Kembali Menyoal Kegagalan Pemerintah di Bidang Infrastruktur - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, January 7, 2020

Kembali Menyoal Kegagalan Pemerintah di Bidang Infrastruktur


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Rezim Jokowi di periode kedua ini masih menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini merupakan salah satu program gencar dilaksanakan karena dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.

Dalam beberapa pidatonya 2 tahun sebelumnya, Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Konektivitas infrastruktur dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Pemerintah beranggapan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

Realitasnya Rezim Jokowi telah mengalami kegagalan-kegagalan di bidang infrastruktur, berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya, baik pada persoalan: perkeretaapian, sumber daya air, perhubungan laut, tol laut, jalan dan jembatan, dan udara, serta perumahan rakyat.

 Studi Kasus

Ada satu catatan, di antara banyak sorotan kritis, bahwa pembangunan dan pengelolaan sejumlah infrastruktur di Indonesia sejatinya telah mengandalkan peran swasta untuk dikelola secara komersil. Jalan tol, misalnya, dari sekitar 900 kilometer yang terbangun, 576 km di antaranya dioperasikan oleh BUMN PT Jasa Marga dan sisanya oleh swasta. Meskipun demikian, semuanya dikelola secara komersil. Akibatnya, tarif jalan tol senantiasa naik dari waktu ke waktu, tak peduli tingkat kemacetan dan pelayanannya di beberapa ruas semakin buruk.

Dalam UU No. 38 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa tarif tol, selain dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan dan besar keuntungan biaya operasi kendaraan, juga ditentukan oleh kelayakan investasi. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol juga dilakukan setiap dua tahun sekali dengan menyesuaikan laju inflasi. Aturan ini merupakan jaminan bahwa pendapatan operator akan selalu menguntungkan.

Contoh lainnya adalah proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dari jumlah tersebut, PLN hanya diberikan 10 ribu megawatt. Sisanya diserahkan kepada swasta. Bahkan untuk mempercepat proyek ambisius tersebut sebagian dilakukan melalui penunjukan langsung alias tanpa tender. Di samping investor lokal, sejumlah investor asing asal Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Eropa telah menyatakan minat mereka untuk menggarap proyek tersebut.

Untuk produsen swasta atau yang dikenal dengan independent power producer (IPP), listrik yang mereka produksi dijual ke PLN sesuai dengan hasil negosiasi yang paling menguntungkan. Jika biaya produksi atau tingkat keuntungan yang diinginkan naik maka harga jual kepada PLN akan ikut naik. PLN juga didorong agar fokus mengelola jaringan distribusi, transmisi dan maintenance, sementara urusan pembangkit listrik diserahkan kepada IPP. Agar tetap menguntungkan, harga di tingkat konsumen dilepas ke mekanisme pasar.  Dengan demikian PLN dan IPP tetap untung, sementara Pemerintah tak perlu menanggung subsidi.

Hal serupa juga terjadi pada pelabuhan. Dengan alasan lebih efisien dan memiliki manajemen teknologi lebih maju, mereka diberi kelonggaran untuk mengelola pelabuhan nasional seperti Hutchison Port Holding (Hongkong) di Pelabuhan Petikemas Tanjung Priuk dan Dubai Port di Tanjung Perak Surabaya.

Dampak

Motif investasi swasta tidak lain adalah memaksimalkan laba agar pendapatan pemilik saham meningkat. Akibatnya, komersialisasi infrastruktur publik seperti jalan, listrik dan air membuat akses publik terhadap layanan dasar tersebut terutama bagi penduduk yang kurang mampu menjadi kian mahal.

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan infrastruktur juga tidak menjamin kualitas akan menjadi lebih baik. Sekedar contoh, pengelolaan air di DKI Jakarta yang diserahkan kepada swasta tidak saja membuat harga air semakin mencekik, namun kualitas air juga semakin buruk. Proyek 10 ribu megawatt yang didominasi investor Tiongkok kualitasnya sangat buruk dibandingkan yang dibangun oleh anak perusahaan PLN. Laporan Public Services International(PSI) dengan tajuk "Why Public-Private Partnerships (PPPs) don't work" memaparkan bagaimana buruknya pembangu-nan infrastruktur di sejumlah negara yang melibatkan swasta dibandingkan jika dilakukan oleh Pemerintah.

Di sisi lain, pengendalian swasta terutama oleh asing terhadap infrastruktur dapat mengancam keamanan dan kemandirian suatu negara. Oleh karena itu, beberapa negara kapitalis sekalipun justru membatasi bahkan menolak kehadiran investor asing jika mengancam kepentingan domestik mereka. Pada tahun 2006, Kongres Amerika Serikat menolak kehadiran Dubai Port World untuk mengelola enam pelabuhan utama di negara tersebut dengan alasan keamanan nasional. Padahal CFIUS, komite yang bertugas menyelidiki dampak investasi terhadap keamanan nasional, telah memberikan restu. Fakta ini menunjukkan bahwa negara tersebut sadar bahwa investor asing berpotensi untuk mengancam keamanan nasional suatu negara.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here