Utang dan Neo-Imperialisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, December 8, 2019

Utang dan Neo-Imperialisme


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Ada sejumlah indikasi yang jelas menunjukkan bahwa utang telah dijadikan alat ekploitasi oleh negara besar terhadap negara berkembang. Fakta itu juga dinyatakan oleh Steven Hiatt dalam buku As Games As Old As Empire –di dalamnya juga berisi pengakuan dari 12 orang economic hitman (perusak ekonomi) termasuk John Perkins- . Steven Hiatt menyatakan "Pembayaran dari negara-negara Dunia Ketiga (negara miskin dan berkembang) berjumlah sekitar US$ 375 milyar per tahun atau 20 kali lebih besar dari jumlah uang yang diterimanya (dari negara-negara kaya). Sistem ini juga disebut Marshall Plan yang terbalik, dengan negara-negara dunia Selatan memberikan subsidi kepada negara-negara kaya di belahan Utara dunia, walaupun separuh dari manusia di dunia hidup dengan US$ 2 per hari."

Sementara utang dijadikan alat kontrol untuk mendektekan kebijakan diungkapkan oleh John Pilger dalam bukunya The New Rulers of the World (hal. 1): "In this world, unseen by most of us in the global north, a sophisticated system of plunder has forced more than ninety countries into 'structural adjustment' programmes since the eighties, widening the divide between rich and poor as never before. This is known as 'nation building' and 'good governance' by the 'quad' dominating the World Trade Organisation (the United States, Europe, Canada and Japan) and the Washington triumvirate (the World Bank, the IMF and the US Treasury) that controls even minute aspects of government policy in developing countries. Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countries to pay $100 million to western creditors every day. The result is a world where an elite of fewer than a billion people controls 80 per cent of humanity's wealth." (Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, suatu cara perampokan canggih yang telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam Program 'Penyesuaian Struktural' (structural adjustment' programmes) sejak tahun delapan puluhan, yang memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dikenal dengan istilah "nation building" dan "good governance" oleh "empat serangkai" yang mendominasi World Trade Organization (AS, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka secara besar diperoleh dari utang yang tidak bisa terbayar kembali, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang kurang dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.)

Semua lembaga internasional yakni IMF, Bank Dunia dan kelompoknya melakukan pendiktean kepada Indonesia dalam bidang perumusan kebijakannya. Program IMF yang "dipaksakan" kepada Indonesia melalui apa yang dinamakan Extended Fund Facility atau Letter of Intent. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menerbitkan apa yang dinamakan "country strategy report" untuk Indonesia yang isinya penuh dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau semua itu digabung menjadi satu dan diteliti, akan menjadi sangat jelas bahwa sudah lama pemerintah Indonesia tidak pernah merumuskan kebijakannya sendiri yang mendasar. Semua aspek penting ditentukan oleh CGI, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), USAID. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanyalah kebijakan-kebijakan detil yang sifatnya penjabaran untuk pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dasar yang ditentukan oleh "Kartel" IMF.

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis terimbas oleh krisis yang bermula dari krisis di Thailand. Sistem ekonomi, terutama sistem moneternya yang sudah dibuat sangat terbuka dan liberal akhirnya mengakibatkan krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997 yang disusul dengan depresi yang cukup hebat. Rupiah merosot nilainya dari Rp 2.400 per dollar menjadi Rp 16.000 per dollar. Dalam kondisi seperti itu Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya minta bantuan IMF, yang diberikan dalam bentuk Extended Fund Facility atau yang lebih terkenal dengan sebutan program Letter of Intent (LoI).

Pada bulan Juli 1997, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden  Soeharto secara resmi meminta bantuan dan campur tangan IMF dalam mengatasi krisis moneter dan ekonomi. Pada tanggal 31 Oktober 1997, IMF mengumumkan bantuan US$ 40 milyar untuk perbaikan ekonomi Indonesia, yang selanjutnya ditambah menjadi US$ 45 milyar sebagai kompensasi atas reformasi ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_4.htm). Untuk itu Pemerintah Soeharto harus menandatangani kesepakatan rencana program penyehatan perekonomian yang akan dijalankan yang disebut Letter of Intent (LoI) atau Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP).

Baik LoI maupun MEFP disebutkan sebagai dokumen yang menggambarkan langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh negara anggota dalam kaitannya dengan permintaannya untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari IMF. LOI disusun oleh negara anggota yang mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan atau memperoleh pinjaman dari IMF.

