Lembaga Akademis Menjadi Budak Kapitalis - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, January 31, 2020

Lembaga Akademis Menjadi Budak Kapitalis

Oleh : Ainur M. Dzakiyah
(Penulis)

Ada udang dibalik batu. Ada maksud tersembunyi. Demikian peribahasa yang tepat untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendididikan  Nadiem Makarim. Lembaga pendidikan tinggi yakni kampus seharusnya mencetak insan-insan unggul untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kenyataanya gelaran karpet merah para industrialis terhampar panjang ke lembaga pendidikan tersebut.
Kebijakan yang diberi nama Merdeka Belajar: Kampus Merdeka ini mengubah empat hal.
Pertama, kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTN dan PTS) itu harus memiliki akreditasi A dan B. Sebelum peraturan ini berlaku, yang boleh membuka program studi baru hanya yang sudah berbadan hukum (perguruan tinggi negeri badan hukum/PTN BH)--jumlahnya 11, per April tahun lalu.Syarat tambahan: program studi tersebut baru dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS dan bukan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Perubahan kedua diberlakukan dalam proses akreditasi. Lewat Kampus Merdeka, akreditasi "bersifat otomatis." Sementara saat ini, akreditasi wajib dilakukan setiap lima tahun sekali.
Ketiga, Nadiem akan mempermudah PTN Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjadi PTN BH. Hingga saat ini, yang dapat menjadi PTN BH hanya perguruan tinggi berakreditasi A.
Poin keempat terkait sistem kredit semester (SKS). Poin ini berupaya untuk mengubah "definisi SKS," kata Nadiem, yang tidak lagi diartikan sebagai "jam belajar," tapi "jam kegiatan."
Dengan sistem baru ini mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS. Karena bentuknya kini jadi 'jam kegiatan', SKS di sini maknanya lebih luas: ia tak hanya berbentuk belajar di kelas, tapi juga termasuk "magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil".
kebijakan tersebut lahir dilatar  belakangi oleh 4 hal yaitu
1. Mendorong perguruan tinggi lebih adaptif.
2. Mempercepat inovasi.
3. Menghilangkan paradigma pendidikan hanya tanggungjawab satuan.
4. Melatih mahasiswa lebih adaptif.
Pendidikan merupakan modal awal dalam membangun peradaban. Namun bila kita mencermati 4 kebijakan kampus merdeka yang diwacanakan oleh Nadiem Makarim. Kampus termasuk dalam pengaturan dunia pendidikan. Jika salah satu komponen pendidikan ini tidak berjalan sesuatu dengan orientasi pendidikan yang seharusnya maka dunia pendidika kan pincang. Kampus yang dibekali dengan laboratorium, penelitian -penelitian terstruktur baik di bidang sosial dan science serta segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kreativitas dan inovasi. Kampus juga sebagai rujukan di masyarakat dalam menghadapi masalah.
Sayang sekali seiring berjalannya waktu, kampus yang memiliki peranstrategis di masyarakat mulai terseret kee dalam arus liberalisasi. Semakin sempurna dengan adanya kebijakan kampus merdeka.
Setidaknya ada bebebrapa marabahaya yang akan terjadi bila kebijakan kampus merdeka ini benar-benar terlaksana. Diantaranya yaitu,
Pertama, pembukaan program studi baru . kebijakan kni akan membuatampus berlomba-lomba untuk membuat prodi yang sesuai dengan keinginan dan selera pasar/industri. Bukan berorientasi pada kebutuhan di masyarakat. Apalagi dengan syarat tambahan program studi tersebut baru dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS. Sudah dapat ditebak orientasi pendidikan menjadi orientasi jualan. Terlebih dengan  Status sebagai badan hukum pendidikan, maka negara bisa berlepas tangan dalam menyokong dana dan lepas  kontrol.
Kedua, pembaruan sistem akreditasi yang otomatis . adalah upaya negara dalam berlepas tangan untuk menjadi barometer pendidikan di kampus. Peran standarisasi kualitas dan kuantitas akan semakin minim.
Ketiga,permudah kamous menjadi BHP akan berakibat pendidikan semakin mahal. Karena mekanisme badan hukum adalah mekanisme bisnis untung rugi. Kampus membiayai sendiri biaya operasionalnya.  Tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Kampus bisa dipaailitkan. Maka kampus akan membebankan baiayanya kepada mahasiswa yang berakibat biaya kampus mahal. sehingga semakin sulit dijangkau oleh keseluruhan rakyat. Terutama si miskin akan sulit mengenyam pendidikan tinggi.
Keempat, mahasiswa magang adalah cara licik kapitalis mendapatkan tenaga kerja murah.
kuta jangan tertipu dengan bahasa fatamorgana program ini yakni  agar mahasiswa lebih "adaptif". Padahal dalam proses adaptasi mahasiswa yang bekerja di perusahaan -perusahaan yang bekerja sama dengan kampus , perusahaan -perusahaan tersebut mendapatkan tambahan tenagkerja yang mau dibayar murah. Padahal beban pekerjaan sama dengan pekerja yang lain. Hal ini tentu sangat menguntungkan pengusaha karena dapat menekan ongkos produksi. Maka tidak lain ini adalah bentuk perbudakan terselubung yang "direstui" oleh pemerintah. Sehingga pemerintah berperan  seperti agen-agen kapitalis yang materialis.
Negara seharusnya hadir dalam mengontrol dan melindungi warga negaranya. Termasuk di dalam pendidikan. Sebagaimana visi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang dasar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mengenyangkan para kapitalis.
Semua ini terjadi karena Indonesia melandaskan tata kehidupannya berdasarkan sistem kapitalisme. Sistem yang menguntungkan para pemilik modal. Negara hadir untuk menjadi pelayan para kapitalis.
Berbeda dengan Islam, orientasi pendidikan di dalam islam. Pendidikan di dalam Isla bervisi untuk menghasilkan insan yang berkepribadian islam, menguasai pemikiran Islam yang ganda, menguasai ilmu terapan dan mampu menyelesaikan problematika umat. Negara punya kendali penuh untuk menahkodai kemana arah pendidikan negaranya. Sebagaimana rosulullah pernah mensubtitusi tebusan orang kafir berupa tawanan perang badar dengan mengajari sepuluh anak -anak dari kaum muslimin(membaca & menulis). hal ini membuktikan bahwa negara punya kekuatan dan kedaulatan dalam mengatur kemaslahatan kehidupan. Bila negeri ini ingin bangkit maka Isla adalah solusinya. Kembali ke naungan negara bervisi mulia dengan landasan akidah. Negara tersebut adalah khilafah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here