Butuh Format Struktur Hukum Yang Tepat - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, February 17, 2020

Butuh Format Struktur Hukum Yang Tepat


Hadi Sasongko (Direktur PoroS)

Ada seorang pengamat berpendapat bahwa dalam negara demokrasi, mafia hukum menjadi penyakit laten. Mafia ini tak seperti mafia bandit bersenjata ala mafia di Italia atau Yakuza di Jepang, namun merupakan suatu jaringan pihak-pihak tertentu—baik dari dalam maupun dari luar lembaga penegak hukum—yang berkonspirasi dan merekayasa jalannya proses hukum.

Tidak berhenti sampai problem tersebut, sistem demokrasi menciptakan negara korporasi. Negara dimana elit politik dan pemilik modal menjalin hubungan simbosis mutalisme yang saling menguntungkan antar mereka tapi merugikan rakyat. Sistem demokrasi yang dikenal mahal membuat pemilik modal sangat berkuasa dan sangat dibutuhkan untuk mendukung kemenangan elit politik. Setelah berkuasa, sebagai balas budi, elit politik baik di legislatif maupun eksekutif membuat kebijakan yang menguntungkan pemilik modal.

Berbeda dengan sistem demokrasi, dalam struktur pemerintahan Islam, masing-masing lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum seperti peradilan (al-qodlo) dan departemen keamanan dalam negeri, yang di dalamnya ada satuan kepolisian (syurthah), memiliki fungsi masing-masing yang tidak tumpang tindih. Peradilan adalah lembaga negara yang menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Peradilan bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan; baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri, Khalifah ataupun selain Khalifah.

Departemen Keamanan Dalam Negeri—termasuk di dalamnya satuan kepolisian—bertindak mencegah tindak kejahatan dengan mewaspadai, menjaga dan melakukan patroli; kemudian menerapkan hukuman-hukuman yang telah diputuskan qadhi (hakim) terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas harta, jiwa atau kehormatan. Semua itu dilakukan oleh satuan kepolisian (syurthah). Polisi diberi tugas untuk menjaga sistem, mengelola keamanan dalam negeri dan melaksanakan seluruh aspek implementatif. Polisi berperan sebagai kekuatan implementatif yang dibutuhkan oleh penguasa untuk menerapkan syariah, menjaga sistem dan melindungi keamanan; termasuk melakukan kegiatan patroli.

Dalam Islam, tidak ada institusi kejaksaan. Fungsinya menyatu dalam proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, tentu perselisihan antara lembaga penegak hukum dapat dihindari, selain tentunya akan terjadi efisiensi SDM. Beda halnya dengan di negara sekular seperti Indonesia, kasus korupsi, misalnya, kewenangan penyidikannya bisa ditangani oleh 3 lembaga: Polri, Kejaksaan dan KPK. Konsekuensi dari tumpang tindihnya wewenang akan memunculkan dua ekses, yakni perselisihan atau sebaliknya, 'perselingkuhan' antarlembaga penegak hukum. Sebagai contoh 'perselingkuhan' jaksa dengan hakim biasanya dilakukan dengan cara jaksa secara sengaja membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian terdakwa divonis bebas oleh hakim.

Salah satu sumber masalah dalam sistem hukum sekular adalah peradilan yang berjenjang, mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya peradilan yang berjenjang, kepastian hukum justru dipertanyakan, karena keputusan hakim sebelumnya bisa jadi dibatalkan oleh hakim pengadilan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya. Selain itu, dengan adanya upaya hukum banding dan kasasi akan membuat proses peradilan menjadi sangat panjang. Panjangnya proses peradilan inilah yang akan membuka lebar celah munculnya mafia hukum. Selain itu, lamanya proses hukum tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Berbeda halnya dengan penegakkan hukum dalam Islam. Peradilan Islam tidak mengenal banding dan kasasi sehingga kepastian hukum akan terjamin. Dalam Islam, keputusan seorang hakim (qâdhi) tidak dapat dibatalkan oleh hakim lain, sebagaimana kaidah mengatakan: Al-Ijtihadu la yunqadhu bi mitslihi. Dengan demikian, proses peradilan akan menjadi sangat cepat dan simpel sehingga akan efektif mencegah penumpukkan perkara, menutup celah lahirnya mafia hukum dan tentu sangat efisien alias murah.

Dalam peradilan Islam, tidak semua kasus diputuskan di ruang pengadilan. Sebagai contoh Qâdhi Hisbah, yakni qâdhi (hakim) yang mengurusi penyelesaian dalam penyimpangan (mukhâlafat) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, memberikan putusan secara langsung begitu ia mengetahuinya, di tempat manapun tanpa memerlukan sidang pengadilan. Dalam praktiknya, sejumlah polisi ditetapkan berada di bawah wewenangnya untuk mengeksekusi putusannya saat itu juga. Di antara aktifitas qâdhi hisbah adalah monitoring terhadap para pedagang (pelaku bisnis), para pekerja untuk mencegah mereka dari melakukan penipuan dalam perdagangan/bisnis mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka, serta penggunaan takaran dan timbangan yang dapat membahayakan jamaah. Dengan demikian, proses pengadilan akan berlangsung sangat cepat dan efisien.

Dalam Islam, aparat diangkat dalam rangka melaksanakan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, hanya orang yang memahami syariah Islam yang mungkin menjadi aparatur pemerintahan. Dengan demikian, tentu aparat penegak hukum dalam Islam akan memiliki dimensi ruhiah yang dominan sehingga lahir pengawasan melekat dari dalam diri mereka masing-masing. Selain itu, aparat negara juga dicukupi kebutuhan - kebutuhannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dengan dasar tersebut, tentu akan efektif mencegah penyimpangan hukum aparat serta membuat aparat fokus terhadap pekerjaannya masing-masin

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here