Tantangan Keras dari China!

Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Terjadi peningkatan pelanggaran-pelanggaran batas oleh China di sekitar, termasuk di Indonesia. Hal ini juga berakibat hubungan antara pemerintah Indonesia dengan China memanas dalam beberapa hari terakhir. Insiden terakhir, patroli keamanan laut China diketahui memasuki perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia. China unjuk kekuatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna milik Indonesia. Kapal-kapal nelayan China dikabarkan mencari ikan dikawal kapal penjaga (Coast Guard) China. Kontan kejadian ini memantik konflik, padahal PBB sudah memutuskan klaim China atas Natuna tidak sah. Kementerian Luar Negeri pun melontarkan protes karena menilai China melakukan pelanggaran batas wilayah.

Pada hari Senin (30/12/19) hasil rapat antar Kementerian di Kemlu mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard RRT di perairan Natuna. Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

Keras Kepala

China mengklaim wilayah tersebut berdasarkan fakta sejarah sejak era Dinasti Han pada tahun 110 Sebelum Masehi. Pada era itu, dilakukan ekspedisi laut ke Kepulauan Spratly dan para nelayan serta pedagang Tiongkok sudah bekerja dan menetap di wilayah tersebut. Klaim Tiongkok ini diperkuat dengan mengeluarkan peta sembilan garis putus pada tahun 1947 dan Mei 2009.

Terkait urusan Laut China Selatan (LCS) , laut ini mencakup wilayah sejumlah negara lain yakni Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kontan klaim sepihak dari China atas LCS mengundang reaksi keras dari negara-negara tersebut dan mencoba mempertahankan kedaulatan masing-masing. Bahkan, Filipina telah memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA). Ini merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB yang menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di wilayah Laut China Selatan. Meski demikian, China tetap ngeyel dengan menegaskan tidak menerima keputusan tersebut.

Tak Ada Kompromi

Bila China ingin melakukan negosiasi atas klaim China atas Kepulauan Natuna, maka jelas  tidak mungkin dilakukan. Pemerintah Indonesia juga jangan lembek, kesediaan Pemerintah untuk bernegosiasi dengan Pemerintah China dianggap mencederai amanah rakyat sebagai negeri yang berdaulat penuh atas seluruh rakyat dan wilayahnya. Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia dari China tidak boleh menjadi dasar kompromi terhadap kedaulatan Indonesia.

Pendekatan Indonesia yang lebih lunak menyebabkan negara ini menjadi lebih rentan terhadap tekanan diplomasi China. Indonesia harusnya menutup pintu diplomasi dan kompromi dengan China serta mengirimkan pasukan TNI untuk mengusir kapal-kapal China yang bertahan di perairan laut Natuna.

Segala bentuk intervensi asing akan bisa diblok. Intervensi melalui politik pun harus ditutup, pemerintah tidak boleh memberikan jalan kepada Negara asing imperialis untuk mengintervensi dan mengendalikan negara. Intervensi melalui UU juga tidak boleh jalan.  Walhasil, Indonesia harus berbenah dengan tatanan syariah, maka ketahanan politik luar negeri menjadi mandiri, kuat dan berpengaruh.