Ajaran Islam Khilafah Tidak Bisa Ditutupi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, December 8, 2019

Ajaran Islam Khilafah Tidak Bisa Ditutupi


Muh. Amin (dir. Poverty Care)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa sistem negara khilafah merupakan sistem yang sesuai ajaran Islam tapi tertolak di Indonesia.

"Kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan, Indonesia adalah negara kesepakatan dengan Pancasila dan UUD 1945," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada Milad ke-47 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7). (https://www.gatra.com/detail/news/430362/politic/maruf-amin-khilafah-itu-islami-tapi-tertolak-di-indonesia)

Catatan:

Jelas, khilafah adalah ajaran Islam. Ulama muktabar lebih jelas lagi menulis dalam kitab-kitab mereka bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan wajib ditegakkan. Hal ini sebegaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dari madzhab syafii.

Dalam kitab Rawdhah at-Thâlibîn wa Umdah al-Muftîn, Imam an-Nawawi menyatakan:

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : فِي وُجُوْبِ اْلإِمَامَةِ وَبَيَانِ طُرُقِهَا: لاَ بُدَّ لِلأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيْمُ الدِّيْنَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُوْمِيْنَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوْقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا. قُلْتُ: تَوَلِّي الإِمَامَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ إِلا وَاحِدًا، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ طَلَبُهَا إِنْ لَنْ يَبْتَدِئُوْهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

Pasal kedua: Tentang Kewajiban Imamah (Khilafah) dan Penjelasan Tentang Metode (Pengangkatannya): Umat wajib mempunyai Imam (Khalifah) yang menegakkan agama (Islam), menolong Sunnah, membela orang yang dizalimi serta menunaikan hak dan meletakkannya pada posisinya. Saya tegaskan: pengangkatan Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang layak, kecuali hanya seorang, maka hukumnya fardhu 'ain bagi dia. Dia wajib menuntutnya (jabatan Imamah/Khilafah) jika mereka (umat) tidak memulainya. Wallahu a'lam.

Syariah dan Khilafah bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Islam dan rangkaian ajaran syariahnya, termasuk Khilafah,  bukanlah musuh negeri ini. Musuh sejati negara saat ini adalah  Kapitalisme-Liberalisme. Inilah yang secara nyata semakin memperpuruk kehidupan bangsa.

Liberalisme-Kapitalisme  menjadikan sistem ekonomi di negeri ini secara nyata mengikuti paham neo-liberalisme. Paham ini meniscayakan pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi. Bahkan negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu (korporat) yang sangat diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Pengurangan peran negara di sektor ekonomi tersebut melalui privatisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat, penghilangan hak-hak istimewa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui ketentuan perundang-undangan, yang menyamadudukkan BUMN dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Neo-liberalisme sejatinya merupakan upaya pelumpuhan peran negara untuk mencapai negara korporasi (corporate state), yaitu ketika negara dihela oleh persekutuan jahat politikus dengan pengusaha. Keputusan-keputusan politik yang diambil akhirnya  tidak lagi berpihak kepada rakyat, namun untuk kepentingan segelintir pengusaha swasta, domestik maupun asing.

Dampak buruk dari sistem perekonomian demikian ini sangat nyata terasa. Kenaikan TDL (tariff dasar listrik) baru-baru ini sungguh akibat nyata dari diterapkannya faham neo-liberalisme di sektor listrik. Salamudin Daeng (AEPI) pernah menyebutkan proyek yang dijalankan dalam pengelolaan listrik ini adalah dengan skema Publik Private Partnership (PPP). Maknanya, negara bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan listrik kepada pebisnis yang notabene mereka juga adalah elit penguasa. Model proyeknya Engineering Procerement and Constuction (EPC) yang dibiayai dengan utang luar negeri melalui APBN dan utang PLN. Dengan demikian proyek listrik merupakan lahan subur dalam mengeruk uang, termasuk lahan subur untuk korupsi.

Akibat dari pengelolaan listrik seperti ini, TDL di era Presiden Jokowi naik dengan persentase cukup tinggi.  Rakyat menjerit. Industri merintih tertatih-tatih. Perusahaan kecil-menengah sekarat karena tidak mampu menahan beban kenaikan listrik.  Akibat berikutnya, kemiskinan semakin tinggi; kesenjangan sosial semakin lebar; sensitifitas masyarakat  meninggi, masyarakat mudah sekali terpropokasi. Kondisi ini jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI.

Di tengah persoalan bangsa dan dunia seperti inilah syariah Islam dengan sistem Khilafah menjadi satu-satunya solusi yang sangat strategis.  Sebalikinya, ideologi Sosialis-komunis dan Kapitalis terbukti telah gagal memimpin dunia.

Solusi syariah Islam atas pesoalan ini dari awal berbeda dengan prinsip ekonomi neo-liberalisme (kebebasan). Islam membagi kepemilikan ekonomi menjadi tiga: kepemilikan  umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu.  Kekayaan alam berupa gas, tambang dan aset hajat hidup orang bayak (seperti laut dan sungai) adalah aset milik umum, yang tidak boleh dimiliki negara atau individu. Rasul saw. bersabda:


اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air dan api (HR Ibn Majah dan Abu Dawud).

Sistem Khilafah adalah sistem yang menjadi bingkai untuk menerapkan seluruh syariah Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan; mulai dari ekonomi, politik, sistem peradilan, sistem pendidikan, kesehatan, sistem sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here