Satu Benang Kusut yang Harus Diurai - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, February 6, 2020

Satu Benang Kusut yang Harus Diurai


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Liberalisasi atas negeri ini semakin hari semakin dalam dan semakin merambah semua bidang kehidupan. Ironisnya, semua itu dilegalkan oleh Pemerintah dan DPR—yang diklaim sebagai pemangku amanah rakyat—melalui sejumlah UU. Di bidang minyak dan gas ada UU Migas. Di bidang pertambangan dan mineral ada UU Minerba. Di bidang sumberdaya air ada UU SDA. Di bidang usaha/bisnis ada UU Penanaman Modal, dll.

Kelemahan perundang - undangan keuang-an, tata kelola sektor ekonomi juga SDA yang buruk, membuat potensi kongkalikong kekuasaan dan pengusaha serakah dapat dengan mudah dan legal menjarah uang rakyat dan kekayaan alam bangsa. Sebut saja kasus BLBI yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tak jelas ending-nya. Sejumlah bank yang dirawat dan disehatkan Pemerintah justru keuntungan-nya dinikmati konsorsium asing.

Ada sejumlah analisis menyebutkan bahwa BCA yang mendapat rawat inap di BPPN, melekat 58 triliun rupiah obligasi milik Pemerintah. Setiap tahun disusui Pemerintah sebesar 7 triliun atau sekitar 500 miliar rupiah sebagai pembayaran bunga obligasi. Namun, setelah sehat bank terbesar di Indonesia ini 51 persen sahamnya dijual murah meriah kepada konsorsium Farallon dari Amerika Serikat dan Djarum dengan harga hanya 5,3 triliun rupiah. Artinya, hanya dengan uang 10 triliun rupiah mereka dapat memiliki bank yang memiliki 15 juta nasabah, 700 cabang, 1800 ATM, ditambah obligasi Pemerintah senilai 58 triliun rupiah. Bandingkan dengan uang yang sudah dikeluarkan Pemerintah untuk menyehatkan bank ini. Apalagi ini namanya kalau bukan kebejatan sistem dan moral rendahan para pengambil kebijakan perekonomian negara.

Pergantian rezim juga tak kunjung memperbaiki kualitas penegakkan hukum di Tanah Air.  Realita yang kita saksikan sudah kehilangan wibawa. Klaim China atas kepemilikan Kepulauan Natuna adalah tanda lembeknya hukum di Tanah Air. Kita juga banyak mendapatkan berita banyaknya transaksi narkoba berlangsung di dalam penjara. Bahkan ada dugaan di penjara ekstra ketat Nusa Kambangan jaringan narkoba masih berjalan.

Ada pernyataan menarik yang pernah diungkapkan dari Prof. Mahfud MD, ketika menguraikan berbagai kecurangan dan permainan uang dalam sistem politik di Indonesia. Ia sampai pada satu pernyataan, "Saat biaya politik semakin mahal, elit juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga."

Karena itu induk persoalan yang kita hadapi bukanlah sekadar siapa yang memimpin negeri ini, tetapi lebih jauh lagi apa yang diterapkan di dalamnya. Kini kita menyaksikan penelantaran syariah Islam dan pemberlakuan ideologi Kapitalisme. Bercokolnya ideologi Kapitalisme telah menempatkan negara di bawah kekuasaan korporasi dan uang adalah ujung tombaknya. Misalnya, Pemerintah hampir mati kutu menghadapi kelicikan perusahaan tambang asal AS Freeport. Perusahaan ini sudah dua tahun tak membayar deviden kepada negara. Padahal prosentase deviden yang diberikan kepada Pemerintah nilainya juga sedikit. PT Freeport Indonesia juga bertahun-tahun telah menikmati pengerukan mineral ore atau konsentrat mineral yang berkapal-kapal diangkut ke AS dengan alasan belum ada smelter atau sarana pengolahan dan pemurnian. Mineral Ore atau konsentrat mineral tersebut pada hakikatnya selain mengandung tembaga juga diyakini mengandung emas dan sangat mungkin uranium.

