Lagi - Lagi BPJS Kesehatan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 4, 2019

Lagi - Lagi BPJS Kesehatan


dr. M. Amin (Direktur Poverty Care)

Ada yang baper dengan rencana Presiden menaikkan iuran BPJS Januari 2020 mendatang. Katanya membebani rakyat. Ada juga yang prihatin karena BPJS menghutang ke rumah sakit dengan angka yang fantastis. Ada pula rumah sakit yang memutus hubungan atau diputus hubungan dengan dan oleh BPJS. Ada pula Pemkot yang mengancam akan talak satu dengan BPJS.  Berita-berita ini berseliweran baik di media cetak maupun di media sosial dunia maya.

Coba kita fikir, jika rakyat yang sudah terlanjur membayar iuran BPJS bertahun-tahun sejak 2013 secara tertib lalu Pemkot benar-benar memutus hubungan dengan BPJS. Pada saat yang sama dia sakit dan berobat ke rumah sakit Pemkot tersebut. Bisa dibayangkan betapa nelangsanya. Dia mungkin tetap harus membayar dana berobatnya!

Sejak sebelum diundangkan BPJS, ada sekelompok ustadz dari jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengingatkan bahwa mekanisme distribusi kesehatan melalui sistem asuransi BPJS tidak baik. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah baru.

Seiring dengan berjalannya waktu, satu-persatu masalah bermunculan. Dan semua persoalan ini dipicu dari pendanaan yang tidak syar'i.

Dalam beberapa artikel yang ditulis HTI dan viral di masyarakat pemerintah saat itu sudah diingatkan bahwa semestinya solusi atas persoalan berasal dari syariat Islam.

Dan wajar saja jika HTI sebagai bagian dari ummat yang secara syah menghuni negeri ini menyampaikan urun rembugnya dalam menguraikan persoalan agar benar-benar terurai dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

HTI mengusulkan pembiayaan yang syar'i, dimana negara menyediakan layanan kesehatan bagi rakyat secara cuma-cuma. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dimulai dari upaya kesehatan promotif -tata cara hidup sehat-, hingga rehabilitatif. Jadi tidak hanya dimaksudkan upaya kesehatan kuratif saja.

Pelayanan kesehatan gratis oleh negara ini diberikan kepada semua warga negara tanpa membedakan kekayaannya, sukunya, agamanya, ataupun status sosialnya. Tanpa diskriminasi.

Teknis kesehatan yang ada di Indonesia dengan selalu membuat inovasi baru semestinya mampu memberikan pelayanan semacam itu. Hanya tinggal mengubah cara distribusinya saja. Kalau dalam sistem BPJS pelayanan kesehatan didistribusikan kepada rakyat secara asuransi, yang sebenarnya merupakan modifikasi dari mekanisme pasar: ada uang ada pelayanan. Maka dalam sistem kesehatan Islam pelayanan kesehatan didistribusikan secara cuma-cuma.

Pasti timbul pertanyaan dari mana sumber dananya. HTI  menawarkan konsep pemasukan buat APBN agar mampu mendanai kesehatan model ini.

Dalam berbagai kesempatan HTI menjelaskan konsep ekonomi syariah yang mampu menopang pelayanan kesehatan syar'i. Kekayaan alam yang depositnya melimpah, menurut hadits nabi adalah milik rakyat, negara khilafah akan mengelolanya buat rakyat. Negara khilafah tidak akan menyerahkan konsesi tambang kepada swasta, apalagi asing. Demikian pula hutan. Dalam hadist yang sering disampaikan oleh HTI, hutan adalah milik rakyat. Tidak boleh diberikan kepada seseorang atau swasta dengan mekanisme HPH atau apapun itu.

Negara khilafah mengelola apa yang menjadi milik rakyat agar dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh rakyat sebagai pemiliknya.

Dengan cara seperti inilah kita jadi faham bahwa sebenarnya yang diusulkan HTI adalah sesuatu yang akan memperbaiki negara dengan menggunakan syariah. Dan bukan sebaliknya.

Enam tahun sudah berjalan sistem pembiayaan ala BPJS kesehatan, dan hasilnya? Jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here