Ada Apa Dengan Sistem Perpajakan Kapitalistik Ini? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, February 7, 2020

Ada Apa Dengan Sistem Perpajakan Kapitalistik Ini?


Lukman Noerochim (Stafsus FORKEI)

Saat ini rakyat dipaksa membayar pajak dengan angka yang terus meningkat, dari sisi pengeluaran, subsidi untuk rakyat justru terus dikurangi. Padahal pada saat yang sama, pengeluaran untuk membayar cicilan utang dan bunganya terus menunjukkan tren naik. Alhasil, APBN kita dari tahun ke tahun terkesan makin pro kapitalis.

Sesungguhnya, dalam kerangka sistem ekonomi Kapitalisme, apalagi dengan haluan liberal yang dianut negeri ini, peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan penurunan yang terus-menerus dari sisi pengeluaran untuk subsidi rakyat adalah hal yang logis, bahkan mutlak. Sebab, sejak awal Kapitalisme menghendaki minimalisasi peran negara dalam melayani rakyat, meski untuk itu negara justru menuntut peran rakyat dalam pembangunan melalui aneka ragam pungutan pajak atas mereka.

Benar, ini adalah demokrasi yang hakiki yang mengorbankan masyarakat umum demi sekelompok kecil orang berpengaruh.  Hal itu seperti kondisi di Barat yang tidaklah lebih baik dari kondisi yang ada di Timur.  Jika tidak, lalu kenapa pemerintah konsern untuk mewajibkan pajak-pajak itu kepada masyarkat miskin secara umum, sementara tidak dipungut kharaj atau 'usyur terhadap jutaan hektar tanah?  Dan kenapa zakat tidak dipungut dari orang-orang kaya di tengah masyarakat?  Kenapa tambang emas, tembaga, batubara, minyak dan gas di Indonesia dikelola kepada perusahaan-perusahaan asing?  Kenapa hasil dari tambang-tambang itu tidak dimaksimalkan dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat?

Berbeda dengan cara pandang kapitalisme, dalam konsep Islam telah mengharamkan semua pajak seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang diwajibkan kepada orang kaya maupun miskin secara langsung atau tidak langsung.  Pajak di dalam Islam hanya diwajibkan terhadap orang-orang kaya di tengah masyarakat saja dan tidak diwajibkan kepada orang-orang miskin.

Dan pajak di dalam Islam itu hanya dipungut secara temporer, bukan terus menerus dan hanya dipungut hanya dalam kondisi tertentu yang telah dinyatakan oleh syara’ dan bukan pada semua keadaan.  Kharaj dan 'usyur hanya diwajibkan atas tanah.  Sementara zakat diwajibkan atas orang yang memiliki harta sudah mencapai nishab.

Di dalam sistem Islam, terdapat pemasukan besar dari zakat yang masuk ke kas pendapatan baitul mal kaum muslim yang akan dibelanjakan untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat.  Juga terdapat pendapatan dalam jumlah besar dari kepemilikan umum seperti minyak, gas, batubara, barang tambang, yang sebagiannya akan dibelanjakan untuk memenuhi belanja negara.  Sedangkan di bawah sistem kapitalis saat ini, seluruh potensi lari ke kantong perusahaan-perusahaan asing melalui penyerahan kepemilikan atas berbagai potensi itu kepada mereka padahal potensi-potensi itu merupakan kepemilikan umum.  Mestinya, dengan adanya potensi berlimpah itu, negara tidak boleh mewajibkan berbagai macam pajak kepada masyarakat umum. 

Rasulullah saw telah memperingatkan siapa saja yang memungut pajak itu dan mengancamnya dengan neraka.  Rasul saw bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Orang yang memungut cukai/pajak tidak akan masuk surga

Beliau juga bersabda:

صَاحِبُ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ

Orang yang memungut cukai/pajak berada di neraka

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here