Pemberantasan Korupsi? Ide Utopis dalam Sistem Demokrasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, November 5, 2019

Pemberantasan Korupsi? Ide Utopis dalam Sistem Demokrasi


Oleh: Mochamad Efendi, M.Pd.  (Pengamat el-Harokah Research Center)


Siapa saja yang memperjuangkan pemberantasan korupsi pasti akan kecewa, karena tidak pernah terbukti korupsi akan berhenti dan bisa diberantas sampai akarnya. Korupsi tidak mungkin diberantas karena penguasa rezim yang berkuasa atas hukum, banyak yang terpapar korupsi. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan mempunyai banyak kesempatan untuk korupsi berjamaah dan saling melindungi dari jeratan hukum buatan mereka sendiri. Sekularisme menjauhkan agama dari kehidupan sehingga mereka tidak enggan dan merasa berdosa ketika sedang melakukan korupsi. Korupsi dianggap alternatif mencati rezeki. Iman yang rapuh membuat mereka terdorong untuk milih menjadi koruptor untuk maraih kesuksesan dunia yang dilihat dari sudut pandang kapitalisme.

Tidak mungkin korupsi dilakukan oleh rakyat kecil yang hidupnya susah karena ulah penguasa yang serakah, memperkaya diri sendiri. Rakyat yang susah semakin terjepit dan tercekik dengan naiknya biaya penjaminan kebutuhan dasar mereka yang harusnya menjadi tanggung jawab negara.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan berencana keluar dari lembaga antirasuah tempatnya bekerja. Ia akan keluar dari KPK bila bisa memastikan pemerintah sudah tidak ingin ada pemberantasan korupsi. "Saya hampir bisa memastikan pemerintah tidak berkeinginan memberantas korupsi. Kalau itu bisa saya pastikan, saya keluar dari KPK," kata Novel saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019. (https://nasional.tempo.co/read/1267476/novel-baswedan-berencana-keluar-dari-kpk-jika/full?view=ok)

Berharap dari pemerintah untuk memberantas korupsi, sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi karena banyak pejabat yang menjadi penjahat, mengkorupsi uang rakyat. Satu sistem demokrasi yang rusak tidak ingin ada pemberantasan korupsi. Benih-benih korupsi dibiarkan tumbuh subur menular bagaikan virus ganas yang banyak menyerang aparatur negara. Anehnya rezime malah fokus pada usaha memerangi radikalisme.

Sementara sering, yang menyuarakan kebenaran tapi bertentangan dengan kepentingan penguasa rezime diberi label radikalisme, terorisme yang harus diperangi. Rakyat yang menginginkan satu perubahan dianggap makar dan tidak boleh hidup meskipun tidak terbukti bersalah. Perpu dibuat hanya karena ingin terkesan negara hukum padahal faktanya negara sudah menjadi negara kekuasaan. Hukum begitu mudah dibuat hanya ingin menyelamatkan kepentingan penguasa rezim.

Mungkinkah pemerintah punya keinginan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi adalah bunuh diri bagi koruptor, orang atau institusi yang banyak terpapar korupsi. Jika pembuat hukum adalah para koruptor, pasti mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri. Selama hukum dibuat oleh manusia, dia akan membela para legislator atau pembuat hukum yang terlibat dalam tindak korupsi yang biasanya berada dilingkaran kekuasaan.

Oleh sebab itu pemberantasan korupsi adalah ilusi jika hukum manusia yang diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Hukum yang tegas dan keras pada pelaku korupsi akan direvisi dan memberikan celah bagi koruptor agar lepas dari jerat hukum. Jika koruptor yang membuat hukum, mereka akan tahu celah atau kelemahan hukum yang mereka buat sendiri, sehingga tidak sedikit koruptor bisa bebas meskipun mereka terbukti bersalah.

Inilah demokrasi yang hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Hukum tegas pada rakyat kecil yang harusnya dilindungi, sementara hukum tumpul pada orang di atas, dilingkaran kekuasaan. Mereka bagaikan belut yang mampu melepaskan diri dari jeratan hukum.  Sebaliknya, rakyat yang tidak paham hukum dijebak dalam jeratan hukum meskipun tidak bersalah.

Selama demokrasi dipertahankan, hukum akan lebih berpihak pada koruptor sehingga hampir mustahil untuk bisa memberantas korupsi karena pemerintah tidak punya keinginan untuk memberantas korupsi seperti yang disampaikan oleh Novel Baswedan. Bagaimana bisa pemerintah memberintas korupsi sementara orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan dan pendukung setia rezim banyak yang terpapar korupsi. Harusnya pemerintah lebih fokus dalam pemberantasan korupsi dari pada menjual isu radikalisme yang sebenarnya tidak ada

 Hanya satu jalan untuk memberantas korupsi yakni dengan mencampakkan demokrasi dan menggantinya sistem rusak yang mendukung korupsi dengan sistem khilafah yang akan menerapkan hukum Allah yang akan tegas pada pelaku korupsi. Dan tentunya akan membawa keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here