Ketika negara mengeluarkan UU No. 4/2009 tentang Minerba yang mewajibkan semua perusahaan pertambangan membangun smelter, kedua perusahaan asing itu melecehkan UU tersebut dengan mengancam akan melakukan PHK massal karena keberatan dengan pemberlakuan kenaikan bea ekspor mineral secara progresif. Sampai sekarang Pemerintah belum menunjukkan sikap tegas menghadapi perusahaan tambang asing Freeport maupun Newmont.

Ideologi Kapitalisme juga membuat penguasa, parpol dan politisi dapat dibeli oleh korporasi. Skandal suap SKK Migas yang diduga dilakukan perusahaan tambang Kernell Oil makin kompleks karena diduga melibatkan sejumlah politisi yang menjadi anggota DPR.

Dengan prinsip kebebasan seluas-luasnya, Kapitalisme membuat negara hanya berperan sebagai regulator dalam kebebasan. Negara tidak berhak melarang atau membatasi keinginan rakyat walaupun hanya sebagian kecil dan merugikan banyak pihak. Dalam kasus minuman keras di Tanah Air, negara hanya menyerahkan regulasinya kepada setiap pemda, tak ada pelarangan sama sekali. Padahal jumlah korban tewas akibat miras berjatuhan setiap saat. Tak adanya larangan terhadap peredaran miras bisa dipahami karena penjualan miras dan cukai dari miras termasuk pendapatan bagi negara. Tercatat negara mengantongi miliaran dari pendapatan cukai etil alkohol, serta pendapatan triliunan cukai minuman etil alkohol sebesar.

Jelas ini bukan persoalan rezim, tetapi persoalan kerusakan ideologi yang dianut oleh bangsa ini. Kapitalisme telah membuat negara dan moral bangsa jatuh ke bawah tumpukan uang.

Sekularisme yang menjadi asas ideologi Kapitalisme telah mengabaikan aspek ruhiyah, insaniyah, moral kecuali materi. Berbagai konflik rumah tangga seperti perceraian, pertikaian anak dengan orang tua, KDRT bahkan kekerasan seksual dalam keluarga yang terus marak adalah bagian dari tercerabutnya nilai moral, insaniyah dan ruhiyah dalam masyarakat.

Racun sekularisme ini juga telah merasuk ke dalam kehidupan pribadi umat hinga bahkan banyak tokoh agamawan yakni kyai atau ulama yang ikut terasuki. Umat dengan mudah menjumpai tokoh Islam yang tunduk pada kepentingan penguasa dan kaum kapitalis karena iming-iming uang. Tidak sedikit tokoh agama yang menggadaikan agamanya dengan menjadi dukun demi mendapatkan secuil dunia. Bahkan kerap kita temui tokoh agama yang bermoral bejat semisal melakukan pencabulan atau perbuatan mesum di alam sekulerisme ini.

Kerusakan yang bersumber dari ideologi tak bisa ditangani dengan perbaikan parsial atau gradual. Usaha melakukan perbaikan secara parsial akan segera tergerus dengan kebijakan yang lain. Ketika kaum Muslimin berusaha menegakkan satu hukum Islam, ia segera dihadang oleh kebatilan lewat pintu lain.

Perubahan yang harus dilakukan umat seharusnya terjadi secara asasiyah, syamilah dan sekaligus. Asasiyah artinya mendasar; membongkar asas kehidupan masyarakat yang batil semisal sekularisme dan mengembalikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan dan berpikir umat. Dengan asas yang sahih ini umat akan senantiasa mentautkan keimanan; pahala dan dosa, sebagai pertimbangan dalam pemikiran dan perbuatan; bukan lagi asas manfaat yang menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pribadi ataupun negara.

Dengan akidah Islam sebagai asas, manusia hanya akan tunduk kepada Allah SWT, bukan kepada sesama manusia, kekuasaan apalagi uang.  Masyarakat juga memahami tujuan hidup dan apa yang harus diraih dalam kehidupan. Dengan begitu mereka akan menghargai makna kehidupan dan hubungan sesama manusia.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here