Liberalisasi Membuat Rakyat Semakin Tercekik, Bagaimana Islam Menghentikannya? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, January 27, 2020

Liberalisasi Membuat Rakyat Semakin Tercekik, Bagaimana Islam Menghentikannya?


Oleh: Ahmad Wiyono (Analisis Arroya Center)

Belum genap 1 bulan berjalan, tahun baru ini memaksa rakyat Indonesia menerima kenyataan pahit. Iuran BPJS resmi naik tidak karuan, kenaikan tarif tol di sejumlah ruas nasional, kemudian diikuti wacana kenaikan tarif dasar listrik dan gas elpiji kemasan tabung 3 kg di bulan Juli mendatang.

Bila diamati kenaikan sejumlah tarif dan premi tersebut terjadi secara berkala dan terjadi setiap tahunnya.  Misalnya iuran BPJS yang awalnya tidak terlalu memberatkan, kini terasa mencekik dan menguras uang belanja keluarga.

"Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000," ujar M. Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. (www.kompas.com, 30 Oktober 2019)

Kenaikan sejumlah tarif dan iuran tersebut, serta bertambahnya variasi pajak yang dibebankan pada rakyat merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah. Pasalnya paradigma pengelolaan negara yang dijalankan selama ini cukup liberal.

Subsidi kepada rakyat dianggap sebagai beban negara, sedangkan pajak diposisikan sebagai pemasukan pokok negara. Hal ini dikarenakan privatisasi BUMN dan sektor-sektor publik yang strategis perlahan dilepas dari tangan negara, sehingga pendapatan dari sektor non pajak terus tergerus. Negara pun sangat bergantung pada pemasukan pajak untuk memenuhi anggarannya. Dapat kita lihat bagaimana persentase pendapatan non pajak dari APBN yang menyusutl tiap tahunnya.

Bagaimana melepaskan Indonesia dari liberalisasi?

Pertama, yang perlu disadari bahwa liberalisme merupakan buah dari sekulerisme, sebuah paham yang mengusung kebebasan pribadi dan berpandangan wajibnya menghormati kemerdekaan pribadi. Tugas inti negara adalah melindungi kebebasan penduduknya, seperti: kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kepemilikan pribadi, dan kebebasan pribadi. Liberalisme dapat berkembang subur bersama demokrasi sebagai sistem pengawalnya. Maka akan dijumpai, negara yang menganut sistem demokrasi pasti mengusung nilai-nilai liberalisme.

Dengan adanya kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal memungkinkan seorang pribadi memiliki atau memprivatisasi fasilitas umum dan sumber daya alam yang melimpah untuk menumpuk kekayaan sendiri. Lahirlah segelintir orang yang super kaya dengan menyedot kekayaan publik.

Jurang ketimpangan ekonomi pun semakin lebar sebagaimana di Indonesia saat ini, satu persen orang Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Sementara, 10 persen keluarga terkaya menguasai 70 persen aset nasional. Data ini diungkapkan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. (Republika.co.id, 10 Oktober 2019)

Kedua, mengupayakan sistem alternatif agar Indonesia meninggalkan sistem ekonomi liberal. Selama ini yang dipahami bahwa rival dari sistem ekonomi liberal dan kapitalis hanyalah sosialisme. Padahal ada Islam yang memiliki sistem ekonomi unik, berbeda dengan liberal kapitalis dan sosialisme. Perbedaan mendasarnya adalah Islam menempatkan hukum-hukum syariah sebagai aturan dan solusi bagi jalannya perekonomian. Dari sumber hukum Islam didapatkan konsep dan aturan-aturan dalam bidang ekonomi yang detail.

Sistem ekonomi Islam memiliki konsep bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan asasi/primer setiap warga negaranya. Negara dan pejabatnya harus bekerja keras agar setiap warga negara mendapatkan jalan dalam memenuhi nafkahnya, dalam ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Caranya dapat dengan memberikan pembekalan kompetensi dan modal secara gratis, membuka lapangan kerja yang luas, dan mengatur distribusi kekayaan secara adil, dsb. Sebagaimana Rasulullah Saw pernah memberikan kapak kepada sahabat Anshar agar dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Di sisi lain, Islam tidak membatasi manusia untuk memiliki kekayaan selama caranya tidak melanggar syariat. Dalam hal kepemilikan, menurut Islam ada tiga macam kepemilikan yakni kepemimpinan individu, umum, dan negara. Kepemilikan umum tidak dapat dikuasai individu, semisal jalan tol, pertambangan, hutan, pantai, sungai, laut dsb. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Semuanya harus dikelola oleh negara dan tidak boleh diberikan swasta atau individu, kemudian keuntungannya diberikan kepada masyarakat luas. Keuntungan yang diberikan tersebut bisa dalam wujud uang, barang seperti BBM, secara gratis ataupun dengan harga yang murah.

Indonesia harus meninggalkan sistem ekonomi liberal dan demokrasi agar tidak semakin terpuruk ke depannya. Kembali pada Islam dan syariat merupakan jalan terbaik. Namun perlu digarisbawahi bahwa sistem ekonomi Islam hanya dapat berjalan sempurna di bawah sistem negara Islam atau khilafah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here