Turunnya 2020 Subsidi Untuk Sektor Energi dan Doktrin Kapitalisme Neoliberal dalam Pengelolaan Migas dan Kekayaan Alam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, December 31, 2019

Turunnya 2020 Subsidi Untuk Sektor Energi dan Doktrin Kapitalisme Neoliberal dalam Pengelolaan Migas dan Kekayaan Alam


Lukman Noerochim (Stafsus di FORKEI)

Pemerintah memastikan tak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM), pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik mulai 1 Januari 2020.

Namun, subsidi energi yang dialokasikan pemerintah dalam RAPBN 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019. Berdasarkan penjelasan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah menganggarkan subsidi untuk kebutuhan energi hanya Rp 137,46 triliun untuk tahun ini dengan penjelasan adalah sebagai berikut;
- Subsidi LPG dan BBM Rp 75,3 triliun
- Subsidi listrik Rp 62,2 triliun

Sebelumnya dikabarkan Kementerian ESDM mengusulkan pencabutan subsidi kepada pelanggan listrik 900 VA karena dianggap Rumah Tangga Mampu (RTM). Pencabutan subsidi ini membuat anggaran subsidi listrik turun dari usulan Rp 61,7 triliun jadi Rp 54,7 triliun.

Namun bila dicermati, pemerintah melakukan liberalisasi tarif listrik. Liberalisasi tarif listrik itu berbarengan dengan liberalisasi harga BBM. Konsekuensinya, tarif listrik seperti halnya harga BBM bisa naik-turun mengikuti perkembangan pasar. Jika harga minyak melonjak, saat bersamaan kurs dolar tinggi dan inflasi naik, maka harga BBM dan tarif listrik bisa akan sangat mahal. Semua golongan pelanggan akan merasakan dampak yang besar. Pelanggan rumah tangga yang jumlahnya sangat banyak akan merasakan dampak yang relatif lebih besar dari golongan bisnis. Pasalnya, tarif golongan rumah tangga lebih besar dari tarif bisnis dan industri.

Semua itu sesuai dengan amanat UU Kelistrikan No. 30/2009. Di sektor hulu, yakni sektor pembangkitan, telah dibuka untuk swasta. Swasta bisa membangun pembangkit dan listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN. Pemerintah beralasan tidak punya cukup modal dari APBN untuk membangun pembangkit yang mencukupi kebutuhan listrik nasional.

Adapun terkait liberalisasi sektor hilir, swasta memang masih belum dibolehkan menjual listrik kepada masyarakat. Namun, liberalisasi itu dilakukan dengan mencabut subsidi dari sebagian besar golongan pelanggan. Ini adalah salah satu inti dari liberalisasi sektor hilir. Bagi Pemerintah, ini yang utama: mencabut subsidi.

Liberalisasi listrik itu melengkapi liberalisasi di sektor migas, pengelolaan SDA dan sektor ekonomi lainnya secara umum. Liberalisasi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Selama kapitalisme neoliberal terus diterapkan di negeri ini, maka liberalisasi itu akan jalan terus.

Sementara itu, ketidakmampuan Pemerintah membangun proyek kelistrikan terutama karena tidak punya modal sehingga diserahkan kepada swasta, hal itu juga akibat dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Doktrin kapitalisme neoliberal mengharuskan pengelolaan migas dan kekayaan alam diserahkan kepada swasta. Pemerintah cukup menjadi regulator dan pemilik sebagian saham. Dengan begitu Pemerintah akan kehilangan sebagian besar hasil dari pengelolaan migas dan kekayaan alam lainnya. Padahal semua itu adalah sumber pemasukan yang sangat besar.

Hal itu jelas menyalahi syariah Islam. Islam menetapkan bahwa kekayaan tambang yang depositnya besar adalah milik umum, milik seluruh rakyat. Tambang demikian tidak boleh dikuasai oleh swasta.

Pengelolaan semua kekayaan milik rakyat harus dilakukan oleh negara mewakili rakyat. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat demi kemaslahatan mereka.

Dengan dikelola langsung oleh negara, maka negara akan memiliki sumber pemasukan yang sangat besar. Negara pun tidak akan kesulitan mewujudkan berbagai proyek untuk kemaslahatan rakyat, seperti proyek kelistrikan, infrastruktur dan lainnya. Itu berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem kapitalisme neoliberal yang mengandalkan pemasukan dari pajak dan utang. Untuk memperbesar pemasukan berarti harus memperbesar pajak dan utang, dan itu artinya memperbesar beban yang harus ditanggung rakyat. Ironisnya, kekayaan alam yang berlimpah justru diserahkan kepada swasta dan pihak asing yang tentu saja hasilnya banyak mengalir untuk kemakmuran swasta dan asing itu.

Dengan dikelola oleh negara, negara juga akan mudah mengembangkan proyek yang banyak dipengaruhi oleh hasil kekayaan alam itu, misalnya, pembangkit listrik. Saat ini PLN kesulitan mendapatkan pasokan gas dan batubara karena PLN harus membeli dari perusahaan pemegang kuasa tambang. Negara tidak bisa memaksa perusahaan itu untuk memasok gas dan batubara itu ke PLN. Saat migas, batubara dan sumber-sumber listrik dikelola langsung oleh negara, maka negara bisa dengan mudah mengalokasikan semua itu untuk pembangkit listrik.

Dengan demikian, sebab mendasar dalam masalah listrik, migas, pertambangan dan lainnya adalah penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Selama sistem itu terus diadopsi dan diterapkan maka masalah akan terus terjadi silih berganti.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here