Partai Islam yang Mencerdaskan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, February 5, 2020

Partai Islam yang Mencerdaskan


Taufik S. Permana (Geopolitical Institute)

Siapapun yang mengelaborasi sirah Rasul saw saat berjuang menegakkan Islam hingga berhasil di Madinah akan menemukan tiga karakter dakwah Islam yang wajib diikuti. Ketiga karakter tersebut adalah pemikiran (fikriyah), politis (siyasiyah) dan tanpa kekerasan (la maaddiyah). Rasulullah saw tidak menggunakan kekerasan apapun sejak diutus sebagai Rasul di Makkah hingga mendapatkkan kekuasaan di Madinah. Beliau saw membatasi diri pada pergolakan pemikiran (shira'ul fikriy) dan perjuangan politik (kifah siyasiy).

Pada titik ini, keberadaan parpol Islam sangat dibutuhkan untuk menjadi rotor perubahan. Partai Islam menurut Abdul Qadim Zallum adalah partai yang berdiri di atas dasar akidah Islam, yang mengadopsi berbagai ide, hukum dan solusi yang Islami; yang metode perjuangannya adalah metode perjuangan Rasululllah saw. (Ta'rif Hizb at-Tahrir, Beirut: Darul Ummah, 2010, hlm. 9).

Adapun Ziyad Ghazzal mendefiniskan partai Islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang Islam yang bertujuan untuk melakukan aktivitas politik sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Masyru' Qanun al-Ahzab fi Dawlah al-Khilafah, hlm. 39).

Dari dua definisi itu dapat diambil beberapa poin yang menjadi identitas pokok partai Islam. Pertama: partai Islam wajib berasaskan akidah Islam. Dengan kata lain, ideologi partai harus ideologi Islam. Karena itu, partai yang asasnya bukan akidah Islam, bukanlah partai Islam; misalnya partai yang berasaskan sekularisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya.

Kedua: partai Islam wajib mengadopsi fikrah (ide) dan thariqah (metode perjuangan) yang berasal dari Islam. Fikrah dan thariqah ini utamanya terwujud dalam penentuan tujuan dan langkah-langkah (program) untuk mencapai tujuan. Karena itu, bukan partai Islam partai yang tujuannya untuk melayani kepentingan ideologi Barat, misalnya bertujuan mewujudkan masyarakat madani (civil society), karena masyarakat sipil sebenarnya istilah lain untuk masyarakat sekular. Bukan pula partai Islam kalau dalam perjuangannya mengadopsi ide non-Islam seperti demokrasi dan nasionalisme. Bukan pula partai Islam, partai yang mengadopsi metode yang pragmatis dan oportunis, yang tidak memakai kaidah halal-haram.

Ketiga: partai Islam wajib beranggota Muslim saja. Karena itu, bukan partai Islam kalau menerima anggota-anggota non-Muslim. Perlu dipahami, masalah keanggotaan ini sebenarnya menunjukkan jenis ikatan (rabithah) yang menyatukan seluruh anggota partai menjadi satu-kesatuan integral. Jika anggotanya Muslim saja, berarti ikatannya adalah ikatan ukhuwah islamiyah yang berpangkal pada kesamaan akidah, yaitu akidah Islam. Jika anggotanya campuran, ada Muslim dan non-Muslim, berarti ikatan partai itu bukan lagi ikatan Islam, tetapi telah berganti dengan ikatan lain yang bukan Islam, seperti ikatan kebangsaan (nasionalisme). Karena itu, keanggotaan non-Muslim sebenarnya tidak sejalan dengan identitas pokok sebuah partai Islam, khususnya asas partai, yaitu akidah Islam.

Dalam setiap langkahnya, baik berupa program, agenda, rencana strategis, atau yang semacamnya, partai Islam wajib menggunakan cara-cara Islam. Tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara. Kaidah fikih menyebutkan: Al-Ghayah la tubarrir al-wasithah (Tujuan tidak membolehkan segala macam cara). (Ahmad al-Mahmud, Ad-Da'wah ila al-Islam, hlm. 288).

Karena itu, partai Islam tidak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuannya, seperti suap-menyuap; tidak boleh pula, misalnya, melakukan kampanye untuk menarik pendukung dengan cara-cara yang melanggar syariah, misalnya menggelar pertunjukan dangdut disertai ikhtilath (campur aduk pria wanita), atau berkoalisi dengan partai-partai yang tidak berideologi Islam hanya demi kursi kekuasaan sesaat.

Semua itu bukanlah cara partai Islam, sebab partai Islam wajib berpegang dengan kaidah halal-haram. Jika ada partai Islam yang tidak lagi peduli lagi halal-haram, itu berarti suatu pengumuman bahwa dia bukan lagi partai Islam, tetapi sudah berubah menjadi partai sekular. Partai seperti ini jelas wajib dijauhi umat Islam. Haram hukumnya umat Islam mendukung partai oportunis dan hedonis seperti ini.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here