Menghambat Kebangkitan Islam Ala Kemenag - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 7, 2019

Menghambat Kebangkitan Islam Ala Kemenag




Muhammad Ayyubi

Rencana kementerian Agama menyeragamkan materi pengajian melalui Peraturan Menteri Agama ( PMA ) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mendapat tentangan sejumlah pihak. Mereka khawatir kebijakan itu akan mendikte materi dakwah.

Ustadzah Dedeh Rosida mengatakan, Majelis taklim di kampong kampong selama ini sudah memiliki pedoman sendiri. acuannya tentu Al Quran dan As Sunnah Rasulullah SAW. “ Majelis Taklim sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Dan setahu saya setiap RT itu ada majelis taklimnya. Saya kira kita-kita tahu diri sebagai guru ngaji, mengajarkan al quran itu kan kewajiban kita, saya rasa jangan banyak diatur atur lah “ Kata Ustadzah yang akrab dipanggil Mamah Dedeh kepada Republika ( Kamis, 5/12/2019 ).


Sementara terkait kebijakan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshar Yaqut Cholil Qoumas yang selama ini dikenal sangat pro dengan kebijakan pemerintah juga menolak PMA no. 29/2019 tersebut. Dia menilai pemerintah tidak perlu mengurusi persoalan remeh temeh seperti itu. “ Saya kira menteri agama itu enggak usah ngurusi begitu begitu deh, saya kira terlalu remeh menteri ngurusi begituan. Banyak persoalan besar negeri ini dari sekedar ngurusi majelis taklim “ ujr Yaqut di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu. Menurut dia sebaiknya majelis taklim itu dibiarkan berkembang tanpa campur tangan pemerintah pusat. Aturan itu dikhawatirkan akan menghambat perkembangan majelis taklim.


Hamid Fahmi Zarkasyi, Wakil Rektor Unida Gontor menyatakan bahwa PMA ini adalah suatua hal yang sia-sia, karena tingkat kecerdasan jamaah majelis taklim berbeda-beda. Ada yang di kampong, di kota atau perkantoran. Ustadz yang menyampaikan juga memiliki wawasan keislaman yang berbeda beda. Tidak bisa disamakan begitu saja. Dia juga megatakn bahwa upaya PMA ini dalam rangka mencegah radikalisme juga dianggap berlebihan. Karena persoalan sekolah non formal tidak boleh diatur oleh pemerintah. Selama ini pemerintah mengatur pendidikan formal, tetapi kenapa sekarang harus juga mengatur sekolah  non formal? Dia juga mengatakan jika majelis taklim diatur maka seharusnya juga diatur  misionaris, marhaen, masyarakat sunda dan agama lainnya, itu baru adil, kata dia dalam wawancar dengan Republika. ( 5/12/2019 )
PMA Majelis Taklim ditandatangani Menteri Agama Fahcrul Razi pada 13 November 2019. Regulasi ini antara lain mengurus tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustadz, jamaah, tempat dan materi ajar.


Dalam PMA 29/2019 juga diatur soal materi yang daiajarkan majelis taklim. Diantaranya ketentuannya materi ajar majelis taklim bersumber dari al quran dan Hadits, selain itu materi ajar juga bisa berasal dari kitab karya ulama, modul dan buku pedoman. Materi ajar meliputi aqidah, syariah dan akhlaq.
Materi juga harus sesuai dengan tugas majelis taklim yang dicantumkan dalam regulasi tersebut. Yakni sebagai sarana pendidikan masyarakat, penguatan silaturahim, pemberdayaan ekonomi umat, dan pencerahan umat serta control social. Selain itu materi juga harus bertujuan membentuk akhlaq mulia, memperdalam pengetahuan agama, serta mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis dan memperkokoh nasionalisme, kesatuan juga ketahanan bangsa.


Terkait regulasi soal materi itu. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tarmizi Tohir menyatakan, kemenag pada tahun depan berencana mengeluarkan modul pembelajaran penagajian Islam yang akan dibagikan ke majelis majelis taklim. Modul yang akan disiapkan nantinya seputar fikih, akhlaq, sejarah Islam, berkaitan modernisasi Islam dan lainnya.  


 Latar Belakang.
Terbitnya PMA 29/2019 adalah dalam rangka untuk menghambat dan mencegah radikalisme. Jika sebelum nya mantan kyai Ma’ruf Amin bahwa PAUD telah terpapar radikalisme. Maka perlu juga menyasar majelis taklim agar terhindar dari radikalisme.  
Semua potensi Rezim dikerahkan untuk menangkal Radikalisme hal itu dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama dari 11 kementrian. Yakni Menkominfo, Mendagri, Menpan RB, Menkopolhukam, Menkumham, Menag, Mendikbud, kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Plt BPIP dan Ketua Komisi ASN.


Sementara Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa pengertian Radikal bagi hokum di Indonesia ada tiga, yakni radikal takfiri, radikal jihadi dan radikal pemikiran ideologis. “ Bagi kita, radikal itu adalah setiap upaya untuk membongkar system yang sudah mapan dan sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Dengan cara melawan orang lain yang berbeda dengan dia “ Ujar dirinya dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di kantornya ( Voa Islam. 11/11/2019)
Dimulai dari penghapusan materi tentang Khilafah di pelajaran Fiqh Madrasah Aliyah dan menggantinya dengan materi bela Negara. Hingga pengawasan kepada PAUD dan Homescoling yang terpapar radikalisme. Sebagaimana hasil sampling penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah (Suara.com 3/12/2019 )


Bahkan dengan tegas Menag Fahru Razi menyebut bahwa Khilafah adalah musuh semua Negara. “ Saya sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia". ( Detik.com, 30/10/2019) Bahkan Pembina BPIB Megawati mengundang pembela Khilafah untuk datang ke DPR. Semua indikasi-indikasi ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa yang dimaksud radikalisme itu adalah ide tentang khilafah.


