Catatan Selasa Pagi: Substansi Hukum Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, February 17, 2020

Catatan Selasa Pagi: Substansi Hukum Islam


Mahfud Abdullah (Dir. Indonesia Change)

Ada semacam sinisme di tengah sebagian masyarakat terkait institusi yang diharapkan menjadi tempat mencari keadilan malah sering merampas rasa keadilan. Ketika masyarakat kecil berbuat kesalahan, vonis begitu cepat dijatuhkan. Sebaliknya, jika pejabat dan pengusaha besar berbuat kejahatan, hukum seolah menghilang. Betul kata banyak orang, keadilan memang sudah menjadi barang langka di negeri ini.

Terkait fenomena kekecewaan masyarakat terhadap keculasan sebagian aparat serta terhadap proses hukum minus keadilan. Jika hanya segelintir orang yang apatis terhadap proses hukum, boleh jadi hanyalah oknum. Namun, jika apatisme sudah menjangkiti sebagian besar masyarakat, berarti ada kesalahan sistemik.

Ketika seseorang mencari solusi atas berbagai kelemahan atas sistem peradilan. Tidak diragukan lagi, hukum Islam yang diturunkan Allah SWT adalah solusi sekaligus memiliki keunggulan dibandingkan dengan hukum sekular. Di antara keunggulan sistem hukum Islam adalah keefektifannya menekan angka kriminalitas; efektif membuat masyarakat taat dan sadar hukum; efektif menciptakan ketertiban masyarakat; efektif mencegah munculnya mafia hukum serta efektif mewujudkan keadilan yang hakiki.

Keberhasilan penegakkan hukum biasanya selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yakni komponen substansi hukum (legal substance), komponen struktur hukum (legal structure) dan komponen budaya hukum (legal culture).

Terkait substansi hukum (legal substance), dalam Islam, hukum diciptakan Al-Khaliq, Allah SWT (lihat QS al-An'am [6]: 57; QS al-Maidah [5]: 44, 45, dan 49; QS an-Nisa' [5]: 59 dan 65). Hukum ciptaan Allah SWT jelas akan efektif menutup celah bagi siapapun untuk bernegosiasi dan memesan hukum, karena siapa yang bisa negosiasi dan memesan hukum kepada Allah? Berbeda halnya dengan negara demokrasi yang memberikan kewenangan kepada manusia (wakil rakyat) untuk membuat hukum. Dengan adanya kewenangan manusia membuat produk hukum, celah untuk negosiasi dan memesan hukum terbuka lebar.

Saat ini tidak sedikit UU yang dihasilkan DPR yang dianggap ebih menguntungkan kepentingan pemilik modal bahkan kepentingan asing daripada kepentingan rakyat banyak. Lihat saja UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Minerba, UU Sumber Daya Air, UU BHP dan banyak lagi lainnya.

Efisiensi juga akan terjadi ketika hukum dibuat oleh Allah, karena tentu tidak akan ada lembaga legislasi alias pembuat UU. Salah satu penyebab terjadinya inefisiensi (alias keborosan) dalam negara demokrasi sekular adalah karena setiap kali UU dibuat, setiap kali itu juga banyak uang digelontorkan, baik untuk rapat, biaya lembur hingga biaya suap agar UU yang dibuat sesuai dengan harapan pemilik modal.

Hukum yang berasal dari Allah SWT pasti membuahkan keadilan, karena Allah adalah Zat Yang Maha Adil. Hal ini tentu berbeda ketika hukum dibuat manusia. Manusia memiliki persepsi masing-masing tentang keadilan dan pasti membawa kepentingannya. Adil menurut A belum tentu menurut B. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadikan hukum yang dibuat manusia akan selalu memunculkan pertentangan dan perselisihan, karena pasti timbul kecurigaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat membawa kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, ketika hukum Islam diterapkan, maka akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan aparatnya, karena mereka memahami bahwa hukum Allah pasti akan membawa kemaslahatan bagi ummat manusia, bukan hanya kemaslahatan untuk golongan dan agama tertentu saja.

Penerapan sanksi dalam hukum Islam juga memiliki filosofi yang tidak dimiliki hukum sekular, yakni zawajir dan jawabir. Zawajir berarti bahwa sanksi akan dapat mencegah orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Hal tersebut karena sanksi dalam Islam sangat tegas dan keras sehingga orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukannya.

Adapun jawabir karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan dosa dan menggugurkan sanksinya di akhirat. Dengan demikian, jika hukum Islam diterapkan maka pasti akan efektif menekan angka kriminalitas dan penyimpangan hukum. Dalam rentang sejarah ratusan tahun penerapan hukum Islam, hanya terjadi 200 kasus tindak kriminal. Hukum Islam juga akan efektif menghukum pelaku maksiat karena mereka malah akan terdorong mendatangi aparat meminta dihukumi dengan hukum Islam, dengan harapan agar dosa-dosanya Allah hapuskan, seperti kisahnya al-Ghamidiyah yang justru meminta dirajam karena telah berbuat zina.

Penerapan sanksi dalam Islam pun akan menciptakan efektifitas dan efisiensi besar-besaran, karena tidak semua pelaku kejahatan dipidana penjara. Sebagai contoh, orang yang terbukti mencuri–di atas seperempat dinar dan bukan karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak—dikenakan sanksi potong tangan dan langsung dipulangkan. Hal ini tentu berbeda dengan hukum sekular. Dengan dalih kemanusiaan, semua pelaku kejahatan dipidana penjara. Padahal penjara boleh jadi merupakan 'sekolah' kejahatan. Masuk penjara karena mencuri sepeda motor, keluar dari penjara mencuri mobil. Selain itu, penjara juga merupakan beban tersendiri. Saat ini pun, kapasitas penjara sudah tidak lagi mampu menampung narapidana, belum lagi besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai operasional dan kebutuhan para narapidana, tentu sangatlah besar.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here