Menolak Liberalisasi di Sektor Migas - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, February 5, 2020

Menolak Liberalisasi di Sektor Migas


M. Firdaus (Direktur FORKEI)

Di antara manifestasi kedaulatan penuh bagi suatu negeri adalah penguasaan atas berbagai kekayaan dan sumber daya dan pengelolaan yang independen demi kemaslahatan rakyatnya. Itu merupakan satu perkara yang mengokohkan kemerdekaan hakiki dan pembebasan berbagai keputusan politik dan ekonomi, jauh dari hegemoni asing apapun bentuknya baik dipaksakan atau dengan berbagai perjanjian yang jahat di bawah kondisi-kondisi tertentu.

Keberanian perusahaan asing menanamkan modal di sektor migas tidak lepas dari rekayasa melepas harga BBM pada mekanisme pasar. Pada akhirnya adalah kapitalisasi industri migas di Indonesia. Strateginya, melalui perusahaan migas asing seperti Exxonmobil, Chevron, Total dan Shell yang mendapat dukungan lembaga asing IMF (International Monetery of Fund), Bank Dunia dan USAID mendorong Pemerintah Indonesia segera merevisi UU Minyak dan Gas (Migas).

Pemerintah akhirnya meneken LoI (Lettern of Intent) dengan IMF pada 1998. Sejak itu semua kebijakan Pemerintah akhirnya harus tunduk "apa kata" IMF. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan LoI IMF, di sektor Migas pada 1999 Pemerintah membuat draft UU Migas yang baru. Dalam Memorandum of Economic and Finansial Policies (LoI IMF, Januari 2000) mengenai sektor migas disebutkan, "Pemerintah berkomitmen mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional."

Komitmen Pemerintah tersebut dipertegas lagi dalam LoI IMF Juli 2001. "Pemerintah (Indonesia) berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan dan Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM."

Kemudian pada tahun 2000, Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID memberikan pinjaman untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang USAID garap dalam rangka liberalisasi adalah menyiapkan draft UU yang baru. Bersama ADB (Asian Development Bank) dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dokumen USAID menyebutkan, bahwa lembaga itu telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. Dalihnya, UU ini akan meningkatkan kompetensi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi.

Dokumen lain menyatakan, pada 2001 USAID memberikan bantuan senilai 4 juta dolar AS (Rp 40 miliar) untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasihat USAID memainkan peran penting dalam membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan kunci, yakni perubahan UU dan peraturan. Guna memuluskan langkah meliberalisasi migas Indonesia, USAID tak segan-segan menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membayar lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Dokumen USAID menyebutkan, pada 2001 lembaga itu merencanakan menyediakan 850 ribu dolar AS atau sekitar Rp 8,5 miliar untuk mendukung LSM dan universitas. Dana itu untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran pada isu-isu sektor energi, termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal.

Akhirnya, UU No.22/2001 tentang Migas keluar. Dengan UU yang baru tersebut, Pemerintah lalu membuka izin perusahaan-perusahaan asing masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di Tanah Air. Setelah menguasai industri hulu, perusahaan migas asing kemudian melanjutkan misinya menguasai sektor hilir.

Di sektor hulu, beberapa perusahaan asing sudah menguasai ladang minyak dan gas di Indonesia. Tercatat dari 60 kontraktor, lima di antaranya dalam kategori super major, yakni Exxon Mobil, Shell Penzoil, Total Fina EIf, BP Amoco Arco, dan Chevron Texaco, yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Perusahaan independen hanya menguasi cadangan minyak 12% dan gas 5%. Diperkirakan hasil dari mengeruk kekayaan alam Indonesia mencapai 1.655 miliar dolar AS atau 17 ribu triliun/tahun.

Di sektor hilir, kini beberapa perusahaan asing seperti Shell, Total dan Petronas telah menancapkan kukunya dengan membangun SPBU di lokasi-lokasi strategis. Setidaknya ada 105 perusahaan migas asing yang memperoleh izin mendirikan SPBU. Bahkan Pemerintah memberikan kesempatan kepada masing-masing perusahaan untuk membuka sekitar 20 ribu SPBU di seluruh Indonesia. Sebagai regulatornya, IMF, Bank Dunia dan USAID berhasil merayu Pemerintah mendirikan BP Migas. Padahal pada masa Orde Baru, lembaga tersebut tidak pernah ada. BP Migas kemudian menjadi corong lembaga dunia untuk menyuarakan misi mereka, yakni orientasi pasar.

Potensi sumberdaya migas Indonesia, yang semestinya masih bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seolah hilang begitu saja karena aturan-aturan dalam UU Migas tidak berpihak kepada rakyat. UU itu malah membuka pintu selebar-lebarnya liberalisasi atau masuknya pihak asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Apalagi pada 2007, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. UU ini makin memperkuat cengkeraman liberalisasi karena tidak lagi membedakan kedudukan investor dalam negeri dengan investor asing. Bahkan secara jelas memberikan keleluasaan korporasi untuk berkecimpung dalam segala sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor-sektor strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain, dalam UU Migas, Pertamina diperlakukan  sama dengan perusahaan swasta sehingga harus bersaing untuk mendapatkan  konsesi pengelolaan ladang migas. Padahal negara lain seperti Malaysia memberikan wewenang sangat besar  kepada Petronas sehingga mampu menggeser dominasi swasta. Di Cina dan  sejumlah negara Amerika Latin sektor energi sepenuhnya dikuasai negara sehingga produksi dan harga di pasar domestik bisa dikendalikan.

Pengelolaan BBM di Indonesia yang dianggap tidak profesional dan efisien akibat adanya broker dan korupsi. Salah satu amanat lain dari UU Migas yang membuat pengelolaan migas di Indonesia makin tidak efisien adalah unbundling (pemecahan) dalam tubuh Pertamina. Dengan kebijakan itu, perusahaan plat merah itu harus membuat anak perusahaan dalam mengelola kegiatan dari sektor hulu hingga hilir. Akibat pola unbunduling biaya pokok BBM Pertamina menjadi lebih mahal.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here