Memerangi gerakan radikal takfiri dan jihadi telah sukses dilakukan oleh densus 88 dengan sejumlah penangkapan dan pembunuhan tokoh tokohnya. Oleh karena aktivitas mereka memang aktivitas fisik berupa pengeboman dan pembunuhan. Akan tetapi melawan gerakan radikal pemikiran maka cara yang dilakukan adalah dengan cara pemikiran.


Pemerintah mencoba mencoba untuk mengimbangi wacana radikalisme dengan melakukan - salah satunya adalah - penyeregaman materi majelis taklim. Maka memerangi radikal pemikiran adalah dengan melawannya dengan pemikiran. Hal inilah yang dilakukan pemerintah dengan mengarusutamakan ide tentang Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai harga mati. Demi itu semua Presiden menunjuk Didi Kempot, Sad Boys and Sad Girls,  stafsus melinial untuk mengkampanyekan pancasila di kalangan milenial. “ Enggak papa kita nebeng Didi Kempot, titip sama Sad Boys. Sad Girls engga papa “ Kata Jokowi dalam Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa 3 Desmber 2019. ( Tempo.co 3/12/2019)


Upaya penyeragaman pemahaman  terhadap suatu ide adalah suatu yang absurd, karena manusia itu adalah makhluk social, masing masing orang memiliki pemikirannnya masing. Pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan ide termasuk suatu kedzaliman yang akan berbalik menghantam pelakunya. Tidak akan terjadi suatu pembungkaman, penyeragaman, standardisasi kebenaran kecuali itu berada di Negara otoriter yang menerapkan ideology Komunisme.


Dalam sejarah upaya penyeragaman kerapa kali terjadi oleh penguasa otoriter, pada Masa Al Ma’mun pernah meneyeragamkan pemahaman Khalqul Quran, ide itu memenjarajan ribuan ulama yang tidak setuju dengan Khalifah, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi sekuat apapun upaya yang dilakukan Al Ma;mun dan khalifah setelah untuk itu tetapi tidak berhasil mengubur kebenaran. Buktnya hari ini jumhur ulama masih meganggap al quran adalah kalamullah bukanlah makhluq Allah sebagaimana doktri muktazilah yang coba diseragamkan oleh Al Ma’mun.


Ide Mein Kampf  nya Hitler yang memaksakan ide Nazi kepada seluruh Rakyat jerman akhirnya tumbang dalam putaran sejarah. Ide Marxisme yang dipaksakan oleh Joseph Stalin dalam memerintah Rusia pun akhirnya tumbang pada 1989 diiringi dengan tumbangnya Komunisme. Dalam komunisame tidak ada ide kecuali ide yang dikembangkan penguasa. Maka jika berlawanan dengan penguasa maka dianggap sebagai musuh Negara yang harus diberantas. Tidak penting apakah benar atau salah, karena bagi penguasa, dia adalah hokum. Sehingga kita dapati dalam sejarah bagaimana kelamnya sejarah Negara yang menerapkan komunisme.


Kembali kepada Islam
Majelis taklim tumbuh subur seiring berkembangnya islam ke seluruh Negara. Para shahabat yang merantau menyebarkan ilmu menjadi rujukan umat sekitarnya untuk bertanya dan meminta fatwa. Tradisi ini dilanjutkan oleh para murid-muridnya ( Tabi’in ) dan murid dari muridnya ( Tabi’ut Tabi’in ) hingga kepada ulama ulama yang terus berdakwah ke luruh penjuru dunia.
Para ulama memilki majelis masing masing untuk mengajarkan ilmu kepada umat, umat bebas datang kemana majelis yang dia inginkan. Secara normative dalil Khilafah tidak boleh meneyeragamkan ide ide yang bersifat pribadi kepada  Umat. Umat dibebaskan untuk menggali dan menyebarkan apa yang dia yakini selama itu bersumber dari Quran dn Sunnah Rasulullah.


Bahkan dalam sejarahnya, ilmu ilmu berkembang sejak abad pertama, dengan spesifikasinya masing masing. Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Faraidh, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu, Ilmu Tasawuf dan sebagainya.

Khilafah menjadikan Majelis taklim sebagai pusat pendidikan umat. Mengoptimalkan masjid sebagai pusat peradaban, pendidikan berkelanjutan hingga kematian datang bisa di wujudkan dalam majelis taklim berbasis masjid.


Khatimah
Ide munculnya PMA 29/2019 adalah menghambat kebangkitan Islam dengan tegaknya Khilafah. Indonesia berada dalam proyek global memerangi Islam. Tapi yakinlah bahwa itu akan berujung dengan kesia-siaan. Karena:
1.      Umat sudah bergerak menuju persatuan hakiki untuk khilafah, tinggal meomentum saja yang menentukan
2.      Kebobrokan demokrasi telah nampak nyata dihadapan dunia.
3.      Umat telah sering kali dibodohi oleh janji janji Palsu Pemimpin mereka
4.      Khilafah semakin menjadi alternative system pengganti demokrasi.
5.      Juga janji Allah dalam Al Quran


Berapapun biaya dan kekuatan mereka untuk menghalangi kebangkitan Islam pasti gagal. Dan kita percaya dengan firman Allah SWT


“ Sesungguhnya orang orang kafir itu menghabiskan seluruh hartanya untuk menghalagi dari jalan Allah. Maka mereka mengeluarkan hartanya tersebut dan kemudian itu akan menjadi penyesalan bagi mereka kemudian mereka akan dikalahkan. Dan kelak mereka akan dikumpulkan di dalam nereka jahannam “    ( QS. Al Anfal : 36 )[]

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here