Buruknya Politik Kesehatan di Negara Demokrasi - Kapitalis - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, January 7, 2020

Buruknya Politik Kesehatan di Negara Demokrasi - Kapitalis


dr. M. Amin (HELP Sharia)

Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Mulai awal tahun ini, 1 Januari 2020, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen. Kenaikan iuran diharapkan pemerintah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, adapun kenaikan iuran BPJS secara rinci menjadi:

- Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000
- Kelas II dari rp 51.000 menjadi Rp 110.000
- Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000

Kenaikan tersebut juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000. PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019.

Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000.

Ragu

Kenaikan iuran BPJS berpotensi besar semakin menekan masyarakat yang tidak mampu dalam membayar premi. Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebagian meragukan bahwa kenaikan ini akan diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Hal ini disebabkan keputusan pemerintah menaikkan iuran ini tak lebih didasarkan pada persoalan menutupi defisit semata.

Jelas persoalan defisit anggaran memang harus segera ditangani. Apalagi, dikabarkan banyak tenaga medis yang belum menerima bayaran akibat tunggakan pembayaran premi. Keterlambatan itu bisa jadi turut menjadi faktor kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Padahal problem di dalam kesehatan sekarang dalam sistem pelayanan kondisinya adalah emergency in health care, indanger in health care.

Kesalahan Paradigma

Tampaknya berbagai kalangan utamanya yang aktif menyoal Perpres yang berisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengamini sikap dan keputusan pemerintah tersebut. Bahkan boleh jadi dinilai sebagai sikap yang tepat dan bijaksana.

Menjadi sebuah keniscayaan ketika masyarakat tidak memiliki gambaran apa yang seharusnya menjadi hak-haknya, dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dengan logika neoliberal beranggapan telah hadir memenuhi hak-hak publik ketika telah menanggung premi kalangan miskin dan menunda kenaikan premi kelas III. Karena berpandangan keberadaan BPJS Kesehatan seakan mutlak, sehingga harus dicegah dari kebangkrutan meski berkonsekuensi pada peningkatan premi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan secara konsep maupun faktualnya justru mengekalkan liberalisasi kesehatan yang tidak saja semakin menjauhkan masyarakat dari hak-haknya, namun juga memperparah beban penderitaan masyarakat. Misal beban finansial ganda, yaitu membayar premi wajib tiap bulan dan membayar lagi saat sakit karena berbagai sebab. Seperti kamar untuk pasien BPJS Kesehatan penuh, hingga persoalan ketiadaan obat, tenaga kesehatan, sementara penyakit harus segera diobati. Akibatnya, sakit bertambah parah dan bahkan diantara kehilangan nyawa.

Karenanya buruknya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan telah menjadi sorotan berbagai pihak dalam polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru-baru ini. Kesalahan prinsip utama BPJS adalah negara melepaskan tanggung jawab pengelolaan pelayanan kesehatan kepada lembaga keuangan asuransi kesehatan wajib masal BPJS Kesehatan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here