Melon-Gate

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

(Koordinator LENTERA)

Rencana pencabutan subsidi gas melon (gas LPG kemasan 3kg) sudah ramai sejak akhir 2019 lalu. Ini wajar dibahas di tengah masyarakat, karena merekalah yang pasti terdampak. Bagaimana pun, konsumen gas melon selama ini memang kalangan rakyat menengah ke bawah. Adanya pencabutan subsidi berarti otomatis menaikkan harganya yang diperkirakan dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga awal.

Kenaikan harga gas melon ini dinilai banyak kalangan sebagai langkah pemerintah yang paling buruk, lantaran dapat menyengsarakan rakyat kecil. Pasalnya, gas melon yang tak lain adalah gas LPG bersubsidi ini adalah kebutuhan pokok masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya pedagang kecil, yang bergantung pada tabung gas melon. Menaikkan harganya adalah sama saja dengan mematikan pedagang kecil dan kalangan ekonomi lemah.

Analis politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyampaikan menaikkan harga gas LPG 3kg merupakan langkah yang tidak tepat. Karena, hal ini ibarat mempertaruhkan fungsi pemerintah yang salah satunya adalah memberikan subsidi bagi masyarakat. Jika subsidi hilang sementara pajak tetap ada, maka saat itu pemerintah seharusnya tidak diperlukan lagi.

Karena itu, Dedi menerangkan gas LPG 3kg tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus berupaya untuk memberikan subsidi dengan cara apapun. Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah melakukan kajian utuh soal prioritas pemberian subsidi. Salah satunya, untuk gas LPG 3kg. Pemerintah harus memahami apa saja yang prioritas subsidi, mana yang tidak, gas untuk masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai prioritas.

Fakta ini tentu ironi. Mengingat, Indonesia punya Natuna yang memiliki sumberdaya gas alam. Menurut data Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2016, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Indonesia, yakni mencapai 49,87 persen. Bahkan disebutkan oleh para ahli, cadangan gas alam Natuna ini adalah yang terbesar di dunia.

Yang lebih ironis lagi, potensi Natuna inilah yang hingga saat ini menjadi rebutan negara-negara kapitalis besar. Tak heran jika beberapa waktu lalu, Indonesia sampai harus menuai ketegangan dengan China. Karena sebagai negara besar, China juga punya kepentingan kapitalisme di Natuna.

Dari sini, yang juga perlu kita cermati adalah fungsi pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah memang punya peran untuk mengurusi urusan rakyatnya. Keberadaan rakyat adalah untuk diurus, bukan malah dijadikan konsumen. Bahkan, pemerintah seyogyanya mengusahakan semaksimal mungkin seluruh pemenuhan hajat hidup rakyatnya. Bukankah demikian menurut dasar negara yang dianut oleh negeri ini? Yakni sebagaimana mandat dalam UUD 1945 Pasal 33. Karena itu, jika subsidi dicabut, maka sama saja dengan pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Lebih dari itu, di antara sekian banyak perihal kenaikan tarif dan harga kebutuhan pokok, di saat yang sama juga terjadi berbagai ketimpangan dan penyimpangan sosial. Semakin ditutupi, malah semakin jelas bahwa sesungguhnya politik oligarki telah pekat mewarnai negeri ini.

Selain melon-gate (kasus gas melon) ini, masih banyak kasus lain sejenis yang juga layak dikritisi. Jauh di dalam gerbong negara ini telah membuahkan bukti bahwa penguasa telah menjadi pengusaha. Dan memang banyak para pejabat berlatar belakang pengusaha. Hingga akibatnya, pemerintah ibarat produsen dan rakyat bagai konsumen. Hubungannya jual-beli, bukan lagi antara pengurus dan pihak yang wajib diurus. Ini benar-benar tak sesuai dengan mandat konsep subsidi dari negara kepada rakyatnya.

Sungguh, ketika kita sebagai rakyat mengkritik itu berbeda dengan mengeluh. Pencabutan subsidi memang ujian. Ridho terhadap ujian memang wajib. Tapi dengan sikap kita dalam bersabar dan kritis adalah wujud ikhtiar menyampaikan kebenaran yang wajib untuk dilakukan.

Sudah waktunya kita segera move on dari aturan dan polah ala manusia. Buktinya, jika sistem kapitalisme ciptaan manusia digunakan untuk mengatur perkara asasi kebutuhan hidup, maka lagi-lagi hawa nafsu nominal semata yang mendominasi. Apa-apa bermotif kejar laba, jangan sampai rugi. Wajarlah jika akhirnya hidup sejahtera hanya ilusi