Melayani Rakyat Harus Maksimal Pol... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, November 13, 2019

Melayani Rakyat Harus Maksimal Pol...


Oleh: Mochamad Efendi (Pengamat el-Harokah Research Center)


Melayani rakyat sudah menjadi tugas negara yang diwakili pemerintah. Untuk melayani rakyat, pemerintah harusnya tidak berhitung untung rugi, karena pemerintah buka perusahan yang sedang berbisnis dengan rakyatnya. Penjaminan tersedianya kebutuhan dasar rakyat harusnya menjadi kewajiban negara dan menjadi skala prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil. Untuk apa negara ada, jika rakyat harus mengurusi dirinya sendiri?

Potongan video yang berisi kritik anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto ramai dibahas. Dalam video tersebut, Ribka mengkritik perbedaan pelayanan RS yang diterima warga negara di Indonesia. (https://m.detik.com/news/berita/d-4778052/ribka-tjiptaning-bicara-keras-soal-bpjs-di-raker-bareng-menkes-jadi-viral)

Memberikan pelayanan terbaik itu yang diharapkan rakyat dan harusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah. Bukan defisit yang selalu menjadi pertimbangan untuk menaikkan iuran BPJS sampai dua kali lipat. Lalu untuk apa penjaminan jika semua dibebankan ke rakyat dan rakyat merasa keberatan dengan asuransi yang menambah beban kebutuhan harian rakyat.

Taa'wun atau gotong royong bukan dilakukan secara terpaksa. Apalagi ada ancaman bagi yang nunggak, tidak akan mendapatkan pelayanan publik.  Rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS yang naik dua kali lipat.

Tidak seharusnya pemerintah berfikir defisit saat melayani rakyat apalagi membebani rakyat dengan alasan defisit. Yang berfikir untung rugi itu adalah perusahaan yang berfikir profit bukan pemerintah. Menjelang pemilu banyak janji ditebar untuk menyenangkan hati rakyat. Namun, ketika kekuasaan dalam genggaman banyak alasan dicari karena enggan mengurusi rakyat.

Kenapa semua berubah saat belum menjabat mengatakan BPJS haram, namun ketika sudah punya jabatan di pemerintahan jadi dianjurkan dengan alasan ta'awun atau saling membantu. Siapa yang membantu dan siapa yang dibantu tidak jelas karena semua dipaksa untuk membayar iuran BPJS.  Jika memang ada yang mau membantu, itu harus dilakukan bagi yang mampu dan ikhlas tanpa mengharapkan untuk dibantu. Harusnya pemerintah adalah pihak yang membantu rakyatnya tanpa mengharapkan rakyat harus membayar iuran setiap bulan. 

Pemerintah harusnya mencari sumber dana lain, bukan membebani rakyat saat ingin memenuhi kebutuhan dasar mereks. Beranikah pemerintah menarik kembali sumber daya alam yang dikuasai asing? Indonesia adalah negara kaya-raya bagaikan penggalan tanah surga, begitu indah dan terkandung kekayaan di dalamnya yang melimpah jika benar-benar dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat butuh pemimpin yang perduli dan menyuarakan kepentingan rakyat, bukan hanya janji-janji politik, pencitraan untuk mengambil simpati rakyat. Rakyat butuh bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Semua terasa mimpi bisa menemukan pemimpin yang perduli dengan rakyatnya dalam sistem demokrasi.

Hanya sistem khilafah yang menciptakan para pemimpin yang perduli dengan rakyatnya karena tujuan berpolitik dalam Islam adalah mengurusi urusan rakyat, bukan bagi-bagi kue kekuasaan seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi. Kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus dijaga agar tetap pada jalannya yang benar dengan Islam bukan untuk diperebutkan. Insyaallah hidup rakyat akan sejahtera dan aman jika para pemimpinnya peduli dan mau mengurusi kepentingan rakyatnya. Khilafah bukan ancaman tapi solusi fundamental agar rakyat merasa aman karena mereka dijamin dengan tegaknya keadilan hukum dan rakyat hidup sejahtera karena kebutuhan dasarnya terjamin oleh negara.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here