butuh demokrasi. Selain itu demokrasi nyata-nyata sistem yang gagal, rusak dan merusak. Semua itu wajar saja sebab demokrasi adalah sistem buatan manusia yaitu sistem jahiliyah. Karena itu sistem demokrasi itu harus segera ditinggalkan dan dicampakkan.

Allah SWT bertanya yang sekaligus menjadi celaan terhadap siapa saja yang mengikuti sistem jahiliyah. Allah berfirman:
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50)

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada tuntunan dan aturan yang berasal dari Allah yang Maha Bijaksana. Hal itu tidak lain dengan jalan menerapkan syariah secara kaffah. WalLahu a’lam bi Shawab

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here