Rezim tidak Konsisten Pengadilan atau Kekeluargaan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, November 21, 2019

Rezim tidak Konsisten Pengadilan atau Kekeluargaan


Oleh: Mochamad Efendi (Pengamat el-Harokah Research Center)

Pengadilan adalah jalan terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam negara hukum, meskipun sering pengadilan dalam sistem demokrasi tidak memberikan keadilan. Sentimen kebencian dari razim pada seseorang atau kelompok sering menjadi pendorong satu kasus diputuskan secara tidak adil. Negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan saat penguasa ikut mengintervensi keputusan hukum dalam pengadilan. Bahkan untuk bisa memenangkan jasus hukum penguasa bisa membuat peraturan


Ma'ruf mengatakan tidak semua masalah harus diselesaikan lewat pengadilan. Dia juga mendorong kebesaran hati Sukmawati untuk meminta maaf jika memang salah. "Kalau orang minta maaf, kalau memang salah, nggak ada masalah, gitu kan. Jangan kemudian harus diselesaikan lewat pengadilan," jelasnya. Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan mediasi tidak hanya lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia mengatakan mediasi bisa melalui polisi. "Katanya pihak Polri yang mau memediasi, bisa saja. Dulu saya waktu MUI, sekarang ya bisa yang lainlah," terangnya. (https://m.detik.com/news/berita/d-4791839/sukmawati-bicara-sukarno-nabi-maruf-minta-maaf-jangan-semua-ke-pengadilan).

Kalau tidak semua kasus dibawa ke pengadilan dan bisa dilakukan mediasi, kenapa kasus yang dianggap ujaran kebencian pada penguasa diproses cepat dan berujung pada pengadilan dan pidana? Masih ingat tidak kasus cuitan Ahmad Dani yang berakhir dengan pidana karena dianggap membuat ujaran kebencian pada penguasa padahal tidak menyebut nama dalam cuitannya. Juga masih segar dalam ingatan kita cuitan seorang istri anggota TNI di sosmed berujung pada sanksi diberikan pada suaminya padahal juga tidak ada niatan menghina pejabat dilingkaran kekuasaan.

Sementara ujaran kebencian kepada rasullullah SAW bahkan menyebut nama tidak perlu diproses ke pengadilan dan dimaafkan saja. Lebih besar mana dosanya penghinaan pada Rasullulah atau penguasa rezim. Tentunya sebagai seorang Muslim yang beriman akan lebih mencintai rasullulah dibanding siapa saja di muka bumi ini bahkan jika dibandingkan dengan kedua orang tua, anak maupun dirinya sendiri. Jelas ini tidak adil saat penguasa ikut intervensi dalam pengadilan.

Seorang pemimpin harus konsisten dengan perkataannya dan bersikap adil pada seluruh rakyat, tidak boleh pilih kasih atau berat sebelah. Yang salah harus dihukum setimpal bahkan jika yang melakukan adalah putri dari sang penguasa atau mantan penguasa satu negeri. Semua harus mendapatkan perlakuan sama bahkan meskipun yang berbuat kesalahan rakyat jelata ataupun penguasa.

Banyak kasus hukum yang tidak memenuhi unsur pidana dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Sementara kasus penghinaan Rasullulah yang sudah memenuhi unsur hukum pidana menurut hukum positive satu negara bahkan dihukumi sebagai seorang yang murtad, menurut hukum Islam, dan layak dihukum mati malah dimaafkan dan perlu dimediasi.

Sungguh, ketidakadilan terlihat nyata di depan mata. Hukum tajam kebawah, tumpul ke atas. Siapa yang berada dilingkaran kekuasaan dilindungi namun mereka yang kritis pada penguasa dimusuhi. Negara kekuasaan menjadikan hukum sebagai alat penguasa untuk memusuhi rakyatnya yang dianggap membangkang dan tidak taat pada penguasa yang dzalim.

Sementara dalam sistem Islam, hukum benar-benar ditegakkan pada siapa saja termasuk juga pada penguasa. Bahkan, ada kisah dalam sistem khilafah, bahwa penguasa satu negara dikalahkan di dalam pengadilan oleh rakyat jelata karena tidak memiliki bukti yang cukup dalam pengadilan. Keadilan hukum juga dicontohkan rasullulah, bahkan jika seandainya putrinya terbukti mencuri, beliau sendiri yang memotong tangannya. Hukum dalam Islam tidak pandang bulu ini sudah terbukti tidak hanya dalam teori seperti yang diimpikan dalam sistem demokrasi sekuler bahwa keadilan hukum adalah ilusi.

Sungguh ini tidak mungkin terjadi dalam sistem demokrasi apalagi jika rezim masih berkuasa, menyinggungnya akan menjadi delik hukum yang akan mengantarkan pelakunya pada hukuman pidana. Dalam sistem Islam rakyat diberi kesempatan untuk mengkritik kebijakan penguasa. Bahkan pemimpin dalam sisten Islam sangat berterima kasih atas masukan dan kritikan sehingga pemimpin dicintai rakyatnya tanpa harus melakukan pencitraan untuk menarik simpati rakyat. Penistaan agama bisa dihentikan karena hukum yang keras dan tegas menjadi efek jera bagi siapa saja yang berani melakukannya, apakah penistaan itu dilakukan dengan niat ataukah sekedar senda gurau karena agama tidak boleh sebagai bahan olok-olokan atau permainan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here