Stop APBN Bercorak Kapitalistik! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, February 6, 2020

Stop APBN Bercorak Kapitalistik!


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

APBN 2020 sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak, yakni diusulkan sekitar 82% dari total penerimaan. Pada tahun ini, terjadi kenaikan target penerimaan pajak baik PPh orang pribadi, PPh badan, PPN, cukai dan pajak lainnya pada akhirnya akan kembali menjadi beban rakyat. Pasalnya, rakyat nanti harus bayar lebih banyak lagi.

Di sisi lain penerimaan dari sumberdaya alam (SDA) diusulkan sangat kecil. Penerimaan SDA ini sungguh sangat minim. Padahal negeri ini sangat kaya dengan SDA. Salah satu sebab utamanya adalah sistem pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta bahkan asing. Negara hanya menerima pendapatan dalam bentuk PPh dan pajak lainnya, royalti serta bagi hasil akhir yang kecil akibat rekayasa cost recovery yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.

Ini bisa dinilai sebagai kezaliman terhadap rakyat. Pasalnya, rakyat terus dipaksa bayar pajak yang makin banyak jenis dan jumlahnya. Pada saat yang sama, kekayaan alam milik rakyat justru diserahkan kepada swasta bahkan asing. Tentu saja hasilnya banyak dinikmati oleh mereka, sementara rakyat harus terus gigit jari, bahkan tak jarang harus menanggung dampak buruk pengelolan SDA.

Selanjutnya, sistem anggaran berimbang itu istilah yang digunakan semasa Orde Baru sampai sekarang. Kemudian setelah masa reformasi diubah dengan istilah sistem anggaran defisit supaya kelihatan lebih transparan, tapi esensinya sebenarnya sama! Intinya, diperlukan utang untuk  membiayai  pembangunan. Kalau dulu fokusnya utang luar negeri, sekarang ditambah utang dalam negeri dalam bentuk SUN atau SBN (Surat Berharga Negara). Utang ini digunakan oleh negara-negara kapitalis dengan dalih membantu dan membangun perekonomian negara-negara bekas jajahannya. Padahal utang sebenarnya jerat yang dijadikan alat untuk melakukan penjajahan ekonomi maupun politik menggantikan penjajahan fisik. Terbukti, Negara Indonesia sudah masuk dalam perangkap utang (debt trap) yang sangat sulit (mustahil) untuk dibayar.

Kalau utang itu dalam batas-batas yang wajar, mungkin masyarakat masih memaklumi. Kalau ngutangnya sudah tidak sehat—seperti ada sisa lebih anggaran, tetapi tetap ngutang; ada sumber lain seperti sumberdaya alam yang begitu melimpah, tetapi malah semua itu diserahkan kepada para kapitalis asing; apalagi utang itu ada bunganya yang membebani APBN dan juga haram—maka akan menjadi pengungkit yang kebablasan. Akhirnya, yang diungkit bukan terangkat, malah masuk jurang.

Hal yang perlu disorot adalah bahwa selama ini proses APBN itu ada 4 tahap mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja anggaran. Semua tahapan rentan dari kolusi dan korupsi. Misal, pada saat perencanaan, Pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR untuk disahkan. Di sinilah sering berpeluang muncul proyek-proyek titipan baik dari anggota DPR maupun dari partai politik, bahkan dari para kapitalis, melalui anggota DPR. Kalau keinginan mereka  tidak terakomodasi pengesahan, pengasahan RAPBN dipersulit. Jadi, pada tahap perencanaan dan pengesahan sudah ada korupsi dan kolusi.  Lalu pada saat implementasi rentan terjadi kebocoran karena "dugaan" dikorupsi. Kemudian, pada saat laporan pertanggung jawaban  dan evaluasi juga sama.

Walhasil, di sinilah perlunya kesadaran dari rakyat dan tokoh-tokoh umat bahwa sistem dan rezim kapitalis ini sudah harus diganti. Jadi rakyat dan tokoh-tokoh umat harus  melakukan perubahan  yang sangat mendasar baik menyangkut sistem maupun rezimnya. Sistemnya ganti dengan sistem APBN syariah. Rezimnya harus rezim yang profesional dan amanah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here