Perpres Pro-Kapitalis, Kebijakan Menyengsarakan Rakyat - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 18, 2019

Perpres Pro-Kapitalis, Kebijakan Menyengsarakan Rakyat


Oleh: Mochamad Efendi (Pengamat el-Harokah Research Center)


Negara ada dibentuk untuk membela rakyatnya agar mereka hidup sejahtera dan merasa aman dalam naungan sebuah negara dari berbagai ancaman. Negara ada untuk mengurusi urusan rakyatnya. Itulah gambaran negara ideal dalam sistem Islam yang tidak membiarkan rakyatnya kekurangan dan dalam kesulitan. Namun, gambaran ideal sebuah negara tidak bisa kita temui dalam sistem kapitalisme yang menjadikan negara sebagai cooperation yang berhitung untung dan rugi dengan membela kepentingan para pemilik modal yang sudah membantunya meraih kekuasaan.

Negara dalam sistem demokrasi adalah tempat bagi-bagi kekuasaan. Negara dijadikan kesempatan untuk berbisnis dengan rakyat. Rakyat dijadikan lahan bisnis untuk mencari rezeki dan meraup keuntungan sebesar-besarnya selama berkuasa. Kebijakan yang diambil bukan menguntungkan rakyat tapi para pembisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Jokowi memandang, satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi defisit yang terus membangkak ini dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Melalui Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah akan menaikkan iuran menjadi Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.  (https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id)

Berhitung dengan rakyat dan merasa defisit sehingga terpaksa menaikkan iuran yang membebani rakyat adalah bentuk ketidakpedulian rezim pada rakyatnya. Kewajiban negara yang diwakili pemerintah diberikan pada rakyatnya dengan alasan taa'wun yang sangat diajurkan oleh agama. Padahal pemerintah hanya ingin melepas tanggung jawabnya dengan mencari-cari alasan yang seolah-olah baik dalam pandangan agama.

 Pemerintah hanya cari enaknya saja dengan melepas tanggung jawabnya mengurusi urusan rakyatnya. Sementara, disisi lain pemerintah terus manarik pajak pada rakyat tetapi semua kebutuhan dasar rakyat tidak diurusi. Peppres diambil bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan pengusaha dengan kekuasaannya memaksa rakyat agar mau membayar kenaikan BPJS dengan alasan defisit. Dengan kekuasaannya, bukan untuk membela rakyat tapi untuk mengancam dan menekan rakyat agar membayar tunggakkannya pada BPJS dengan kenaikan iuran yang cukup fantastic.

Kemana rakyat harus mengadu dan berkeluh kesah atas kebijakan dzalim yang menyengsarakan mereka. Negara sudah tidak berpihak pada mereka. Sementara hukum sudah menjadi alat penguasa untuk memusuhi rakyat yang tidak taat pada keputusan dan kebijakan penguasa. Rakyat tidak bisa berbuat apa - apa untuk melawan keputusan dzalim yang menimpa mereka.

Suara rakyat ternyata tidak lebih didengar dari suara pengusaha dan pemilik modal. Entah kenapa rakyat tidak lagi menjadi prioritas atas setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa rezim. Rakyat bukan menjadi tujuan utama, tapi kursi kekuasaan. Demokrasi tidak pro-rakyat tapi para pemilik modal yang sudah mengantar rezim untuk berkuasa dan terus mempertahankan kekuasaannya. Rakyat hanya diberi janji- janji manis dan mimpi saat menjelang pemilu. Saat kekuasaan dalam genggaman rakyat ditinggalkan dan rezim menutup mata dan telingan atas fakta kondisi rakyat sengsara.

Sangat jauh berbeda dalam sistem Islam yang menjadikan rakyat sebagai tujuan dalam berpolitik. Politik tidak kotor seperti yang digambarkan dalam sistem demokrasi. Politik, dalam sistem Islam, adalah aktifitas mulia untuk mengurusi urusan rakyat. Setiap kebijakan yang diambil untuk melindungi kepentingan rakyat. Bukan banyak janji yang diberikan pada rakyat tapi bukti nyata sehingga rakyat aman dan sejahtera dibawah naungan negara yang menerapkan Islam secara kaffah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here