Dalam kenyataannya, ada dua macam dokumen atau lebih yang digabung menjadi satu. Dokumen pokok diberi judul Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), yang memuat pokok-pokok dan rincian langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama masa berlakunya fasilitas pembiayaan tersebut. Dalam dokumen ini digambarkan latar belakang, kerangka ekonomi makro, program kebijakan moneter dan fiskal, serta cara pelaporannya. Untuk Indonesia dan berbagai negara Asia tiga tahun terakhir (2000), dalam program juga dimasukkan restrukturisiasi sektor keuangan, reformasi struktural sektor riil, dan berbagai program yang mendukungnya, seperti peningkatan transparansi dan governance.

LoI atau MEFP itu menjadi alat mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Salah satunya dengan mekanisme pengucuran utang, dimana utang akan dikucurkan jika syarat-syarat yang diminta dan diantaranya banyak dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang harus dibuat terlebih dahulu. Jika sudah dipenuhi baru utang dikucurkan.

LoI pertama ditandatangani tanggal 31 Oktober 1997. Menurut Soedrajat Djiwandono sejak LoI pertama tangal 31/10/1997 hingga LoI yang ditandatangani tanggal 31 Juli 2000, Pemerintah telah menyusun 14 LoI. LoI yang paling terkenal adalah LoI yang ditandatangani oleh presiden Soeharto tanggal 15/1/1997 yang berisi 50 butir. Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid menyusun LoI pada bulan Januari tahun 2000, untuk penggunaaan fasilitas baru (EFF) sebesar US$ 5 milyar yang berisi 98 butir kesepakatan. Pada waktu penyusunan dan pelaksanaan berjalan agak lancar, misalnya dalam pemerintahan Presiden Habibie, ada LoI hanya terdiri dari 10 butir kesepakatan tanggal 11/9/98. Sedangkan LoI terakhir, tanggal 31/7/2000, terdiri dari 63 butir.

Pada faktanya LoI atau MEFP menjadi sarana untuk mengontrol lahirnya berbagai kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh IMF. Dalam kaitan ini Soedradjat Djiwandono (http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000814.html) mengungkapkan, “Dalam kaitan ini, ada suatu kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Secara formilnya memang benar program itu adalah program Indonesia, disusun oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, di lain pihak benar juga bahwa penyusunannya dilakukan melalui perundingan dengan pejabat-pejabat IMF. Bahkan untuk persyaratan-persyaratan yang dicantumkan, jelas semuanya ini ditentukan oleh IMF. Semua ini menunjukkan peran yang dimainkan oleh IMF dalam penyusunan program, yang mempengaruhi realistis tidaknya program, diukur dengan kenyataan yang ada.” Dari situ artinya tidak akan ada butir-butir LoI atau MEFP yang berupa berbagai kebijakan yang harus dibuat oleh Pemerintah yang keluar dari apa yang diinginkan oleh IMF dan AS yang mengendalikan IMF. Dan kebijakan-kebijakan itu bukan hanya pada masalah perekonomian. Contohnya, pada butir 50 LoI tanggal 15 Januari 1998, butir itu mengharuskan dibuatnya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru.

Program dan kebijakan yang disyaratkan (didektekan) oleh IMF meliputi sejumlah resep kebijakan yang disebut Washington Consensus. Washington Consensus adalah satu set dari 10 kebijakan ekonomi yang relatif tertentu yang dianggap sebagai standar paket reformasi yang dipromosikan untuk negara berkembang yang didera krisis oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di Washington seperti IMF, Ban Dunia dan Departemen Keuangan AS. Resep itu meliputi kebijakan dalam berbagai bidang seperti stabilisasi makro ekonomi, membuka ekonomi untuk perdagangan dan investasi dan perluasan kekuatan pasar dalam perekonomian dalam negeri.

Resep yang diberikan IMF meliputi dua kelompok kebijakan: program penyesuaian struktural atau Structural Ajusment Program (SAP) dan kebijakan deregulasi. Kebijakan SAP mengharuskan negara untuk meliberalisasi impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan  secara bebas, devaluasi, pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan barang pokok masyarakat dan menekan tuntutan kenaikan upah buruh sedangkan yang terakhir pemasukan investasi asing yang lebih lancar.

Sedangkan kebijakan deregulasi mencakup empat komponen: pertama, intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimalisir untuk menghindari distorsi pasar. Kedua, privatisasi seluas-luasnya dalam bidang ekonomi hingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai oleh negara. Ketiga, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan semua proteksi harus dihilangkan. Keempat, memperbesar dan melancarkan arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar atau dengan kata lain penguasaan asing terhadap terhadap unit ekonomi baik swasta maupun negara harus diperkenankan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here