Catatan Politik 2019 (4): Kaki-Kaki Oligarki - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, December 29, 2019

Catatan Politik 2019 (4): Kaki-Kaki Oligarki


Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik-Media di Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD))

  Jika dilihat dari luaran, seolah tampak manis politik demokrasi. Janjinya melangit hingga terbawa mimpi indah membuai rakyatnya. Di awal kepemimpinan berjanji idependen dan mandiri. Ujungnya berubah haluan menggandeng kawan dan kelompok pembela. Demokrasi selalu memilih orang terdekatnya. Erat tangan bersama koalisi dan mengabaikan oposisi. Suatu dilematis, jika koalisi tak kebagian jatah kuasa, suaranya kencang dan ngambek.

  Dahulu dikenal istilah nepotisme. Kini oligarki menjadi hukum wajib bagi siapapun untuk mengangkat orang terdekat yang berjasa. Oligarki politik baru tampak setelah pemilu serentak berlalu. Politisi demokrasi tidak akan pernah konsisten dalam independensi. Wajar, karena untuk duduk di kursi kekuasaan butuh modal penyertaan berupa dana, usaha, dan doa. Dana didapatkan dari pemilik modal yang kadang rangkap jadi penguasa. Usaha didapat dari bergabungnya ke partai, dukungan komunitas, kelompok, dan entitas massa. Doa didapatkan dari mengemis kaum agamawan agar Tuhan mengabulkan.

  Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin tidak akan pernah lepas dari oligarki. Tidak ada cerita demokrasi di negara manapun tanpa menyertakan oligarki. Oligarki bagi rakyat harus dimaknai bahwa penguasa itu butuh rakyat tatkala pemilu, setelah itu muncul cerita pilu rakyat ditinggal lalu. Memang ada kemungkinan penguasa akan mengangkat oposisi masuk ke lingkaran kekuasaan. Itu pun ada lobi politik. Kompromistis selalu menjadi jalan tengah demokrasi.

  Kaki-kaki oligarki rezim Jokowi-Ma’ruf Amin bisa diamati dari mentri yang terpilih. Semenjak kampanye ketua partai sudah mewanti-wanti Jokowi agar pos kementrian diisi orang pilihan partai. Megawati sendiri menolak diberi jatah sedikit. Seperti disampaikan Megawati pada Mukernas PDI-P di Bali. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pun tampak gendut dan obesitas. Mudah baginya membuat aturan agar tampak konstitusional dalam penunjukkan dan pengangkatan. Meski demikian, sesungguhnya obesitas kekuasaan menunjukkan bahwa pemerintahan tidak efisien, efektif, dan produktif. Hal ini juga mengonfirmasi selain ada kelemahan personal, juga bagi-bagi jabatan.

  Penunjukkan wakil mentri begitu jelas. Rakyat pun bisa melihat siapa saja yang duduk di kursi wakil mentri. Ada juga yang awalnya ngambek dan ingin meninggalkan Jokowi, tiba-tiba mengurungkan niat, karena dapat kursi wakil mentri. Pos-pos mentri dan wakil mentri adalah cara membagi beban kekuasaan agar rezim tidak diributi kurcaci politik yang bising belum kebagian jatah.

  Adanya staf khusus presiden dan wakil presiden, KSP (Kantor Staf Presiden) dan wakilnya, pos-pos BUMN, dan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) kian membuktikan bahwa orang-orang dalam lingkaran itu akan menjadi yang paling setia menopang Jokowi-Ma’ruf Amin di jilid 2. Meski nanti akan ada resufle, itupun atas sepengetahuan dan sepertujuan presiden.

  Adanya kaki-kaki oligarki di tubuh kekuasaan sejatinya membuktikan:

Pertama, demokrasi telah melahirkan elitis dalam model pemerintahan. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar. Siapa dapat apa? Siapa beritindak di mana? Bagaimana posisi yang diinginkan? Itulah pertanyaan yang menjabarkan kelemahan demokrasi di Indonesia.

Kedua, tidak ada demokrat sejati. Demokratisasi di Indonesia belum lah lama. Masih sekitar 70-an tahun semenjak Indonesia diklaim secara de facto dan de jure sebagai republik. Demokrasi hanya menjadikan mekanisme untuk menaikkan elit politik dengan mengabaikan kaum alit (rakyat).

Ketiga, oligarki adalah penyakit bawaan demokrasi. Mengharapkan pengusa berlaku adil itu mimpi. Dahaga perubahan dan kesejahteraan yang diingin rakyat hanya halusinasi. Konsep keterbukaan dan menjunjung tinggi kebebasan hanya bisa dinikmati kaum yang mengekor pada penguasa. Sementara oposisi dan tukang kritik menjadi warga kelas dua.

Keempat, mudah timbul kecemburuan di antara pembantu penguasa. Hal ini wajar, karena materilah yang menjadi standar pendapatan. Siapa yang lebih banyak berjasa dan berdarah-darah itulah yang biasanya jumawa. Serta hal yang kerap muncul ialah ketidaksamaan pemikiran, perasaan, dan aturan yang seirama. Bukankah sering lontaran di media massa satu dengan lainnya kerap berbeda? Ini akan menambah daftar panjang kebingungan penguasa dalam mengatur bawahannya.

  Lantas, akan dibawa ke mana arah negeri ini ke depan jika gurita oligarki bagitu nyata? Masihkah Indonesia menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ataukah berubah menjadi Negara Kerajaan Republik Indonesia? Ataukah akan muncul aristokrat gaya baru ala Indonesia?

  Ya, jika oligarki di Indonesia terus dipertahankan, maka Indonesia ini sejatinya bukan milik rakyat. Seolah Indonesia ini dikelola mirip perusahaan keluarga. Alhasil, pengurusan rakyat terus diabaikan. Rakyat terus dikebiri dan ditakut-takuti. Kehidupan kian hari kian berat, sebab banyak harta rakyat diambil paksa atas ketaatan membayar upeti kepada negara. Tidakkah terbersit ada perubahan ke depan agar Indonesia Maju tak sekadar slogan? Kemudian mengambil aturan keilahian jika negeri ini tetap mau disebut negeri yang aman, damai, dan sejahterah dalam lindungan Allah SWT?

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here