PANCASILA dan KORUPSI - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, January 28, 2020

PANCASILA dan KORUPSI


Discourse of Ideology
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


© Agung Wisnuwardana
.
Kasus korupsi yang merugikan rakyat terus menjadi tontonan yang memuakkan
.
Skandal Jiwasraya yang diduga melibatkan mantan orang penting telah merugikan rakyat 13 T
.
Kasus Asabri yang juga diduga melibatkan pemangku kekuasaan telah merugikan negara lebih kurang 10 T
.
Kasus Korupsi yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi partai penguasa menjadi beban material, sosial dan psikologi yang berat bagi rakyat negeri ini
.
Walau tak terkait langsung dengan Pileg dan Pilpres tetapi hal itu akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terkait integritas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil
.
Kasus lama terkait korupsi kondensat sejak 2015 yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) telah merugikan negara mencapai 35 T
.
Kasus ini serasa
sengaja diambangkan dan disembunyikan dari kontrol publik.  Hingga saat ini tidak jelas proses terhadap kasus ini karena diduga melibatkan petinggi aparat hukum yang melindungi Honggo sang koruptor.
.
Korupsi sebenarnya adalah fenomena gunung es. Yang tidak nampak di permukaan jauh lebih banyak
.
Ada pertanyaan besar,  dimana posisi Pancasila?  Apa peran Pancasila untuk menyeleaaikan masalah ini?  Bahkan banyak koruptor yang tertangkap adalah mereka yang sering berteriak keras "Saya Pancasila, Saya Indonesia"
.
Korupsi bukan sekedar masalah personal dan moralitas, tetapi sudah masuk problem sistemik
.
Korupsi bagaikan lingkaran setan yang menghancurkan
.
Demokrasi tegak dengan biaya politik yang tinggi.  Untuk memenangi pesta demokrasi diperlukan modal atau kapital yang besar.  Darimana kapital didapat?  Dari para pemodal,  para kapitalis,  para oligark. Darimana para kapitalis memiliki modal yang banyak?  Dari mengeruk kekayaan Indonesia yang mereka peroleh karena sistemnya neoliberal.  Para politisi dan parpol yang menang nantinya harus mengupayakan UU dan peraturan untuk mengabdi pada kepentingan para kapitalis
.
Para birokrat pun harus memback up perilaku korupsi. Bahkan lembaga legislatif,  eksekutif dan yudikatif pun terlibat dalam kongkalikong korupsi berjamaah
.
Fakta di atas memperkuat argumentasi bahwa yang sebenarnya diterapkan di Indonesia adalah politik demokrasi dan ekonomi neoliberal. Keduanya adalah pasangan ide yang merusak Indonesia
.
Demokrasi dan neoliberal lahir dari prinsip sekulerisme.  Inilah bangunan dari ideologi kapitalisme
.
Kembali pertanyaannya,  dimana Pancasila berada?
.
Akhirnya kita semua harus jujur dan legowo bahwa Pancasila hanyalah pernyataan umum yang terkumpul dalam lima sila. Pancasila tak memiliki sistem yang jelas dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Pancasila mentok hanyalah sebatas kumpulan filosofi ( philosofische grondslag ) yang maknanya belum jelas
.
Oleh karena itu Pancasila tidak bisa diaebut ideologi
.
Upaya menafsirkan Pancasila, faktanya hanyalah upaya pemaksaan ideologi dunia, apakah kapitalisme atau sosialisme
.
Seperti saat ini, fakta rezim Jokowi menerapkan ideologi kapitalisme berupa prinsip sekulerisme,  politik demokrasi dan ekonomi neoliberal
.
Oleh karena itu bila ada hari ini yang terus teriak lantang memaksa "Saya Pancasila" maka maksud yang sebenarnya adalah "Saya Kapitalisme"
.

Wallahu'alam

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here